Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui pembentukan Majelis Tenaga Nuklir.https://economy.okezone.com/read/2022/11/29/320/2717137/presiden-jokowi-setujui-pembentukan-majelis-tenaga-nuklir-untuk-apaidhttps://economy.okezone.com/read/2022/11/29/320/2717137/presiden-jokowi-setujui-pembentukan-majelis-tenaga-nuklir-untuk-apahttps://economy.okezone.com/read/2022/11/29/320/2717137/presiden-jokowi-setujui-pembentukan-majelis-tenaga-nuklir-untuk-apaSelasa 29 November 2022 15:46 WIBSuparjo RamalanPresiden Jokowi. (Foto: Setkab)https://img.okezone.com/content/2022/11/29/320/2717137/presiden-jokowi-setujui-pembentukan-majelis-tenaga-nuklir-untuk-apa-8efgHVfJx8.JPGJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui pembentukan Majelis Tenaga Nuklir yang masih dibahas dalam Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT). Persetujuan tersebut usai pemerintah melakukan kajian secara komprehensif. Persetujuan pemerintah disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI perihal pembahasan RUU EBT. Dalam laporannya, ada sejumlah pandangan pemerintah, salah satunya pembentukan Majelis Tenaga Nuklir atau otoritas yang mengawasi  BACA JUGA:Presiden Jokowi Akan Bangun Dayak Center di IKN Nusantara "Ketiga, nuklir, pemerintah menyetujui pembentukan Majelis Tenaga Nuklir atau PLTN," ujar Arifin, Selasa (29/11/2022). Pemerintah, lanjut Arifin, mengusulkan kewenangan Majelis Tenaga Nuklir terkait dengan pengkajian kebijakan, pelaksanaan monitoring, dan evaluasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan. "Pemerintah menyetujui substansi terkait persetujuan pembangunan PLTN yang disusun DPR. Dan mengusulkan persetujuan yang dimaksud berlaku untuk PLTN dengan teknologi sebelum generasi ketiga," kata dia. Adapun Majelis Tenaga Nuklir juga bertugas melaksanakan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan nuklir terhadap pembangkut daya nuklir hingga kegiataan pemanfaatan tenaga nuklir.JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui pembentukan Majelis Tenaga Nuklir yang masih dibahas dalam Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT). Persetujuan tersebut usai pemerintah melakukan kajian secara komprehensif. Persetujuan pemerintah disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI perihal pembahasan RUU EBT. Dalam laporannya, ada sejumlah pandangan pemerintah, salah satunya pembentukan Majelis Tenaga Nuklir atau otoritas yang mengawasi  BACA JUGA:Presiden Jokowi Akan Bangun Dayak Center di IKN Nusantara "Ketiga, nuklir, pemerintah menyetujui pembentukan Majelis Tenaga Nuklir atau PLTN," ujar Arifin, Selasa (29/11/2022). Pemerintah, lanjut Arifin, mengusulkan kewenangan Majelis Tenaga Nuklir terkait dengan pengkajian kebijakan, pelaksanaan monitoring, dan evaluasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan. "Pemerintah menyetujui substansi terkait persetujuan pembangunan PLTN yang disusun DPR. Dan mengusulkan persetujuan yang dimaksud berlaku untuk PLTN dengan teknologi sebelum generasi ketiga," kata dia. Adapun Majelis Tenaga Nuklir juga bertugas melaksanakan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan nuklir terhadap pembangkut daya nuklir hingga kegiataan pemanfaatan tenaga nuklir.