Pendataan tenaga non-ASN bukan untuk pengangkatan menjadi ASNhttps://economy.okezone.com/read/2022/10/18/320/2689316/pendataan-tenaga-honorer-bukan-untuk-pengangkatan-jadi-asn-jangan-percaya-bujuk-rayu-oknumidhttps://economy.okezone.com/read/2022/10/18/320/2689316/pendataan-tenaga-honorer-bukan-untuk-pengangkatan-jadi-asn-jangan-percaya-bujuk-rayu-oknumhttps://economy.okezone.com/read/2022/10/18/320/2689316/pendataan-tenaga-honorer-bukan-untuk-pengangkatan-jadi-asn-jangan-percaya-bujuk-rayu-oknumSelasa 18 Oktober 2022 11:36 WIBFayha Afanin RamadhantiPendataan Tenaga Honorer Bukan untuk Pengangkatan Jadi ASN. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2022/10/18/320/2689316/pendataan-tenaga-honorer-bukan-untuk-pengangkatan-jadi-asn-jangan-percaya-bujuk-rayu-oknum-5HJHwmWlBm.jpgJAKARTA - BKN menegaskan bahwa pendataan tenaga non-ASN atau honorer yang telah dilakukan beberapa waktu lalu bukan untuk pengangkatan menjadi ASN. Tapi lebih kepada pemetaan tenaga non-ASN yang ada lingkungan instansi pemerintah. ”Pendataan tenaga non-ASN bukan untuk pengangkatan menjadi ASN, tetapi untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” tegas Kepala Kantor Regional (Kanreg) X BKN Denpasar Paulus Dwi Laksono, Selasa (18/10/2022). Baca Juga: BKN Ungkap 152.803 Tenaga Honorer Tercatat Tak Sesuai Aturan Lebih lanjut, dengan berakhirnya masa pendataan tenaga non-ASN pada 30 September 2022 lalu, instansi telah mengumumkan hasil pendataan tersebut sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, serta untuk mendapatkan masukan atau koreksi dari masyarakat. Jika dalam uji publik tersebut terdapat perbaikan data, maka dapat dilakukan paling lambat pada 22 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB, melalui sistem aplikasi pendataan tenaga non-ASN BKN. Baca Juga: Pendataan Non ASN Prafinalisasi, Tercatat Ada 2,2 Juta Tenaga Honorer Di penghujung acara, Kepala Kanreg X BKN mengimbau seluruh masyarakat Atambua, khususnya tenaga non ASN, untuk tetap bekerja dan berhati-hati dengan oknum yang menjanjikan pengangkatan menjadi seorang ASN. “Kepada seluruh tenaga non-ASN di Atambua, tetaplah bekerja seperti biasa dan jangan sampai termakan bujuk rayu oknum tidak bertanggungjawab yang menjanjikan dapat mengangkat menjadi PPPK ataupun PNS. Jika mengetahui atau mengalami hal tersebut segera laporkan dan konfirmasi ke BKPSDM Kabupaten Belu atau ke Kantor Regional X BKN Denpasar melalui media online yang telah tersedia,” pungkasnya.Hal senada diungkapkan Kepala Kantor Regional X BKN Paulus Dwi Laksono, saat menerima audensi jajaran Sekretariat Daerah Kota Kupang, Setda Kabupaten Kupang, serta Kepala BKPSDM Kabupaten Kupang, pada Rabu (12/10) di ruang kerjanya. Ditanya mengenai pendataan tenaga non-ASN, Paulus menegaskan proses serta persyaratan dalam pendataan non-ASN sudah tertuang dalam Surat Menteri PANRB No.B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non-ASN di lingkungan Instansi Pemerintah. “Jangan sampai menyimpang dari aturan, karena Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus menyertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang mengandung sanksi pidana dan administrasi,” tuturnya. Sementara untuk tenaga non-ASN yang tidak masuk dalam pendataan, hingga saat ini belum ada kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait hal tersebut.JAKARTA - BKN menegaskan bahwa pendataan tenaga non-ASN atau honorer yang telah dilakukan beberapa waktu lalu bukan untuk pengangkatan menjadi ASN. Tapi lebih kepada pemetaan tenaga non-ASN yang ada lingkungan instansi pemerintah. ”Pendataan tenaga non-ASN bukan untuk pengangkatan menjadi ASN, tetapi untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” tegas Kepala Kantor Regional (Kanreg) X BKN Denpasar Paulus Dwi Laksono, Selasa (18/10/2022). Baca Juga: BKN Ungkap 152.803 Tenaga Honorer Tercatat Tak Sesuai Aturan Lebih lanjut, dengan berakhirnya masa pendataan tenaga non-ASN pada 30 September 2022 lalu, instansi telah mengumumkan hasil pendataan tersebut sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, serta untuk mendapatkan masukan atau koreksi dari masyarakat. Jika dalam uji publik tersebut terdapat perbaikan data, maka dapat dilakukan paling lambat pada 22 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB, melalui sistem aplikasi pendataan tenaga non-ASN BKN. Baca Juga: Pendataan Non ASN Prafinalisasi, Tercatat Ada 2,2 Juta Tenaga Honorer Di penghujung acara, Kepala Kanreg X BKN mengimbau seluruh masyarakat Atambua, khususnya tenaga non ASN, untuk tetap bekerja dan berhati-hati dengan oknum yang menjanjikan pengangkatan menjadi seorang ASN. “Kepada seluruh tenaga non-ASN di Atambua, tetaplah bekerja seperti biasa dan jangan sampai termakan bujuk rayu oknum tidak bertanggungjawab yang menjanjikan dapat mengangkat menjadi PPPK ataupun PNS. Jika mengetahui atau mengalami hal tersebut segera laporkan dan konfirmasi ke BKPSDM Kabupaten Belu atau ke Kantor Regional X BKN Denpasar melalui media online yang telah tersedia,” pungkasnya.Hal senada diungkapkan Kepala Kantor Regional X BKN Paulus Dwi Laksono, saat menerima audensi jajaran Sekretariat Daerah Kota Kupang, Setda Kabupaten Kupang, serta Kepala BKPSDM Kabupaten Kupang, pada Rabu (12/10) di ruang kerjanya. Ditanya mengenai pendataan tenaga non-ASN, Paulus menegaskan proses serta persyaratan dalam pendataan non-ASN sudah tertuang dalam Surat Menteri PANRB No.B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non-ASN di lingkungan Instansi Pemerintah. “Jangan sampai menyimpang dari aturan, karena Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus menyertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang mengandung sanksi pidana dan administrasi,” tuturnya. Sementara untuk tenaga non-ASN yang tidak masuk dalam pendataan, hingga saat ini belum ada kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait hal tersebut.