Rencana penambahan utang PT Adhi Karya (Persero) Tbk belum direstui Kementerian BUMN.https://economy.okezone.com/read/2022/11/11/320/2705567/adhi-karya-mau-ngutang-lagi-kementerian-bumn-belum-kasih-restuidhttps://economy.okezone.com/read/2022/11/11/320/2705567/adhi-karya-mau-ngutang-lagi-kementerian-bumn-belum-kasih-restuhttps://economy.okezone.com/read/2022/11/11/320/2705567/adhi-karya-mau-ngutang-lagi-kementerian-bumn-belum-kasih-restuJum'at 11 November 2022 14:48 WIBSuparjo RamalanBUMN belum restui tambahan pinjaman Adhi (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/11/11/320/2705567/adhi-karya-mau-ngutang-lagi-kementerian-bumn-belum-kasih-restu-BkB6N4lDES.jpgJAKARTA - Rencana penambahan utang PT Adhi Karya (Persero) Tbk belum direstui Kementerian BUMN. Adapun ADHI berencana melakukan pinjaman untuk menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur yang dibangun perusahaan. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut pemegang saham akan melihat kondisi proyek yang dibangun emiten bersandi saham ADHI tersebut. Apakah proyek yang dibangun memerlukan anggaran lebih atau justru sebaliknya. BACA JUGA:Adhi Karya Dapat 2 Kontrak Baru Pengembangan Rumah Sakit Rp766 Miliar "Kita lihat kondisi dulu, apakah projek-nya diperlukan untuk, kan gak selamanya harus pinjamannya. Bisa saja obligasi atau apa kan kita belum tahu. Kita akan lihat nanti mana yang terbaik untuk mereka," ungkap Arya saat ditemui di kawasan JCC, Senayan Jakarta, Jumat (11/11/2022). Sementara itu, Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson mengaku bahwa dana rights issue yang diperoleh dari publik baru mencapai 36% dari target. Padahal, total dana publik yang diincar perseroan sebesar Rp1,89 triliun. BACA JUGA:Dirut Adhi Karya Ungkap Tagihan Utang Rp18 Triliun, Mayoritas dari BUMN ADHI membutuhkan tambahan anggaran untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur. Sementara proses Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) di pasar modal itu sudah memasuki tahap akhir, terhitung per Jumat, 11 November 2022. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8xMS8wNy80LzE1NjM4My8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Adapun proyek yang anggarannya berasal dari dana rights issue adalah Tol JORR Elevated ruas Cikunir-Ulujami. Lalu, preservasi Jalan Timur lintas Sumatera Selatan. Lalu, fasilitas pengelolaan limbah terpadu Kawasan Industri Medan Namun, Arya mengatakan target minimal rights issue Adhi Karya di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebesar 40% agar saham publik tidak terdilusi. Hanya saja, aksi korporasi itu tercatat tidak maksimal sejak rights issue dilakukan hingga Rabu pekan ini. "Target dia (ADHI) memang 40%, pertama yang diketahui mereka itu kemarin IPO itu karena ada pemberian PMN, akibat dia pemberian PMN kan terdilusi (saham) sih publiknya, maka kita minta dia melakukan rights issue, rights issue itu yang menyerap hampir sekitar 36%, nah target minimalnya 40%," ucap Arya. Sayangnya dia enggan menyebutkan faktor utama atau kendala tidak terjualnya saham BUMN Karya itu. Adapun per 11 November ini menjadi tahap akhir dari penjualan saham ADHI di pasar modal. Manajemen berharap tahap akhir dalam pembelian saham tambahan dan penjatahan saham di Bursa Efek Indonesia bisa maksimal.JAKARTA - Rencana penambahan utang PT Adhi Karya (Persero) Tbk belum direstui Kementerian BUMN. Adapun ADHI berencana melakukan pinjaman untuk menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur yang dibangun perusahaan. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut pemegang saham akan melihat kondisi proyek yang dibangun emiten bersandi saham ADHI tersebut. Apakah proyek yang dibangun memerlukan anggaran lebih atau justru sebaliknya. BACA JUGA:Adhi Karya Dapat 2 Kontrak Baru Pengembangan Rumah Sakit Rp766 Miliar "Kita lihat kondisi dulu, apakah projek-nya diperlukan untuk, kan gak selamanya harus pinjamannya. Bisa saja obligasi atau apa kan kita belum tahu. Kita akan lihat nanti mana yang terbaik untuk mereka," ungkap Arya saat ditemui di kawasan JCC, Senayan Jakarta, Jumat (11/11/2022). Sementara itu, Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson mengaku bahwa dana rights issue yang diperoleh dari publik baru mencapai 36% dari target. Padahal, total dana publik yang diincar perseroan sebesar Rp1,89 triliun. BACA JUGA:Dirut Adhi Karya Ungkap Tagihan Utang Rp18 Triliun, Mayoritas dari BUMN ADHI membutuhkan tambahan anggaran untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur. Sementara proses Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) di pasar modal itu sudah memasuki tahap akhir, terhitung per Jumat, 11 November 2022. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8xMS8wNy80LzE1NjM4My8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Adapun proyek yang anggarannya berasal dari dana rights issue adalah Tol JORR Elevated ruas Cikunir-Ulujami. Lalu, preservasi Jalan Timur lintas Sumatera Selatan. Lalu, fasilitas pengelolaan limbah terpadu Kawasan Industri Medan Namun, Arya mengatakan target minimal rights issue Adhi Karya di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebesar 40% agar saham publik tidak terdilusi. Hanya saja, aksi korporasi itu tercatat tidak maksimal sejak rights issue dilakukan hingga Rabu pekan ini. "Target dia (ADHI) memang 40%, pertama yang diketahui mereka itu kemarin IPO itu karena ada pemberian PMN, akibat dia pemberian PMN kan terdilusi (saham) sih publiknya, maka kita minta dia melakukan rights issue, rights issue itu yang menyerap hampir sekitar 36%, nah target minimalnya 40%," ucap Arya. Sayangnya dia enggan menyebutkan faktor utama atau kendala tidak terjualnya saham BUMN Karya itu. Adapun per 11 November ini menjadi tahap akhir dari penjualan saham ADHI di pasar modal. Manajemen berharap tahap akhir dalam pembelian saham tambahan dan penjatahan saham di Bursa Efek Indonesia bisa maksimal.