Menteri BUMN Erick Thohir meminta PT Adhi Karya (Persero) Tbk melakukan right issue untuk mencegah saham publik tidak terdilusi hingga 60%.https://economy.okezone.com/read/2022/11/04/320/2701095/erick-thohir-minta-adhi-karya-right-issueidhttps://economy.okezone.com/read/2022/11/04/320/2701095/erick-thohir-minta-adhi-karya-right-issuehttps://economy.okezone.com/read/2022/11/04/320/2701095/erick-thohir-minta-adhi-karya-right-issueJum'at 04 November 2022 17:36 WIBKhairunnisaErick Thohir minta ADHI rights issue (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2022/11/04/320/2701095/erick-thohir-minta-adhi-karya-right-issue-9JoFXJiujO.jpgJAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir meminta PT Adhi Karya (Persero) Tbk melakukan right issue untuk mencegah saham publik tidak terdilusi hingga 60%. Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga mengatakan, right issue yang dilakukan oleh Adhi Karya dilakukan agar publik yg memegang saham tidak terdilusi karena pemerintah sudah melakukan penambahan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,98 triliun. BACA JUGA:Erick Thohir dan Sri Mulyani Masuk Daftar Muslim Berpengaruh Dunia "Pemerintah melihat prospek terhadap proyek-proyek yang saat ini sedang dikerjakan dan proyek-proyek masa depan Adhi Karya akan dapat memajukan pembangunan di Indonesia serta memajukan Adhi Karya sehingga kinerja akan semakin baik, dengan menggelontorkan modal tambahan sebesar Rp1,98 triliun ke Adhi Karya," ujar Arya dilansir dari Antara, Jumat (4/11/2022). Dalam kesempatan terpisah Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan agenda pembangunan infrastruktur jadi faktor utama kepercayaan pemerintah untuk memberikan PMN kepada BUMN Karya seperti Adhi Karya. BACA JUGA:Erick Thohir: Agama Bantu Pemerintah Atasi Masalah Dunia "Pemberian PMN kepada BUMN karya oleh pemerintah sebetulnya dilandasi oleh faktor utama yakni agenda pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi bagian dari prioritas strategi nasional yang sangat penting," ujar Eko saat dihubungi Antara. Penambahan dana oleh pemerintah kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk telah diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tanggal 21 September tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perseroan PT Adhi Karya (Persero). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8xMC8zMS80LzE1NTk1NC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Sebagaimana diketahui bersama Adhi Karya sebagai BUMN karya melakukan right issue dengan menerbitkan 7,04 miliar saham baru seri B dengan nilai Rp100 per saham (saham Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu/HMETD) dan menargetkan perolehan dana sebesar Rp1,89 triliun. Pemegang 10 juta saham lama perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan akan mendapatkan 19.783.232 HMETD, dimana 1 HMETD berhak untuk membeli saham baru dengan harga Rp550 per saham. Langkah right issue Adhi Karya juga untuk meningkatkan kapasitas pendanaan perusahaan guna mendanai proyek-proyek investasi, sehingga kinerja perusahaan diproyeksikan akan terus tumbuh. Hingga September 2022 Adhi Karya berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp9,1 triliun atau meningkat 24% dibandingkan pendapatan September 2021 sebesar Rp7,4 triliun.JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir meminta PT Adhi Karya (Persero) Tbk melakukan right issue untuk mencegah saham publik tidak terdilusi hingga 60%. Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga mengatakan, right issue yang dilakukan oleh Adhi Karya dilakukan agar publik yg memegang saham tidak terdilusi karena pemerintah sudah melakukan penambahan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,98 triliun. BACA JUGA:Erick Thohir dan Sri Mulyani Masuk Daftar Muslim Berpengaruh Dunia "Pemerintah melihat prospek terhadap proyek-proyek yang saat ini sedang dikerjakan dan proyek-proyek masa depan Adhi Karya akan dapat memajukan pembangunan di Indonesia serta memajukan Adhi Karya sehingga kinerja akan semakin baik, dengan menggelontorkan modal tambahan sebesar Rp1,98 triliun ke Adhi Karya," ujar Arya dilansir dari Antara, Jumat (4/11/2022). Dalam kesempatan terpisah Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan agenda pembangunan infrastruktur jadi faktor utama kepercayaan pemerintah untuk memberikan PMN kepada BUMN Karya seperti Adhi Karya. BACA JUGA:Erick Thohir: Agama Bantu Pemerintah Atasi Masalah Dunia "Pemberian PMN kepada BUMN karya oleh pemerintah sebetulnya dilandasi oleh faktor utama yakni agenda pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi bagian dari prioritas strategi nasional yang sangat penting," ujar Eko saat dihubungi Antara. Penambahan dana oleh pemerintah kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk telah diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tanggal 21 September tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perseroan PT Adhi Karya (Persero). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8xMC8zMS80LzE1NTk1NC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Sebagaimana diketahui bersama Adhi Karya sebagai BUMN karya melakukan right issue dengan menerbitkan 7,04 miliar saham baru seri B dengan nilai Rp100 per saham (saham Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu/HMETD) dan menargetkan perolehan dana sebesar Rp1,89 triliun. Pemegang 10 juta saham lama perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan akan mendapatkan 19.783.232 HMETD, dimana 1 HMETD berhak untuk membeli saham baru dengan harga Rp550 per saham. Langkah right issue Adhi Karya juga untuk meningkatkan kapasitas pendanaan perusahaan guna mendanai proyek-proyek investasi, sehingga kinerja perusahaan diproyeksikan akan terus tumbuh. Hingga September 2022 Adhi Karya berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp9,1 triliun atau meningkat 24% dibandingkan pendapatan September 2021 sebesar Rp7,4 triliun.