Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai Lembaga Penjaminan Polis (LPP) akan memberi kepastian pembayaran klaim pemegang polis.https://economy.okezone.com/read/2022/10/21/320/2692023/ojk-lembaga-penjamin-polis-beri-kepastian-pembayaran-klaimidhttps://economy.okezone.com/read/2022/10/21/320/2692023/ojk-lembaga-penjamin-polis-beri-kepastian-pembayaran-klaimhttps://economy.okezone.com/read/2022/10/21/320/2692023/ojk-lembaga-penjamin-polis-beri-kepastian-pembayaran-klaimJum'at 21 Oktober 2022 17:51 WIBShelma RachmahyantiLembaga penjamin polis tingkatkan kepercayaan asuransi (Foto: Reuters)https://img.okezone.com/content/2022/10/21/320/2692023/ojk-lembaga-penjamin-polis-beri-kepastian-pembayaran-klaim-nLegqdLByx.jpgJAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai Lembaga Penjaminan Polis (LPP) akan memberi kepastian pembayaran klaim pemegang polis. Selain itu, kepastian ini akan mendorong masyarakat untuk memiliki asuransi. “Keberadaan Program Penjaminan Polis diharapkan dapat memberikan kepastian pembayaran klaim atau manfaat sehingga pemegang polis terhindar dari risiko kegagalan operasional perusahaan. Hal ini sekaligus mendorong minat masyarakat untuk berasuransi,” papar Direktur Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan IKNB OJK Nurhasan dalam diskusi, Jumat (21/10/2022). BACA JUGA:Garap Pasar Global, Kemendag Kerja Sama dengan BUMN Asuransi Berdasarkan data OJK, penetrasi asuransi di Indonesia tahun 2021 mencapai 3,18% dari PDB, meliputi penetrasi asuransi jiwa 1,19%, asuransi umum 0,47%, asuransi sosial 1,45%, dan asuransi wajib 0,08%. Penetrasi tahun 2021 ini bertumbuh dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya 1,2%. Telisa Falianty menambahkan penetrasi asuransi tertinggi di Asean tahun 2020 adalah Singapura sebesar 7,6%, Malaysia 4%, Thailand 3,4% dan Vietnam 1,6% dari Produk Domestik Bruto masing-masing negara itu. BACA JUGA:4 Komisaris Asuransi Bina Dana Arta (ABDA) Mengundurkan Diri Program Penjaminan Polis diharapkan juga dapat meningkatkan literasi masyarakat sekaligus mencegah upaya penipuan konsumen. Data OJK per 30 September 2022, ada 946 pengaduan kasus asuransi, sebanyak 2.089 pengaduan kasus pembiayaan, dan 2.019 dari fintech. Pelaku industri asuransi pun mendesak agar pemerintah segera membentuk LPP karena sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian manfaat, mengurangi risiko gagal bayar dan meningkatkan kredibilitas industri asuransi nasional. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wMS8zMS80LzE0NDUyOC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Ketua Bidang Asuransi Jiwa Syariah AAJI Paul S. Kartono meyakini, dengan adanya LPP, kinerja industri asuransi bisa naik tiga sampai empat kali lipat dari kinerja saat ini. Dia memaparkan pendapatan industri asuransi jiwa pada 2021 mencapai Rp241,2 triliun. “Kami meyakini dengan program penjaminan polis, maka kinerja keuangan bisa naik tiga sampai empat kali lipat. Industri asuransi nasional semakin membutuhkan dukungan regulasi, menyusul pesatnya pertumbuhan bisnis asuransi di dalam negeri,” ujar Paul. Industri asuransi jiwa, jelasnya, turut mendukung program ketahanan keuangan keluarga melalui pembayaran atas klaim meninggal dunia, serta mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional melalui pembayaran atas klaim kesehatan, menjaga stabilitas pasar modal melalui penempatan investasi efek, serta mendukung program pembangunan nasional jangka panjang melalui investasi di surat berharga negara. Sementara itu, untuk mengefektifkan kinerja LPP, dia mengatakan pihaknya mengusulkan agar ada pemisahan (ring-fenced) aset investasi dari pemegang polis Unit Link, sehingga aset investasi Unit Link dikecualikan dalam dana penjaminan pemegang polis. Sementara Anggota Dewan Kehormatan Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi & Reasuransi Indonesia Kapler Marpaung menegaskan pelaku usaha asuransi siap untuk mengikuti kewajiban dengan adanya LPP. “Memang ada keraguan beberapa perusahaan dengan LPP karena akan ada penambahan biaya, tetapi hal itu akan diikuti penambahan pendapatan karena dengan adanya jaminan dan peningkatan kredibilitas perusahaan,” jelasnya. Kapler mengemukakan jika pembayaran premi disesuaikan dengan tingkat risiko perusahaan, tentu akan