Badan Layanan Umum (BLU) Domestic Market Obligation (DMO) batu bara akan berjalan efektif Januari 2023.https://economy.okezone.com/read/2022/10/13/320/2686463/siap-siap-blu-batu-bara-bakal-efektif-januari-2023idhttps://economy.okezone.com/read/2022/10/13/320/2686463/siap-siap-blu-batu-bara-bakal-efektif-januari-2023https://economy.okezone.com/read/2022/10/13/320/2686463/siap-siap-blu-batu-bara-bakal-efektif-januari-2023Kamis 13 Oktober 2022 15:23 WIBRizky FauzanBLU Batu bara efektif Januari 2023 (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/10/13/320/2686463/siap-siap-blu-batu-bara-bakal-efektif-januari-2023-Ud2rVrj3SP.jpgJAKARTA – Badan Layanan Umum (BLU) Domestic Market Obligation (DMO) batu bara akan berjalan efektif Januari 2023. Asisten Deputi Pertambangan Kemenko Marves Tubagus Nugraha mengatakan BLU batu bara masih dibahas antar kementerian/lembaga. “Harapannya mungkin dalam beberapa bulan dekat ini di rancangan Perpresnya sudah bisa masuk ke proses pengesahan. Saya bukan orang yang merencanakan, tapi harapannya Januari 2023 sudah efektif,” kata Tubagus dalam FGD BLU Batubara di Jakarta, dikutip Kamis (13/10/2022). BACA JUGA:Bentuk BLU Batu Bara, Begini Penjelasan Kementerian ESDM Dia menuturkan, dalam penerapan Perpres dibutuhkan beberapa peraturan turunan. Di antaranya peraturan Menteri Keuangan, peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Keputusan Menteri ESDM. Peraturan turunan diperlukan untuk mengatur penetapan formula, mekanisme penetapan tarif pungutan ekspor, serta penentuan kelembagaan yang nantinya mengelola BLU DMO batu bara. BACA JUGA:Rencana Pembentukan BLU Batu Bara, Begini Kata Pengusaha Adapun ihwal urgensi, Tubagus mengatakan bahwa BLU DMO batubara diperlukan sebagai solusi atas disparitas sangat besar antara harga batu bara internasional dengan batu bara yang dibeli PLN, yakni seharga USD 10 per ton. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wMS8xMi8xLzE0Mzg0NS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Selain itu, tidak semua perusahaan mampu memenuhi spesifikasi kebutuhan batu bara PLN. Begitupun dengan penetapan sanksi atau denda berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 kepada perusahaan yang tidak memiliki kontrak dengan PLN, yang belum bisa diterapkan secara penuh. “Kalau memang argumentasi rivalitas harga, BLU adalah skema yang melenyapkan spek dan rivalitas harga. Ini untuk solusi jangka panjang,” ujar Tubagus. "Dengan skema BLU, maka layanan batu bara domestik dalam hal ini PLN akan berkelanjutan sehingga tidak ada isu-isu yang mengganggu pengadaannya," tambahnya.JAKARTA – Badan Layanan Umum (BLU) Domestic Market Obligation (DMO) batu bara akan berjalan efektif Januari 2023. Asisten Deputi Pertambangan Kemenko Marves Tubagus Nugraha mengatakan BLU batu bara masih dibahas antar kementerian/lembaga. “Harapannya mungkin dalam beberapa bulan dekat ini di rancangan Perpresnya sudah bisa masuk ke proses pengesahan. Saya bukan orang yang merencanakan, tapi harapannya Januari 2023 sudah efektif,” kata Tubagus dalam FGD BLU Batubara di Jakarta, dikutip Kamis (13/10/2022). BACA JUGA:Bentuk BLU Batu Bara, Begini Penjelasan Kementerian ESDM Dia menuturkan, dalam penerapan Perpres dibutuhkan beberapa peraturan turunan. Di antaranya peraturan Menteri Keuangan, peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Keputusan Menteri ESDM. Peraturan turunan diperlukan untuk mengatur penetapan formula, mekanisme penetapan tarif pungutan ekspor, serta penentuan kelembagaan yang nantinya mengelola BLU DMO batu bara. BACA JUGA:Rencana Pembentukan BLU Batu Bara, Begini Kata Pengusaha Adapun ihwal urgensi, Tubagus mengatakan bahwa BLU DMO batubara diperlukan sebagai solusi atas disparitas sangat besar antara harga batu bara internasional dengan batu bara yang dibeli PLN, yakni seharga USD 10 per ton. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wMS8xMi8xLzE0Mzg0NS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Selain itu, tidak semua perusahaan mampu memenuhi spesifikasi kebutuhan batu bara PLN. Begitupun dengan penetapan sanksi atau denda berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 kepada perusahaan yang tidak memiliki kontrak dengan PLN, yang belum bisa diterapkan secara penuh. “Kalau memang argumentasi rivalitas harga, BLU adalah skema yang melenyapkan spek dan rivalitas harga. Ini untuk solusi jangka panjang,” ujar Tubagus. "Dengan skema BLU, maka layanan batu bara domestik dalam hal ini PLN akan berkelanjutan sehingga tidak ada isu-isu yang mengganggu pengadaannya," tambahnya.