Demo buruh mendesak (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuka kembali pelabuhan KCN Marunda.https://economy.okezone.com/read/2022/10/20/320/2691039/demo-buruh-desak-pj-gubernur-dki-buka-pelabuhan-kcn-marundaidhttps://economy.okezone.com/read/2022/10/20/320/2691039/demo-buruh-desak-pj-gubernur-dki-buka-pelabuhan-kcn-marundahttps://economy.okezone.com/read/2022/10/20/320/2691039/demo-buruh-desak-pj-gubernur-dki-buka-pelabuhan-kcn-marundaKamis 20 Oktober 2022 14:12 WIBSuparjo RamalanDemo buruh minta pelabuhan marunda dibuka kembali (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2022/10/20/320/2691039/demo-buruh-desak-pj-gubernur-dki-buka-pelabuhan-kcn-marunda-qF1WXskLl1.jpgJAKARTA – Demo buruh mendesak (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuka kembali pelabuhan KCN Marunda. Sebanyak 400-an eks pekerja Pelabuhan KCN Marunda, Jakarta Utara, menuntut Heru untuk membuka kembali Pelabuhan KCN yang ditutup oleh Dinas Lingkungan, hingga menyebabkan mereka menjadi pengangguran. Tuntutan tersebut disampaikan melalui unjuk rasa di kantor Gubernur DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (19/10/2022) kemarin. BACA JUGA:Atasi Debu Batu Bara di Marunda, Kemenhub Turun Tangan Dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan, perwakilan para demonstran melakukan orasi secara bergantian. Mereka mengaku dengan penutupan pelabuhan sangat membebani kebutuhan kehidupan mereka. "Kami datang kemari untuk menyampaikan keluhan dan tuntutan kepada Bapak Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur, agar Pelabuhan KCN Marunda dibuka kembali. Kami menderita karena tidak bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga kami," ujar Fudiyanpo Kamin, Koordinator Pengguna Jasa Pelabuhan (Penjaspel), pada wartawan Kamis (20/10/2022). BACA JUGA:Sidak ke Pabrik Marunda, Mendag Temukan Ratusan Minyak Goreng Menurutnya, tindakan Dinas Lingkungan Hidup yang menutup sepihak Pelabuhan KCN tidak memikirkan nasib para pekerja. "Semoga dengan aksi damai ini dapat segera diambil langkah solusi oleh Pemprov DKI, untuk kembali membuka pelabuhan," katanya. Dalam kesempatan itu, pihak Pemprov DKI Jakarta memberikan respons, dengan menerima sejumlah perwakilan pendemo. Mereka pun menampung keluhan dan berjanji untuk menindak lanjuti tuntutan dari para pengunjuk rasa. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8xMC8xOS8xLzE1NTIzNC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>"Kami dari perwakilan pengunjuk rasa diterima oleh Kepala Kesbangpol DKI Bapak Taufan Bakri. Beliau berjanji akan menindak lanjuti masalah penutupan pelabuhan ini, dan juga menyalpaikan kepada Pj Gubernur Bapak Heru Budi Hartono," kata Fudiyanpo. Seperti diketahui, ribuan orang menganggur akibat pencabutan izin lingkungan bongkar muat terminal pelabuhan Karya Citra Nusantara (KCN), Jakarta Utara, sejak Juni 2022. Hal ini disampaikan Koordinator pengguna jasa pelabuhan (Penjaspel) Munif. "Ini sudah tiga bulan, dan kami sebagai usaha pelayaran, trucking, buruh bongkar muat, usaha penyewaan alat berat, sangat terdampak. Bahkan sekarang sudah banyak pegawai yang kami dirumahkan karena sudah tidak sanggup kuat bayar honor lagi. Antrian kapal juga terjadi, bahkan ada yang sampai menunggu sandar 15 hari,"ujar Munif. Munif menuturkan, KCN telah memenuhi hampir seluruh syarat administratif dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Namun sampai saat ini pencabutan usaha tersebut masih berlaku. "Tapi, setelah sekarang persyaratan dipenuhi, dan sudah 95%, karena hanya kurang tembok saja, kenapa (DLH) masih saja tidak memberi izin kembali supaya terminal KCN bisa