Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan tujuh aturan turunan Peraturan Presiden (Perpres) EBT.https://economy.okezone.com/read/2022/10/06/320/2681898/esdm-siapkan-7-aturan-turunan-perpres-ebtidhttps://economy.okezone.com/read/2022/10/06/320/2681898/esdm-siapkan-7-aturan-turunan-perpres-ebthttps://economy.okezone.com/read/2022/10/06/320/2681898/esdm-siapkan-7-aturan-turunan-perpres-ebtKamis 06 Oktober 2022 15:05 WIBRizky FauzanESDM siapkan tujuh aturan perpres EBT (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2022/10/06/320/2681898/esdm-siapkan-7-aturan-turunan-perpres-ebt-RJUXUJrZPn.jpegJAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan tujuh aturan turunan Peraturan Presiden (Perpres) No 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan (EBT) untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Energi Terbarukan merupakan salah satu sumber energi yang dapat memenuhi kebutuhan energi dan menyumbang kepada bauran energi nasional dan membantu usaha mitigasi dampak perubahan iklim global. BACA JUGA:Perusahaan Energi asal Indonesia Investasi EBT di Albania Direktur Aneka EBT Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna mengatakan bahwa hal ini adalah salah satu tindak lanjut untuk mempercepat implementasi pengembangan EBT di sektor energi. "Kita sudah identifikasi ada tujuh regulasi turunan yang harus kita siapkan dan jadi kewajiban Kementerian ESDM, dan ada kewajiban kementerian dan lembaga (K/L) lain," kata Feby dalam virtual media briefing Indonesia Sustainable Energy Week, Kamis (6/10/2022). BACA JUGA:Kementerian ESDM: Perpres Tarif Listrik EBT Terbit Pekan Ini Menurutnya, ada empat peraturan menteri (Permen) ESDM. Pertama, Permen ESDM tentang pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL). Kedua, Permen ESDM tentang harga pembelian listrik EBT. Ketiga, Permen ESDM mekanisme penugasan dari menteri kepada PT PLN (Persero) erkait pembelian tenaga listrik yang seluruh atau sebagian dibangun oleh pemerintah pusat dan daerah, dan terakhir Permen ESDM tentang dukungan pengembangan panas bumi untuk menambah data PSP dan PSPE. "Ada tiga keputusan menteri (Kepmen) sebagai aturan turunan dari Perpres No 112 Tahun 2022, yaitu Kepmen ESDM tentang peta jalan net zero emission di tahun 2060 sektor energi, Kepmen ESDM tentang peta jalan percepatan pengakhiran masa operasional PLTU dan penetapan PLTU yang dilakukan percepatan pengakhiran operasinya," ucapnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMS8xMC8xMi85LzE0MDI4OC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Selanjutnya, keputusan menteri (kepmen) ESDM tentang pencabutan penugasan pengembangan pembangkit tenaga air untuk badan usaha yang tidak mencapai PJBL, yaitu untuk pembangkit air yang mendapat penugasan tapi dalam 10 tahun tidak ada pengembangan. Feby menuturkan, aturan turunan Perpres EBT ini juga harus disiapkan oleh K/L lain yang berkepentingan dalam mendukung upaya percepatan pengembangan EBT. "Pertama adalah dukungan fiskal untuk PLTU yang dipercepat masa operasionalnya dalam bentuk PMK (Peraturan Menteri Keuangan), kemudian dukungan pengembangan panas bumi untuk penambahan data PSP dan PSPE," tutur dia. Kemudian, aturan turunan tentang penanggulangan risiko dan fasilitas pembiayaan yang akan berbentuk PMK, lalu aturan dukungan prioritas penggunaan produk dalam negeri, serta beberapa aturan terkait insentif fiskal dan nonfiskal. Adapun Perpres No 112 Tahun 2022 yang secara umum terdiri dari tujuh bab ini baru diterbitkan September 2022 lalu setelah digodok selama tiga tahun. "Perpres ini bisa mendorong investasi di sektor EBT, percepat pencapaian target EBT, dan mengurangi defisit neraca berjalan di sektor energi, kita memanfaatkan energi yang ada kita bisa kurangi impor, dan pastinya mengurangi emisi karbon," tandas Feby. