Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawannya disebut tak bisa dilakukan secara sembarangan apalagi tiba-tiba.https://economy.okezone.com/read/2022/11/26/320/2715403/ingat-perusahaan-tak-bisa-sembarangan-phk-karyawannya-begini-aturannyaidhttps://economy.okezone.com/read/2022/11/26/320/2715403/ingat-perusahaan-tak-bisa-sembarangan-phk-karyawannya-begini-aturannyahttps://economy.okezone.com/read/2022/11/26/320/2715403/ingat-perusahaan-tak-bisa-sembarangan-phk-karyawannya-begini-aturannyaSabtu 26 November 2022 18:17 WIBIqbal Dwi PurnamaPHK. (Foto: Freepik)https://img.okezone.com/content/2022/11/26/320/2715403/ingat-perusahaan-tak-bisa-sembarangan-phk-karyawannya-begini-aturannya-mNlVcX6NDH.JPGJAKARTA - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawannya disebut tak bisa dilakukan secara sembarangan apalagi tiba-tiba. Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Indonesia (UI), Aloysius Uwiyono mengatakan perusahaan harus mempunyai dasar yang kuat sebelum melakukan PHK. "Kalau PHK memang tidak bisa terhindarkan, PHK harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia," kata Aloysius saat dihubungi MNC Portal, Sabtu (26/11/2022).  BACA JUGA:Badai PHK Startup, Kemnaker Lakukan Apa? Menurutnya, jika perusahaan tidak mematuhi aturan perundangan yang berlaku ketika menimbang keputusan PHK, maka bisa diajukan laporan kepada pengadilan hubungan industrial (PHI). "PHK itu harus di musyarawahkan secara bersama dahulu dulu, secara bipartit, mediasi, kalau tidak bisa, masih tetap sengketa (berselisih), kemudian dilanjut ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial), sampai mahkamah agung, Kasasi," lanjutnya. Dia menyebut ada sebuah proses dan pertimbangan yang panjang sebelum perusahaan memutuskan untuk memberhentikan pekerjanya. "Jadi proses hukum harus dilakukan, oleh perusahaan, kalau harus PHK maka harus sesuai dengan aturan yang ada," katanya. Apalagi belakangan ini marak terjadi PHK yang dilakukan perusahaan di Tanah Air maupun luar negeri. Beberapa yang sudah melakukan PHK seperti Ruangguru, GoTo, pekerja industri tekstil, hingga paltform e-commerce asal Singapura, Shoppe. "Hak mereka harus mendapatkan pesangon, berdasarkan masa kerjanya, kemudian mendapatkan uang penggantian hak itu, kemudian penggantian masa kerja, sehingga mereka yang bekerja sudah lebih dari 3 tahun mendapatkan pesangon gaji," pungkasnya.JAKARTA - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawannya disebut tak bisa dilakukan secara sembarangan apalagi tiba-tiba. Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Indonesia (UI), Aloysius Uwiyono mengatakan perusahaan harus mempunyai dasar yang kuat sebelum melakukan PHK. "Kalau PHK memang tidak bisa terhindarkan, PHK harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia," kata Aloysius saat dihubungi MNC Portal, Sabtu (26/11/2022).  BACA JUGA:Badai PHK Startup, Kemnaker Lakukan Apa? Menurutnya, jika perusahaan tidak mematuhi aturan perundangan yang berlaku ketika menimbang keputusan PHK, maka bisa diajukan laporan kepada pengadilan hubungan industrial (PHI). "PHK itu harus di musyarawahkan secara bersama dahulu dulu, secara bipartit, mediasi, kalau tidak bisa, masih tetap sengketa (berselisih), kemudian dilanjut ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial), sampai mahkamah agung, Kasasi," lanjutnya. Dia menyebut ada sebuah proses dan pertimbangan yang panjang sebelum perusahaan memutuskan untuk memberhentikan pekerjanya. "Jadi proses hukum harus dilakukan, oleh perusahaan, kalau harus PHK maka harus sesuai dengan aturan yang ada," katanya. Apalagi belakangan ini marak terjadi PHK yang dilakukan perusahaan di Tanah Air maupun luar negeri. Beberapa yang sudah melakukan PHK seperti Ruangguru, GoTo, pekerja industri tekstil, hingga paltform e-commerce asal Singapura, Shoppe. "Hak mereka harus mendapatkan pesangon, berdasarkan masa kerjanya, kemudian mendapatkan uang penggantian hak itu, kemudian penggantian masa kerja, sehingga mereka yang bekerja sudah lebih dari 3 tahun mendapatkan pesangon gaji," pungkasnya.