Beberapa perusahaan BUMN belum membayarkan utangnya kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI).https://economy.okezone.com/read/2022/11/11/320/2705726/kai-hingga-ap-ii-belum-bayar-utang-ke-adhi-karya-stafsus-kalau-memungkinkan-ya-bayaridhttps://economy.okezone.com/read/2022/11/11/320/2705726/kai-hingga-ap-ii-belum-bayar-utang-ke-adhi-karya-stafsus-kalau-memungkinkan-ya-bayarhttps://economy.okezone.com/read/2022/11/11/320/2705726/kai-hingga-ap-ii-belum-bayar-utang-ke-adhi-karya-stafsus-kalau-memungkinkan-ya-bayarJum'at 11 November 2022 17:10 WIBSuparjo RamalanSejumlah BUMN nunggak utang ke ADHI (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2022/11/11/320/2705726/kai-hingga-ap-ii-belum-bayar-utang-ke-adhi-karya-stafsus-kalau-memungkinkan-ya-bayar-hocY7DNfnq.jpgJAKARTA - Beberapa perusahaan BUMN belum membayarkan utangnya kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI). Sejumlah BUMN yang memiliki utang terhadap ADHI antara lain PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT Hutama Karya (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I, dan PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II. Masing-masing perusahaan memiliki utang triliunan rupiah. Menanggapi hal ini, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pelunasan utang BUMN kepada Adhi Karya akan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas masing-masing perusahaan. BACA JUGA:Adhi Karya Mau Ngutang Lagi? Kementerian BUMN Belum Kasih Restu "Piutang dan sebagainya itu akan disesuaikan dengan kondisi perusahaan masing-masing juga, jadi kalau memang kalau secara keuangan memungkinkan untuk bayar, ya bayar," ungkap Arya saat ditemui di JCC, Senayan, Jumat (11/11/2022). Adapun total piutang ADHI itu mencapai Rp18 triliun. Sebagian dari jumlah tersebut merupakan utang Hutama Karya, KAI, Angkasa Pura I, dan Angkasa Pura II. BACA JUGA:Perkuat Ekonomi, Erick Thohir: Seluruh Insan BUMN Harus Koreksi Diri Arya mengungkap kondisi keuangan BUMN ini masih dalam tahap pemulihan, sebelumnya terkontraksi akibat pandemi Covid-19. "Misalnya saat ini kondisi mereka, KAI kan kondisi mereka saat ini baru pick up sekarang. Kalau soal bayar kita lihat kondisi masing-masing di BUMN-nya," katanya. Sebelumnya, Direktur Utama Adhi Karya, Entus Asnawi Mukhson membeberkan Hutama Karya mencapai Rp8,1 triliun. Namun, baru dibayarkan Rp5,3 triliun. Sisa utang Hutama Karya akan dibayarkan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8xMS8wMy80LzE1NjE5Mi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>"Pertama kami punya pekerjaan Rp8,1 triliun, sudah dibayar di situ Rp5,3 triliun oleh Hutama Karya, sisanya-kan nanti Hutama Karya juga ada sebagian PMN dibayarkan ke kami," jelasnya. Untuk utang KAI berasal dari pengerjaan proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek. Entus mengaku pihaknya memperoleh pekerjaan prasarana sebesar Rp23,3 triliun. Dari angka itu, Rp4,2 triliun dibayar melalui skema turnkey oleh KAI. "Kedua di LRT. LRT dari Rp23,3 triliun pekerjaan kami di prasarana, ini Rp4,2 triliun ini pembayarannya turnkey pembayarannya KAI," ucap dia. Dari anggaran Rp23,3 triliun, ada Rp19,1 triliun di antaranya tidak menggunakan skema turnkey. Entus mengatakan utang yang sudah dibayarkan mencapai Rp15,6 triliun. Artinya, masih ada Rp3,4 triliun belum dibayarkan. "KAI ini dulu dapat PMN untuk menjalankan LRT Rp7,6 triliun, ternyata financial close dari perbankan itu hanya Rp18 triliun atau Rp19 triliun, sehingga dijumlahkan itu hanya Rp28 triliun. Sementara kebutuhan keseluruhan KAI ini Rp34 triliun kurang lebih. Kekurangan Rp6 triliun," pungkasnya.JAKARTA - Beberapa perusahaan BUMN belum membayarkan utangnya kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI). Sejumlah BUMN yang memiliki utang terhadap ADHI antara lain PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT Hutama Karya (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I, dan PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II. Masing-masing perusahaan memiliki utang triliunan rupiah. Menanggapi hal ini, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pelunasan utang BUMN kepada Adhi Karya akan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas masing-masing perusahaan. BACA JUGA:Adhi Karya Mau Ngutang Lagi? Kementerian BUMN Belum Kasih Restu "Piutang dan sebagainya itu akan disesuaikan dengan kondisi perusahaan masing-masing juga, jadi kalau memang kalau secara keuangan memungkinkan untuk bayar, ya bayar," ungkap Arya saat ditemui di JCC, Senayan, Jumat (11/11/2022). Adapun total piutang ADHI itu mencapai Rp18 triliun. Sebagian dari jumlah tersebut merupakan utang Hutama Karya, KAI, Angkasa Pura I, dan Angkasa Pura II. BACA JUGA:Perkuat Ekonomi, Erick Thohir: Seluruh Insan BUMN Harus Koreksi Diri Arya mengungkap kondisi keuangan BUMN ini masih dalam tahap pemulihan, sebelumnya terkontraksi akibat pandemi Covid-19. "Misalnya saat ini kondisi mereka, KAI kan kondisi mereka saat ini baru pick up sekarang. Kalau soal bayar kita lihat kondisi masing-masing di BUMN-nya," katanya. Sebelumnya, Direktur Utama Adhi Karya, Entus Asnawi Mukhson membeberkan Hutama Karya mencapai Rp8,1 triliun. Namun, baru dibayarkan Rp5,3 triliun. Sisa utang Hutama Karya akan dibayarkan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8xMS8wMy80LzE1NjE5Mi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>"Pertama kami punya pekerjaan Rp8,1 triliun, sudah dibayar di situ Rp5,3 triliun oleh Hutama Karya, sisanya-kan nanti Hutama Karya juga ada sebagian PMN dibayarkan ke kami," jelasnya. Untuk utang KAI berasal dari pengerjaan proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek. Entus mengaku pihaknya memperoleh pekerjaan prasarana sebesar Rp23,3 triliun. Dari angka itu, Rp4,2 triliun dibayar melalui skema turnkey oleh KAI. "Kedua di LRT. LRT dari Rp23,3 triliun pekerjaan kami di prasarana, ini Rp4,2 triliun ini pembayarannya turnkey pembayarannya KAI," ucap dia. Dari anggaran Rp23,3 triliun, ada Rp19,1 triliun di antaranya tidak menggunakan skema turnkey. Entus mengatakan utang yang sudah dibayarkan mencapai Rp15,6 triliun. Artinya, masih ada Rp3,4 triliun belum dibayarkan. "KAI ini dulu dapat PMN untuk menjalankan LRT Rp7,6 triliun, ternyata financial close dari perbankan itu hanya Rp18 triliun atau Rp19 triliun, sehingga dijumlahkan itu hanya Rp28 triliun. Sementara kebutuhan keseluruhan KAI ini Rp34 triliun kurang lebih. Kekurangan Rp6 triliun," pungkasnya.