operasi," katanya. Hasil observasi di lapangan terlihat bahwa pelabuhan lain yang bersebelahan dengan KCN tetap beroperasi membongkar batubara sampai saat ini. Namun pelabuhan KCN yang sudah konsesi dan sahamnya dimiliki negara melalui PT Kawasan Berikat Nusantara (BKN), bahkan tidak diberikan kesempatan untuk berbenah dan dicabut izin lingkungannya.JAKARTA – Demo buruh mendesak (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuka kembali pelabuhan KCN Marunda. Sebanyak 400-an eks pekerja Pelabuhan KCN Marunda, Jakarta Utara, menuntut Heru untuk membuka kembali Pelabuhan KCN yang ditutup oleh Dinas Lingkungan, hingga menyebabkan mereka menjadi pengangguran. Tuntutan tersebut disampaikan melalui unjuk rasa di kantor Gubernur DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (19/10/2022) kemarin. BACA JUGA:Atasi Debu Batu Bara di Marunda, Kemenhub Turun Tangan Dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan, perwakilan para demonstran melakukan orasi secara bergantian. Mereka mengaku dengan penutupan pelabuhan sangat membebani kebutuhan kehidupan mereka. "Kami datang kemari untuk menyampaikan keluhan dan tuntutan kepada Bapak Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur, agar Pelabuhan KCN Marunda dibuka kembali. Kami menderita karena tidak bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga kami," ujar Fudiyanpo Kamin, Koordinator Pengguna Jasa Pelabuhan (Penjaspel), pada wartawan Kamis (20/10/2022). BACA JUGA:Sidak ke Pabrik Marunda, Mendag Temukan Ratusan Minyak Goreng Menurutnya, tindakan Dinas Lingkungan Hidup yang menutup sepihak Pelabuhan KCN tidak memikirkan nasib para pekerja. "Semoga dengan aksi damai ini dapat segera diambil langkah solusi oleh Pemprov DKI, untuk kembali membuka pelabuhan," katanya. Dalam kesempatan itu, pihak Pemprov DKI Jakarta memberikan respons, dengan menerima sejumlah perwakilan pendemo. Mereka pun menampung keluhan dan berjanji untuk menindak lanjuti tuntutan dari para pengunjuk rasa. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8xMC8xOS8xLzE1NTIzNC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>"Kami dari perwakilan pengunjuk rasa diterima oleh Kepala Kesbangpol DKI Bapak Taufan Bakri. Beliau berjanji akan menindak lanjuti masalah penutupan pelabuhan ini, dan juga menyalpaikan kepada Pj Gubernur Bapak Heru Budi Hartono," kata Fudiyanpo. Seperti diketahui, ribuan orang menganggur akibat pencabutan izin lingkungan bongkar muat terminal pelabuhan Karya Citra Nusantara (KCN), Jakarta Utara, sejak Juni 2022. Hal ini disampaikan Koordinator pengguna jasa pelabuhan (Penjaspel) Munif. "Ini sudah tiga bulan, dan kami sebagai usaha pelayaran, trucking, buruh bongkar muat, usaha penyewaan alat berat, sangat terdampak. Bahkan sekarang sudah banyak pegawai yang kami dirumahkan karena sudah tidak sanggup kuat bayar honor lagi. Antrian kapal juga terjadi, bahkan ada yang sampai menunggu sandar 15 hari,"ujar Munif. Munif menuturkan, KCN telah memenuhi hampir seluruh syarat administratif dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Namun sampai saat ini pencabutan usaha tersebut masih berlaku. "Tapi, setelah sekarang persyaratan dipenuhi, dan sudah 95%, karena hanya kurang tembok saja, kenapa (DLH) masih saja tidak memberi izin kembali supaya terminal KCN bisa operasi," katanya. Hasil observasi di lapangan terlihat bahwa pelabuhan lain yang bersebelahan dengan KCN tetap beroperasi membongkar batubara sampai saat ini. Namun pelabuhan KCN yang sudah konsesi dan sahamnya dimiliki negara melalui PT Kawasan Berikat Nusantara (BKN), bahkan tidak diberikan kesempatan untuk berbenah dan dicabut izin lingkungannya.