mendorong perusahaan asuransi meningkatkan kinerja dan kesehatan, sehingga pembayaran premi lebih kecil. “LPP akan berkontribusi dalam menyehatkan dan meningkatkan kinerja perasuransian. Perusahaan asuransi akan dikelola menjadi semakin prudent berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (GCG). LPP sebagai pengelola statuter akan lebih profesional,” jelasnya.JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai Lembaga Penjaminan Polis (LPP) akan memberi kepastian pembayaran klaim pemegang polis. Selain itu, kepastian ini akan mendorong masyarakat untuk memiliki asuransi. “Keberadaan Program Penjaminan Polis diharapkan dapat memberikan kepastian pembayaran klaim atau manfaat sehingga pemegang polis terhindar dari risiko kegagalan operasional perusahaan. Hal ini sekaligus mendorong minat masyarakat untuk berasuransi,” papar Direktur Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan IKNB OJK Nurhasan dalam diskusi, Jumat (21/10/2022). BACA JUGA:Garap Pasar Global, Kemendag Kerja Sama dengan BUMN Asuransi Berdasarkan data OJK, penetrasi asuransi di Indonesia tahun 2021 mencapai 3,18% dari PDB, meliputi penetrasi asuransi jiwa 1,19%, asuransi umum 0,47%, asuransi sosial 1,45%, dan asuransi wajib 0,08%. Penetrasi tahun 2021 ini bertumbuh dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya 1,2%. Telisa Falianty menambahkan penetrasi asuransi tertinggi di Asean tahun 2020 adalah Singapura sebesar 7,6%, Malaysia 4%, Thailand 3,4% dan Vietnam 1,6% dari Produk Domestik Bruto masing-masing negara itu. BACA JUGA:4 Komisaris Asuransi Bina Dana Arta (ABDA) Mengundurkan Diri Program Penjaminan Polis diharapkan juga dapat meningkatkan literasi masyarakat sekaligus mencegah upaya penipuan konsumen. Data OJK per 30 September 2022, ada 946 pengaduan kasus asuransi, sebanyak 2.089 pengaduan kasus pembiayaan, dan 2.019 dari fintech. Pelaku industri asuransi pun mendesak agar pemerintah segera membentuk LPP karena sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian manfaat, mengurangi risiko gagal bayar dan meningkatkan kredibilitas industri asuransi nasional. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wMS8zMS80LzE0NDUyOC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Ketua Bidang Asuransi Jiwa Syariah AAJI Paul S. Kartono meyakini, dengan adanya LPP, kinerja industri asuransi bisa naik tiga sampai empat kali lipat dari kinerja saat ini. Dia memaparkan pendapatan industri asuransi jiwa pada 2021 mencapai Rp241,2 triliun. “Kami meyakini dengan program penjaminan polis, maka kinerja keuangan bisa naik tiga sampai empat kali lipat. Industri asuransi nasional semakin membutuhkan dukungan regulasi, menyusul pesatnya pertumbuhan bisnis asuransi di dalam negeri,” ujar Paul. Industri asuransi jiwa, jelasnya, turut mendukung program ketahanan keuangan keluarga melalui pembayaran atas klaim meninggal dunia, serta mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional melalui pembayaran atas klaim kesehatan, menjaga stabilitas pasar modal melalui penempatan investasi efek, serta mendukung program pembangunan nasional jangka panjang melalui investasi di surat berharga negara. Sementara itu, untuk mengefektifkan kinerja LPP, dia mengatakan pihaknya mengusulkan agar ada pemisahan (ring-fenced) aset investasi dari pemegang polis Unit Link, sehingga aset investasi Unit Link dikecualikan dalam dana penjaminan pemegang polis. Sementara Anggota Dewan Kehormatan Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi & Reasuransi Indonesia Kapler Marpaung menegaskan pelaku usaha asuransi siap untuk mengikuti kewajiban dengan adanya LPP. “Memang ada keraguan beberapa perusahaan dengan LPP karena akan ada penambahan biaya, tetapi hal itu akan diikuti penambahan pendapatan karena dengan adanya jaminan dan peningkatan kredibilitas perusahaan,” jelasnya. Kapler mengemukakan jika pembayaran premi disesuaikan dengan tingkat risiko perusahaan, tentu akan mendorong perusahaan asuransi meningkatkan kinerja dan kesehatan, sehingga pembayaran premi lebih kecil. “LPP akan berkontribusi dalam menyehatkan dan meningkatkan kinerja perasuransian. Perusahaan asuransi akan dikelola menjadi semakin prudent berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (GCG). LPP sebagai pengelola statuter akan lebih profesional,” jelasnya.