Tahun depan atau 2023 diprediksi ekonomi dunia dalam masa sulit bahkan bisa mengalami resesihttps://economy.okezone.com/read/2022/10/10/320/2683927/ancaman-resesi-2023-50-ribu-buruh-demo-12-oktober-di-istana-negara-khawatir-ada-phk-besar-besaranidhttps://economy.okezone.com/read/2022/10/10/320/2683927/ancaman-resesi-2023-50-ribu-buruh-demo-12-oktober-di-istana-negara-khawatir-ada-phk-besar-besaranhttps://economy.okezone.com/read/2022/10/10/320/2683927/ancaman-resesi-2023-50-ribu-buruh-demo-12-oktober-di-istana-negara-khawatir-ada-phk-besar-besaranSenin 10 Oktober 2022 11:24 WIBMichelle NataliaAncaman Resesi Ekonomi di 2023. (Foto: Okezone.com/Freepik)https://img.okezone.com/content/2022/10/10/320/2683927/ancaman-resesi-2023-50-ribu-buruh-demo-12-oktober-di-istana-negara-khawatir-ada-phk-besar-besaran-pgM4cLKirt.jfifJAKARTA - Tahun depan atau 2023 diprediksi ekonomi dunia dalam masa sulit bahkan bisa mengalami resesi. Kekhawatiran tersebut membuat serikat pekerj menolak keras kebijakan adanya PHK besar-besaran di tengah ancaman resesi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal tidak menampik tentang kemungkinan akan adanya resesi. Bahkan di beberapa negara Eropa, buruh-buruhnya sedang melakukan demonstrasi dikarenakan harga-harga melambung tinggi. Sama seperti di Indonesia, mereka juga menyuarakan penolakan atas kenaikan harga dan PHK besar-besaran. Dalam kaitan dengan itu, Partai Buruh mengecam keras cara pemerintah menebar rasa takut kepada kaum buruh. Baca Juga: Meta Sebut 12.000 Pekerja Facebook Bakal Terdampak PHK “Hentikan kalimat ‘kebohongan’ dan ‘provokatif’ yang menyatakan ancaman resesi akan menimbulkan dampak serius,” ujar Said di Jakarta, Senin(10/10/2022). Dia menegaskan, tugas para menteri seharusnya menumbuhkan optimisme dan melakukan langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi resesi. "Para menteri yang menyatakan ancaman di depan mata adalah provokatif dan menimbulkan monster ketakutan bagi kaum buruh dengan momok monster PHK. Oleh karena itu, partai Buruh mengecam keras kalimat yang pesimis yang bertentangan dengan sikap Presiden Jokowi yang menyuarakan optimisme,” tegasnya. Baca Juga: Semen Baturaja (SMBR) PHK Karyawan, Ini Penjelasan Manajemen Menurutnya, ancaman resesi yang sudah di depan mata menunjukkan bahwa omnibus law UU Cipta Kerja telah gagal memenuhi janjinya. Said mengatakan, dijanjikan akan tercipta lapangan kerja dan perekonomian semakin membaik, namun, nyatanya semua janji itu jauh panggang dari api. “Kenaikan harga BBM menyebabkan kenaikan harga barang, dan ditambahkan tidak adanya kenaikan upah membuat daya beli jatuh. Jatuhnya daya beli mengakibatkan turunnya tingkat konsumsi yang berdampak pada melemahnya pertumbuhan ekonomi. Inilah yang justru memicu terjadinya PHK,” kata Said.Untuk menyuarakan tuntutannya, Partai Buruh bersama elemen kelas pekerja akan melakukan unjuk rasa 50 ribu buruh di Istana Negara pada tanggal 12 Oktober 2022. Massa aksi di Istana berasal dari Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Tidak hanya itu, pada saat yang sama, aksi juga dilakukan di 31 provinsi yang lain, dengan titik aksi di kantor gubernur masing-masing provinsi. “Dalam aksi ini, setidaknya ada 6 tuntutan yang akan diusung. Selain menolak PHK, buruh juga menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM, tolak omnibuslaw UU Cipta Kerja, Naikkan UMK/UMSK tahun 2023 sebesar 13%, wujudkan reforma agraria, dan sahkan RUU PRT,” pungkasnya.JAKARTA - Tahun depan atau 2023 diprediksi ekonomi dunia dalam masa sulit bahkan bisa mengalami resesi. Kekhawatiran tersebut membuat serikat pekerj menolak keras kebijakan adanya PHK besar-besaran di tengah ancaman resesi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal tidak menampik tentang kemungkinan akan adanya resesi. Bahkan di beberapa negara Eropa, buruh-buruhnya sedang melakukan demonstrasi dikarenakan harga-harga melambung tinggi. Sama seperti di Indonesia, mereka juga menyuarakan penolakan atas kenaikan harga dan PHK besar-besaran. Dalam kaitan dengan itu, Partai Buruh mengecam keras cara pemerintah menebar rasa takut kepada kaum buruh. Baca Juga: Meta Sebut 12.000 Pekerja Facebook Bakal Terdampak PHK “Hentikan kalimat ‘kebohongan’ dan ‘provokatif’ yang menyatakan ancaman resesi akan menimbulkan dampak serius,” ujar Said di Jakarta, Senin(10/10/2022). Dia menegaskan, tugas para menteri seharusnya menumbuhkan optimisme dan melakukan langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi resesi. "Para menteri yang menyatakan ancaman di depan mata adalah provokatif dan menimbulkan monster ketakutan bagi kaum buruh dengan momok monster PHK. Oleh karena itu, partai Buruh mengecam keras kalimat yang pesimis yang bertentangan dengan sikap Presiden Jokowi yang menyuarakan optimisme,” tegasnya. Baca Juga: Semen Baturaja (SMBR) PHK Karyawan, Ini Penjelasan Manajemen Menurutnya, ancaman resesi yang sudah di depan mata menunjukkan bahwa omnibus law UU Cipta Kerja telah gagal memenuhi janjinya. Said mengatakan, dijanjikan akan tercipta lapangan kerja dan perekonomian semakin membaik, namun, nyatanya semua janji itu jauh panggang dari api. “Kenaikan harga BBM menyebabkan kenaikan harga barang, dan ditambahkan tidak adanya kenaikan upah membuat daya beli jatuh. Jatuhnya daya beli mengakibatkan turunnya tingkat konsumsi yang berdampak pada melemahnya pertumbuhan ekonomi. Inilah yang justru memicu terjadinya PHK,” kata Said.Untuk menyuarakan tuntutannya, Partai Buruh bersama elemen kelas pekerja akan melakukan unjuk rasa 50 ribu buruh di Istana Negara pada tanggal 12 Oktober 2022. Massa aksi di Istana berasal dari Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Tidak hanya itu, pada saat yang sama, aksi juga dilakukan di 31 provinsi yang lain, dengan titik aksi di kantor gubernur masing-masing provinsi. “Dalam aksi ini, setidaknya ada 6 tuntutan yang akan diusung. Selain menolak PHK, buruh juga menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM, tolak omnibuslaw UU Cipta Kerja, Naikkan UMK/UMSK tahun 2023 sebesar 13%, wujudkan reforma agraria, dan sahkan RUU PRT,” pungkasnya.