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkap, saat ini kebijakan sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) diarahkan pada transisi energi yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga diarahkan untuk mendorong pengembangan industri. Lanjutnya, arah kebijakan diprioritaskan pada ketersediaan energi dan memaksimalkan pemanfaatan energi baru terbarukan dengan harga yang terjangkau. "Adapun arah kebijakan diprioritaskan pada ketersediaan energi, dengan memaksimalkan pemanfaatan energi baru terbarukan dan harga yang terjangkau dan kegiatan ekstraktif yang ramah lingkungan," terangnya dalam acara Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-77 seperti disiarkan di YouTube Kementerian ESDM.JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan tujuh aturan turunan Peraturan Presiden (Perpres) No 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan (EBT) untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Energi Terbarukan merupakan salah satu sumber energi yang dapat memenuhi kebutuhan energi dan menyumbang kepada bauran energi nasional dan membantu usaha mitigasi dampak perubahan iklim global. BACA JUGA:Perusahaan Energi asal Indonesia Investasi EBT di Albania Direktur Aneka EBT Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna mengatakan bahwa hal ini adalah salah satu tindak lanjut untuk mempercepat implementasi pengembangan EBT di sektor energi. "Kita sudah identifikasi ada tujuh regulasi turunan yang harus kita siapkan dan jadi kewajiban Kementerian ESDM, dan ada kewajiban kementerian dan lembaga (K/L) lain," kata Feby dalam virtual media briefing Indonesia Sustainable Energy Week, Kamis (6/10/2022). BACA JUGA:Kementerian ESDM: Perpres Tarif Listrik EBT Terbit Pekan Ini Menurutnya, ada empat peraturan menteri (Permen) ESDM. Pertama, Permen ESDM tentang pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL). Kedua, Permen ESDM tentang harga pembelian listrik EBT. Ketiga, Permen ESDM mekanisme penugasan dari menteri kepada PT PLN (Persero) erkait pembelian tenaga listrik yang seluruh atau sebagian dibangun oleh pemerintah pusat dan daerah, dan terakhir Permen ESDM tentang dukungan pengembangan panas bumi untuk menambah data PSP dan PSPE. "Ada tiga keputusan menteri (Kepmen) sebagai aturan turunan dari Perpres No 112 Tahun 2022, yaitu Kepmen ESDM tentang peta jalan net zero emission di tahun 2060 sektor energi, Kepmen ESDM tentang peta jalan percepatan pengakhiran masa operasional PLTU dan penetapan PLTU yang dilakukan percepatan pengakhiran operasinya," ucapnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMS8xMC8xMi85LzE0MDI4OC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Selanjutnya, keputusan menteri (kepmen) ESDM tentang pencabutan penugasan pengembangan pembangkit tenaga air untuk badan usaha yang tidak mencapai PJBL, yaitu untuk pembangkit air yang mendapat penugasan tapi dalam 10 tahun tidak ada pengembangan. Feby menuturkan, aturan turunan Perpres EBT ini juga harus disiapkan oleh K/L lain yang berkepentingan dalam mendukung upaya percepatan pengembangan EBT. "Pertama adalah dukungan fiskal untuk PLTU yang dipercepat masa operasionalnya dalam bentuk PMK (Peraturan Menteri Keuangan), kemudian dukungan pengembangan panas bumi untuk penambahan data PSP dan PSPE," tutur dia. Kemudian, aturan turunan tentang penanggulangan risiko dan fasilitas pembiayaan yang akan berbentuk PMK, lalu aturan dukungan prioritas penggunaan produk dalam negeri, serta beberapa aturan terkait insentif fiskal dan nonfiskal. Adapun Perpres No 112 Tahun 2022 yang secara umum terdiri dari tujuh bab ini baru diterbitkan September 2022 lalu setelah digodok selama tiga tahun. "Perpres ini bisa mendorong investasi di sektor EBT, percepat pencapaian target EBT, dan mengurangi defisit neraca berjalan di sektor energi, kita memanfaatkan energi yang ada kita bisa kurangi impor, dan pastinya mengurangi emisi karbon," tandas Feby. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkap, saat ini kebijakan sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) diarahkan pada transisi energi yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga diarahkan untuk mendorong pengembangan industri. Lanjutnya, arah kebijakan diprioritaskan pada ketersediaan energi dan memaksimalkan pemanfaatan energi baru terbarukan dengan harga yang terjangkau. "Adapun arah kebijakan diprioritaskan pada ketersediaan energi, dengan memaksimalkan pemanfaatan energi baru terbarukan dan harga yang terjangkau dan kegiatan ekstraktif yang ramah lingkungan," terangnya dalam acara Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-77 seperti disiarkan di YouTube Kementerian ESDM.