Pengusaha mengaku tidak setuju dengan kenaikan upah minimum tahun 2023 yang ditetapkan maksimal 10%.https://economy.okezone.com/read/2022/11/22/320/2712384/upah-minimum-2023-naik-maksimal-10-pengusaha-setujuidhttps://economy.okezone.com/read/2022/11/22/320/2712384/upah-minimum-2023-naik-maksimal-10-pengusaha-setujuhttps://economy.okezone.com/read/2022/11/22/320/2712384/upah-minimum-2023-naik-maksimal-10-pengusaha-setujuSelasa 22 November 2022 12:17 WIBIqbal Dwi PurnamaUMP 2023. (Foto: Freepik)https://img.okezone.com/content/2022/11/22/320/2712384/upah-minimum-2023-naik-maksimal-10-pengusaha-setuju-BRQVXvHG2E.JPGJAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku tidak setuju dengan kenaikan upah minimum tahun 2023 yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerkaan (Kemnaker) maksimal 10%. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Apindo, Anton J Supit mengatakan angka maksimal 10% untuk kenaikan upah minimum tahun 2023 dianggap terlalu besar dan memberatkan. "Minimal kalau sudah tidak bisa membantu, jangan membuat kebijakan yang kontroversial, artinya dengan membuat kenaikan upah yang tidak mengikuti formula yang diatur oleh turunan UU CK," ujar Anton dalam Market Review IDX Channel, Selasa (22/11/2022). BACA JUGA:Pengumuman Kenaikan UMP 2023 Ditunda Jadi 28 November 2022 Anton menilai acuan kenaikan upah minimum dengan batasan maksimal 10% seperti yang tertuang dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tidak sejalan dengan misi pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja, atau bisa dibilang pengusaha bakal memperlambat rekrutmen tenaga kerja baru. "Karena dengan demikian harus ada orang yang membayar ongkos akibat kebijakan itu, siapa mereka, adalah pencari kerja," lanjut Anton. Anton menjelaskan semangat UU CK (Cipta Kerja) adalah untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. "Itu yang saya harapkan bahwa pemerintah akan mengubah kebijakan yang berpihak pada penciptaan lapangan kerja," pintanya. "Kalau tidak bisa membantu para pengusaha, tolong diberikan kebijakan yang kondusif," pungkasnya.JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku tidak setuju dengan kenaikan upah minimum tahun 2023 yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerkaan (Kemnaker) maksimal 10%. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Apindo, Anton J Supit mengatakan angka maksimal 10% untuk kenaikan upah minimum tahun 2023 dianggap terlalu besar dan memberatkan. "Minimal kalau sudah tidak bisa membantu, jangan membuat kebijakan yang kontroversial, artinya dengan membuat kenaikan upah yang tidak mengikuti formula yang diatur oleh turunan UU CK," ujar Anton dalam Market Review IDX Channel, Selasa (22/11/2022). BACA JUGA:Pengumuman Kenaikan UMP 2023 Ditunda Jadi 28 November 2022 Anton menilai acuan kenaikan upah minimum dengan batasan maksimal 10% seperti yang tertuang dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tidak sejalan dengan misi pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja, atau bisa dibilang pengusaha bakal memperlambat rekrutmen tenaga kerja baru. "Karena dengan demikian harus ada orang yang membayar ongkos akibat kebijakan itu, siapa mereka, adalah pencari kerja," lanjut Anton. Anton menjelaskan semangat UU CK (Cipta Kerja) adalah untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. "Itu yang saya harapkan bahwa pemerintah akan mengubah kebijakan yang berpihak pada penciptaan lapangan kerja," pintanya. "Kalau tidak bisa membantu para pengusaha, tolong diberikan kebijakan yang kondusif," pungkasnya.