PHK massal terjadi pada puluhan ribu pekerja di Indonesia. Ombudsman mencatat PHK massal terjadi di beberapa sektor industri.https://economy.okezone.com/read/2022/12/03/320/2719563/3-fakta-mengerikan-phk-massal-puluhan-ribu-pekerja-dipecatidhttps://economy.okezone.com/read/2022/12/03/320/2719563/3-fakta-mengerikan-phk-massal-puluhan-ribu-pekerja-dipecathttps://economy.okezone.com/read/2022/12/03/320/2719563/3-fakta-mengerikan-phk-massal-puluhan-ribu-pekerja-dipecatSabtu 03 Desember 2022 04:17 WIBNoviana Zahra FirdausiBadai PHK massal di Indonesia (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/12/02/320/2719563/3-fakta-mengerikan-phk-massal-puluhan-ribu-pekerja-dipecat-gWJxnT4LOe.jpgJAKARTA – PHK massal terjadi pada puluhan ribu pekerja di Indonesia. Ombudsman mencatat PHK massal terjadi di beberapa sektor industri. Badai PHK bahkan juga terjadi di banyak perusahaan startup. Tak hanya Indonesia, perusahaan besar seperti Twitter hingga Facebook pun melakukan PHK massal. BACA JUGA:Cegah PHK Massal, Menko PMK Setuju Ada Pemotongan Jam Kerja Karyawan Berikut adalah fakta mengerikan PHK massal di Indonesia yang dirangkum Okezone, Sabtu (3/12/2022). 1. Sektor Industri Terhantam Ombudsman pun mendapat informasi bahwa industri tekstil, garmen hingga industri alas kaki dan sepatu melaporkan telah melakukan PHK terhadap puluhan ribu pekerja. BACA JUGA:Perusahaan Jasa Pengiriman Makanan PHK 1.250 Pekerja "Laporannya ada sekitar 25.700 pekerja di industri yang berorientasi ekspor sudah di PHK. Kemudian ada ratusan ribu lagi para pekerja yang mulai di rumahkan. Kemudian tidak diperpanjang masa kerjanya atau kemudian terkena berbagai skema fleksibilitas jam kerja," kata Robert. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8xMS8yMy80LzE1NzQyNi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>2. Imbas Ekspor Turun Robert mengatakan, para pengusaha di industri ini mengakui orderan untuk pasar ekspor menurun, sehingga barang menumpuk di gudang dan tidak terserap oleh pasar. Saat ini juga mulai banyak pengusaha yang mulai mengurangi jam kerja para karyawan, sehingga berdampak pada pendapatan yang para pekerjanya. "Yang sebelumnya rata-rata 40 jam kerja perminggu, kemudian berkurang 25% yang akhirnya tentu akan berimplikasi pada upah yang kita terima," ujarnya. 3. Hak Pekerja Harus Diawasi Ombudsman pun meminta pemerintah mengawasi hak-hak yang harus didapat para pekerja terdampak PHK sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. "Kami meminta setelah PHK ini pengawas ketenagakerjaan di tingkat daerah untuk mencermati kontrak kerja dijalankan oleh pemberi kerja," pungkasnya.JAKARTA – PHK massal terjadi pada puluhan ribu pekerja di Indonesia. Ombudsman mencatat PHK massal terjadi di beberapa sektor industri. Badai PHK bahkan juga terjadi di banyak perusahaan startup. Tak hanya Indonesia, perusahaan besar seperti Twitter hingga Facebook pun melakukan PHK massal. BACA JUGA:Cegah PHK Massal, Menko PMK Setuju Ada Pemotongan Jam Kerja Karyawan Berikut adalah fakta mengerikan PHK massal di Indonesia yang dirangkum Okezone, Sabtu (3/12/2022). 1. Sektor Industri Terhantam Ombudsman pun mendapat informasi bahwa industri tekstil, garmen hingga industri alas kaki dan sepatu melaporkan telah melakukan PHK terhadap puluhan ribu pekerja. BACA JUGA:Perusahaan Jasa Pengiriman Makanan PHK 1.250 Pekerja "Laporannya ada sekitar 25.700 pekerja di industri yang berorientasi ekspor sudah di PHK. Kemudian ada ratusan ribu lagi para pekerja yang mulai di rumahkan. Kemudian tidak diperpanjang masa kerjanya atau kemudian terkena berbagai skema fleksibilitas jam kerja," kata Robert. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8xMS8yMy80LzE1NzQyNi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>2. Imbas Ekspor Turun Robert mengatakan, para pengusaha di industri ini mengakui orderan untuk pasar ekspor menurun, sehingga barang menumpuk di gudang dan tidak terserap oleh pasar. Saat ini juga mulai banyak pengusaha yang mulai mengurangi jam kerja para karyawan, sehingga berdampak pada pendapatan yang para pekerjanya. "Yang sebelumnya rata-rata 40 jam kerja perminggu, kemudian berkurang 25% yang akhirnya tentu akan berimplikasi pada upah yang kita terima," ujarnya. 3. Hak Pekerja Harus Diawasi Ombudsman pun meminta pemerintah mengawasi hak-hak yang harus didapat para pekerja terdampak PHK sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. "Kami meminta setelah PHK ini pengawas ketenagakerjaan di tingkat daerah untuk mencermati kontrak kerja dijalankan oleh pemberi kerja," pungkasnya.