Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku butuh uang ribuan triliun di luar APBN untuk membangun infrastruktur.https://economy.okezone.com/read/2022/10/13/470/2686260/bangun-infrastruktur-menteri-basuki-butuh-rp1-435-triliun-non-apbnidhttps://economy.okezone.com/read/2022/10/13/470/2686260/bangun-infrastruktur-menteri-basuki-butuh-rp1-435-triliun-non-apbnhttps://economy.okezone.com/read/2022/10/13/470/2686260/bangun-infrastruktur-menteri-basuki-butuh-rp1-435-triliun-non-apbnKamis 13 Oktober 2022 11:35 WIBIqbal Dwi PurnamaMenteri Basuki butuh uang ribuan triliun untuk bangun infrastruktur (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/10/13/470/2686260/bangun-infrastruktur-menteri-basuki-butuh-rp1-435-triliun-non-apbn-rcMogJRDUX.jpgJAKARTA – Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku butuh uang ribuan triliun di luar APBN untuk membangun infrastruktur. Pasalnya, kemampuan APBN untuk mendanai proyek pembangunan infrastruktur dari tahun 2020 hingga 2024 hanya 30% atau setara Rp632 triliun. Basuki menyebut kebutuhan untuk pembiayaan infrastruktur untuk mencapai target yang sudah dibuat setidaknya membutuhkan Rp2.058 triliun. Artinya, pemerintah membutuhkan dana di luar APBN sebesar Rp1.435 triliun. BACA JUGA:Antisipasi Cuaca Ekstrem, Bagaimana Kondisi Infrastruktur agar Tahan Bencana? "Untuk menutupi gap pendanaan (funding gap) non-APBN sebesar 70% atau sebesar Rp1.435 triliun, Kementerian PUPR terus mengupayakan pengembangan dan eksplorasi yang lebih luas lagi terkait dengan skema pembiayaan infrastruktur yang inovatif melalui skema KPBU,” kata Menteri Basuki pada pernyataan tertulisnya, Kamis (13/10/2022). BACA JUGA:Tanpa Infrastruktur, Jokowi: Jangan Mimpi Bersaing dengan Negara Lain Menurutnya Kementerian PUPR terus berupaya untuk mendorong investasi dengan cara memperluas cakupan kerjasama dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, melalui partisipasi sektor swasta atau skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan Kementerian PUPR bertanggung jawab menyelenggarakan infrastruktur konektivitas, sumber daya air, dan permukiman dalam skala nasional. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOC8yOS80LzE1MjU1NS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Namun sebenarnya ada gap yang cukup jauh dari segi pendanaan untuk membangun infrastruktur-infrastruktur tersebut, yang akan dicari melalui kerjasama dengan pihak swasta untuk memodali pembangunan tersebut. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa target investasi Indonesia di 2022 adalah Rp1.200 triliun, dan capaian realisasi investasi pada semester I 2022 ini sudah sebesar Rp584,6 triliun atau 48,7% dari target. Hal ini juga merupakan dampak dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR. “Salah satu syarat mutlak investasi dapat masuk ke suatu negara atau daerah adalah karena infrastruktur yang memadai. Terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian PUPR,” pungkas Menteri Bahlil.JAKARTA – Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku butuh uang ribuan triliun di luar APBN untuk membangun infrastruktur. Pasalnya, kemampuan APBN untuk mendanai proyek pembangunan infrastruktur dari tahun 2020 hingga 2024 hanya 30% atau setara Rp632 triliun. Basuki menyebut kebutuhan untuk pembiayaan infrastruktur untuk mencapai target yang sudah dibuat setidaknya membutuhkan Rp2.058 triliun. Artinya, pemerintah membutuhkan dana di luar APBN sebesar Rp1.435 triliun. BACA JUGA:Antisipasi Cuaca Ekstrem, Bagaimana Kondisi Infrastruktur agar Tahan Bencana? "Untuk menutupi gap pendanaan (funding gap) non-APBN sebesar 70% atau sebesar Rp1.435 triliun, Kementerian PUPR terus mengupayakan pengembangan dan eksplorasi yang lebih luas lagi terkait dengan skema pembiayaan infrastruktur yang inovatif melalui skema KPBU,” kata Menteri Basuki pada pernyataan tertulisnya, Kamis (13/10/2022). BACA JUGA:Tanpa Infrastruktur, Jokowi: Jangan Mimpi Bersaing dengan Negara Lain Menurutnya Kementerian PUPR terus berupaya untuk mendorong investasi dengan cara memperluas cakupan kerjasama dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, melalui partisipasi sektor swasta atau skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan Kementerian PUPR bertanggung jawab menyelenggarakan infrastruktur konektivitas, sumber daya air, dan permukiman dalam skala nasional. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wOC8yOS80LzE1MjU1NS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Namun sebenarnya ada gap yang cukup jauh dari segi pendanaan untuk membangun infrastruktur-infrastruktur tersebut, yang akan dicari melalui kerjasama dengan pihak swasta untuk memodali pembangunan tersebut. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa target investasi Indonesia di 2022 adalah Rp1.200 triliun, dan capaian realisasi investasi pada semester I 2022 ini sudah sebesar Rp584,6 triliun atau 48,7% dari target. Hal ini juga merupakan dampak dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR. “Salah satu syarat mutlak investasi dapat masuk ke suatu negara atau daerah adalah karena infrastruktur yang memadai. Terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian PUPR,” pungkas Menteri Bahlil.