Target pemerintah dalam RPJMN 2020 - 2024 setidaknya 100% rumah tangga memiliki akses terhadap air minum layak pada tahun 2024https://economy.okezone.com/read/2022/10/17/470/2688816/akses-air-minum-masih-minim-wapres-ini-alarm-bagi-kitaidhttps://economy.okezone.com/read/2022/10/17/470/2688816/akses-air-minum-masih-minim-wapres-ini-alarm-bagi-kitahttps://economy.okezone.com/read/2022/10/17/470/2688816/akses-air-minum-masih-minim-wapres-ini-alarm-bagi-kitaSenin 17 Oktober 2022 16:19 WIBIqbal Dwi PurnamaWapres singgung minimnya akses air minum (Foto: Setwapres)https://img.okezone.com/content/2022/10/17/470/2688816/akses-air-minum-masih-minim-wapres-ini-alarm-bagi-kita-3sTL02fu5p.jpgJAKARTA – Akses air minum di Indonesia masih minim. Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan target pemerintah dalam RPJMN 2020 - 2024 setidaknya 100% rumah tangga memiliki akses terhadap air minum layak pada tahun 2024, 15% akses air minum aman, dan 30% akses air minum perpipaan. Sedangkan berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mencatat akses air minum perpipaan kurang lebih 19%, akses air minum aman 12%, sedangkan air minum layak mencapai 90,78%. BACA JUGA:Duh! Menteri PUPR Ungkap Kebocoran Air Minum 40% "Capaian sementara ini patut menjadi alarm bagi kita. Waktu yang tersisa menuju 2024 harus dioptimalkan untuk mendorong percepatan kinerja kita bersama," ujar Wapres dalam sambutan virtual saat membuka SOE International Conference, Senin (17/10/2022). Wapres menjelaskan konstitusi Indonesia mengakui dan menjamin hak atas air untuk pemenuhan hak asasi masyarakat Indonesia, sekaligus sebagai bentuk hak asasi sosial di mana peran dan keterlibatan Pemerintah menjadi suatu kebutuhan. BACA JUGA:Tingkatkan Akses Air Minum di Desa, PUPR Kucurkan Rp800 Miliar "Untuk itu, pengelolaan air sebagai kekayaan nasional sekaligus kebutuhan rakyat, tak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Wapres Maruf Amin. "Keberadaan IWF sebagai platform untuk mendukung percepatan investasi penyediaan sambungan air bersih ke rumah-rumah (SR), diharapkan dapat menjadi alternatif solusi bagi Pemerintah melalui pendanaan non-APBN," sambungnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8xMC8wNi8xLzE1NDQzMy8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Di lain kesempatan, Direktur Jendela Cipta Karya Diana Kusumastuti sempat menyinggung tentang kebutuhan anggaran yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan air perpipaan. Pendanaan tersebut diharapkan bukan hanya dari APBN, namun ada peran serta swasta maupun BUMN. "Kalau masalah pendanaan air minum itu sudah banyak sekali, tahun 2020-2024 itu total pendanaan kita sebesar Rp108 triliun," ujar Diana. Adapun saat ini Diana menuturkan sebanyak 42,01% dari 388 PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) masih dikategorikan sakit, atau kurang produktif dalam mengalirkan air ke rumah tangga. Salah satu yang masih banyak terjadi adalah kebocoran sambungan pipa distribusi PDAM menuju meteran pipa rumah tangga (SR) hingga belum tersambungnya pipa meteran rumah tangga.JAKARTA – Akses air minum di Indonesia masih minim. Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan target pemerintah dalam RPJMN 2020 - 2024 setidaknya 100% rumah tangga memiliki akses terhadap air minum layak pada tahun 2024, 15% akses air minum aman, dan 30% akses air minum perpipaan. Sedangkan berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mencatat akses air minum perpipaan kurang lebih 19%, akses air minum aman 12%, sedangkan air minum layak mencapai 90,78%. BACA JUGA:Duh! Menteri PUPR Ungkap Kebocoran Air Minum 40% "Capaian sementara ini patut menjadi alarm bagi kita. Waktu yang tersisa menuju 2024 harus dioptimalkan untuk mendorong percepatan kinerja kita bersama," ujar Wapres dalam sambutan virtual saat membuka SOE International Conference, Senin (17/10/2022). Wapres menjelaskan konstitusi Indonesia mengakui dan menjamin hak atas air untuk pemenuhan hak asasi masyarakat Indonesia, sekaligus sebagai bentuk hak asasi sosial di mana peran dan keterlibatan Pemerintah menjadi suatu kebutuhan. BACA JUGA:Tingkatkan Akses Air Minum di Desa, PUPR Kucurkan Rp800 Miliar "Untuk itu, pengelolaan air sebagai kekayaan nasional sekaligus kebutuhan rakyat, tak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Wapres Maruf Amin. "Keberadaan IWF sebagai platform untuk mendukung percepatan investasi penyediaan sambungan air bersih ke rumah-rumah (SR), diharapkan dapat menjadi alternatif solusi bagi Pemerintah melalui pendanaan non-APBN," sambungnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8xMC8wNi8xLzE1NDQzMy8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Di lain kesempatan, Direktur Jendela Cipta Karya Diana Kusumastuti sempat menyinggung tentang kebutuhan anggaran yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan air perpipaan. Pendanaan tersebut diharapkan bukan hanya dari APBN, namun ada peran serta swasta maupun BUMN. "Kalau masalah pendanaan air minum itu sudah banyak sekali, tahun 2020-2024 itu total pendanaan kita sebesar Rp108 triliun," ujar Diana. Adapun saat ini Diana menuturkan sebanyak 42,01% dari 388 PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) masih dikategorikan sakit, atau kurang produktif dalam mengalirkan air ke rumah tangga. Salah satu yang masih banyak terjadi adalah kebocoran sambungan pipa distribusi PDAM menuju meteran pipa rumah tangga (SR) hingga belum tersambungnya pipa meteran rumah tangga.