Tahun depan ekonomi dunia diprediksi akan mengalami masa sulit bahkan resesi.https://economy.okezone.com/read/2022/10/10/320/2684279/buruh-stop-timbulkan-ketakutan-monster-phkidhttps://economy.okezone.com/read/2022/10/10/320/2684279/buruh-stop-timbulkan-ketakutan-monster-phkhttps://economy.okezone.com/read/2022/10/10/320/2684279/buruh-stop-timbulkan-ketakutan-monster-phkSelasa 11 Oktober 2022 04:04 WIBNoviana Zahra FirdausiBuruh Minta Tidak Ada Pernyataan yang Menimbulkan Kekhawatirkan terkait 2023. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2022/10/10/320/2684279/buruh-stop-timbulkan-ketakutan-monster-phk-5osIZ8CmSs.jpgJAKARTA - Tahun depan ekonomi dunia diprediksi akan mengalami masa sulit bahkan resesi. Namun, di tengah ancaman resesi pemerintah malah mengeluarkan kebijakan PHK yang membuat serikat pekerja tambah merasa khawatir sehingga akhirnya melakukan penolakan. Akan tetapi, beberapa negara bagian seperti Eropa buruh-buruhnya juga sedang melakukan demonstrasi akibat dari kenaikan harga. Presiden Partai Buruh Said Iqbal tidak menampik kemungkinan ini. Karena penolakan atas kenaikan harga serta PHK besar-besaran juga disuarakan oleh buruh Indonesia. Baca Juga: UMKM Dipersiapkan untuk Hadapi Tingginya Inflasi dan Resesi Di mana partai buruh mengecam keras cara pemerintah menebar rasa takut kepada kaum buruh. “Hentikan kalimat ‘kebohongan’ dan ‘provokatif’ yang menyatakan ancaman resesi akan menimbulkan dampak serius,” ujar Said di Jakarta, Selasa (11/10/2022). Dia menegaskan, tugas para menteri seharusnya menumbuhkan optimisme dan melakukan langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi resesi. "Para menteri yang menyatakan ancaman di depan mata adalah provokatif dan menimbulkan monster ketakutan bagi kaum buruh dengan momok monster PHK. Oleh karena itu, partai Buruh mengecam keras kalimat yang pesimis yang bertentangan dengan sikap Presiden Jokowi yang menyuarakan optimisme,” tegasnya. Baca Juga: Resesi Ekonomi Global, Apa Dampaknya ke BUMN? Menurutnya, ancaman resesi yang sudah di depan mata menunjukkan bahwa omnibus law UU Cipta Kerja telah gagal memenuhi janjinya. Said mengatakan, dijanjikan akan tercipta lapangan kerja dan perekonomian semakin membaik, namun, nyatanya semua janji itu jauh panggang dari api. “Kenaikan harga BBM menyebabkan kenaikan harga barang, dan ditambahkan tidak adanya kenaikan upah membuat daya beli jatuh. Jatuhnya daya beli mengakibatkan turunnya tingkat konsumsi yang berdampak pada melemahnya pertumbuhan ekonomi. Inilah yang justru memicu terjadinya PHK,” kata Said. Untuk menyuarakan tuntutannya, Partai Buruh bersama elemen kelas pekerja akan melakukan unjuk rasa 50 ribu buruh di Istana Negara pada tanggal 12 Oktober 2022. Massa aksi di Istana berasal dari Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Tidak hanya itu, pada saat yang sama, aksi juga dilakukan di 31 provinsi yang lain, dengan titik aksi di kantor gubernur masing-masing provinsi. “Dalam aksi ini, setidaknya ada 6 tuntutan yang akan diusung. Selain menolak PHK, buruh juga menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM, tolak omnibuslaw UU Cipta Kerja, Naikkan UMK/UMSK tahun 2023 sebesar 13%, wujudkan reforma agraria, dan sahkan RUU PRT,” pungkasnya. Baca selengkapnya: Ancaman Resesi 2023! 50 Ribu Buruh Demo 12 Oktober di Istana Negara, Khawatir Ada PHK Besar-besaran JAKARTA - Tahun depan ekonomi dunia diprediksi akan mengalami masa sulit bahkan resesi. Namun, di tengah ancaman resesi pemerintah malah mengeluarkan kebijakan PHK yang membuat serikat pekerja tambah merasa khawatir sehingga akhirnya melakukan penolakan. Akan tetapi, beberapa negara bagian seperti Eropa buruh-buruhnya juga sedang melakukan demonstrasi akibat dari kenaikan harga. Presiden Partai Buruh Said Iqbal tidak menampik kemungkinan ini. Karena penolakan atas kenaikan harga serta PHK besar-besaran juga disuarakan oleh buruh Indonesia. Baca Juga: UMKM Dipersiapkan untuk Hadapi Tingginya Inflasi dan Resesi Di mana partai buruh mengecam keras cara pemerintah menebar rasa takut kepada kaum buruh. “Hentikan kalimat ‘kebohongan’ dan ‘provokatif’ yang menyatakan ancaman resesi akan menimbulkan dampak serius,” ujar Said di Jakarta, Selasa (11/10/2022). Dia menegaskan, tugas para menteri seharusnya menumbuhkan optimisme dan melakukan langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi resesi. "Para menteri yang menyatakan ancaman di depan mata adalah provokatif dan menimbulkan monster ketakutan bagi kaum buruh dengan momok monster PHK. Oleh karena itu, partai Buruh mengecam keras kalimat yang pesimis yang bertentangan dengan sikap Presiden Jokowi yang menyuarakan optimisme,” tegasnya. Baca Juga: Resesi Ekonomi Global, Apa Dampaknya ke BUMN? Menurutnya, ancaman resesi yang sudah di depan mata menunjukkan bahwa omnibus law UU Cipta Kerja telah gagal memenuhi janjinya. Said mengatakan, dijanjikan akan tercipta lapangan kerja dan perekonomian semakin membaik, namun, nyatanya semua janji itu jauh panggang dari api. “Kenaikan harga BBM menyebabkan kenaikan harga barang, dan ditambahkan tidak adanya kenaikan upah membuat daya beli jatuh. Jatuhnya daya beli mengakibatkan turunnya tingkat konsumsi yang berdampak pada melemahnya pertumbuhan ekonomi. Inilah yang justru memicu terjadinya PHK,” kata Said. Untuk menyuarakan tuntutannya, Partai Buruh bersama elemen kelas pekerja akan melakukan unjuk rasa 50 ribu buruh di Istana Negara pada tanggal 12 Oktober 2022. Massa aksi di Istana berasal dari Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Tidak hanya itu, pada saat yang sama, aksi juga dilakukan di 31 provinsi yang lain, dengan titik aksi di kantor gubernur masing-masing provinsi. “Dalam aksi ini, setidaknya ada 6 tuntutan yang akan diusung. Selain menolak PHK, buruh juga menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM, tolak omnibuslaw UU Cipta Kerja, Naikkan UMK/UMSK tahun 2023 sebesar 13%, wujudkan reforma agraria, dan sahkan RUU PRT,” pungkasnya. Baca selengkapnya: Ancaman Resesi 2023! 50 Ribu Buruh Demo 12 Oktober di Istana Negara, Khawatir Ada PHK Besar-besaran