Peningkatan produksi migas membutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda).https://economy.okezone.com/read/2022/10/04/320/2680421/tingkatkan-produksi-migas-pemda-diminta-lakukan-iniidhttps://economy.okezone.com/read/2022/10/04/320/2680421/tingkatkan-produksi-migas-pemda-diminta-lakukan-inihttps://economy.okezone.com/read/2022/10/04/320/2680421/tingkatkan-produksi-migas-pemda-diminta-lakukan-iniSelasa 04 Oktober 2022 15:02 WIBRizky FauzanPemda diharapkan ikut mendukung peningkatan produksi migas di daerah (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/10/04/320/2680421/tingkatkan-produksi-migas-pemda-diminta-lakukan-ini-ghlBw6DEEa.jpgJAKARTA – Peningkatan produksi migas membutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda). SKK Migas mendorong untuk berinovasi dan mengembangkan potensi sektor migas di Indonesia. Sekretaris SKK Migas Taslim Z. Yunus mengatakan bahwa melalui Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) pihaknya mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah untuk bersama-sama meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia. BACA JUGA:Tingkatkan Daya Tarik Migas, RI Permudah Investor Berinvestasi Taslim menyampaikan bahwa SKK Migas terus berupaya memaksimalkan aset yang sudah ada menjadi produksi, mempercepat enhanced oil recovery (EOR), mengakselerasi temuan yang ada menjadi produksi, dan melakukan eksplorasi yang masif. BACA JUGA:Ridwan Kamil Inginkan Sumur Migas Kecil Digarap Daerah "Ini perlu didukung dari semua pihak seperti KKKS [kontraktor kontrak kerja sama] dan pemerintah daerah daerah penghasil migas," kata Taslim dalam focus group discussion (FGD) media gathering SKK Migas dan KKKS di Bandung, Selasa (4/10/2022). Sementara itu, Ketua Asosiasi Daerah Penghasilan Migas dan Energi Terbarukan Ridwan Kamil menuturkan bahwa salah satu keterbatasan yang dialami pemerintah daerah adalah keterbatasan anggaran untuk menggarap lapangan migas. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOS8xNi80LzE1MzMyNC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Pasalnya, investasi untuk menggarap lapangan migas jauh di atas dari pendapatan asli daerah (PAD), sehingga badan usaha milik daerah yang ditunjuk tidak dapat terlalu banyak terlibat. "Kita memperjuangkan PI [participating interest] 10%, karena baru Jabar, Kaltim, dan Aceh sebagai bagian dari upaya memberikan menyejahterakan daerah," tutur Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.JAKARTA – Peningkatan produksi migas membutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda). SKK Migas mendorong untuk berinovasi dan mengembangkan potensi sektor migas di Indonesia. Sekretaris SKK Migas Taslim Z. Yunus mengatakan bahwa melalui Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) pihaknya mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah untuk bersama-sama meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia. BACA JUGA:Tingkatkan Daya Tarik Migas, RI Permudah Investor Berinvestasi Taslim menyampaikan bahwa SKK Migas terus berupaya memaksimalkan aset yang sudah ada menjadi produksi, mempercepat enhanced oil recovery (EOR), mengakselerasi temuan yang ada menjadi produksi, dan melakukan eksplorasi yang masif. BACA JUGA:Ridwan Kamil Inginkan Sumur Migas Kecil Digarap Daerah "Ini perlu didukung dari semua pihak seperti KKKS [kontraktor kontrak kerja sama] dan pemerintah daerah daerah penghasil migas," kata Taslim dalam focus group discussion (FGD) media gathering SKK Migas dan KKKS di Bandung, Selasa (4/10/2022). Sementara itu, Ketua Asosiasi Daerah Penghasilan Migas dan Energi Terbarukan Ridwan Kamil menuturkan bahwa salah satu keterbatasan yang dialami pemerintah daerah adalah keterbatasan anggaran untuk menggarap lapangan migas. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOS8xNi80LzE1MzMyNC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Pasalnya, investasi untuk menggarap lapangan migas jauh di atas dari pendapatan asli daerah (PAD), sehingga badan usaha milik daerah yang ditunjuk tidak dapat terlalu banyak terlibat. "Kita memperjuangkan PI [participating interest] 10%, karena baru Jabar, Kaltim, dan Aceh sebagai bagian dari upaya memberikan menyejahterakan daerah," tutur Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.