Jokowi menyatakan perkembangan industri logam sudah mulai terasa geliatnya. Industri ini dulu hanya menghasilkan Rp9,8 triliun.https://economy.okezone.com/read/2022/12/05/320/2720961/kebijakan-hilirisasi-ri-dinilai-buat-uni-eropa-resah-ini-alasannyaidhttps://economy.okezone.com/read/2022/12/05/320/2720961/kebijakan-hilirisasi-ri-dinilai-buat-uni-eropa-resah-ini-alasannyahttps://economy.okezone.com/read/2022/12/05/320/2720961/kebijakan-hilirisasi-ri-dinilai-buat-uni-eropa-resah-ini-alasannyaSenin 05 Desember 2022 16:53 WIBFayha Afanin RamadhantiHilirisasi Tambang (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/12/05/320/2720961/kebijakan-hilirisasi-ri-dinilai-buat-uni-eropa-resah-ini-alasannya-gZXwXGsgTg.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa perkembangan industri logam sudah mulai terasa geliatnya. Industri ini dulu hanya menghasilkan Rp9,8 triliun, kini sudah melonjak hingga Rp37 triliun. Menurut Pengamat Energi Terbarukan Dewanto Indra Krisnadi mengatakan, meningkatnya industri logam tidak lepas dari kebijakan hilirisasi tambang oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini tercermin dari pendapatan industri logam sebelumnya hanya Rp9,8 triliun, dan kini melonjak hingga Rp37 triliun. BACA JUGA:Jokowi Ingin Pengendalian Inflasi Ditangani seperti Pandemi Covid-19    Menurut Dewanto, di satu sisi kebijakan hilirisasi ini membuat Uni Eropa resah karena kepentingannya terganggu dengan kebijakan Presiden Jokowi, tadi di sisi lain membawa keberkahan bagi Indonesia yang sedang bersiap menghadapi era kendaraan listrik mulai 2027 nanti. "Nikel menjadi komponen penting dalam produksi baterai kendaraan listrik, dan sekaligus pendorong perubahan dalam pemanfaatan energi. Intinya hilirisasi tambang ini perlu didukung," kata Dewanto dalam keterangan tertulisnya Senin (5/12/2022). Dikatakan, hilirisasi tambang ini kemudian diperkuat dengan kesepakatan dalam G20 beberapa waktu lalu yang mendorong percepatan transisi energi, dengan kendaraan listrik. Karena itulah, hilirisasi nikel dan sumber daya alam lain di dalam negeri, mampu meningkatkan nilai investasi, dan pastinya akan membuka lapangan kerja dalam negeri dan meningkatkan pendapatan negara. BACA JUGA:Edukasi MotionCredit: Ketahui 3 Fungsi Lembaga Pembiayaan dalam Dukung Ekonomi RI “Begitu investasi masuk tentu ini akan membuka lapangan pekerjaan dan menambah pendapatan. Otomatis seluruh masyarakat akan menikmati hasil ini," ucapnya.Dewanto menjelaskan, kebijakan Presiden Jokowi soal hilirisasi tambang ini sudah mendapatkan perlawanan kuat dari Eropa, termasuk Amerika Serikat. Untuk itu, dukungan penuh harus diberikan ke pemerintah agar kekayaan alam Indonesia tidak diatur oleh pihak luar. Apalagi kebijakan Presiden Jokowi ini demi kepentingan kesejahteraan masyarakat Indonesia. “Langkah hilirisasi tambang baik itu nikel, timah dan lainnya itu menimbulkan multiplayer efek ke semua sektor, termasuk industri pertambangan, masyarakat desa seperti disampaikan Pak Presiden hingga pada perkembangan UMKM," jelasnya. “Saya yakin hilirisasi tambang ini dipastikan menambah penerimaan negara dari sektor pajak dan PNBP, sehingga memperkuat postur APBN. Untuk itu, kebijakan Presiden Jokowi agar hilirisasi tambang perlu didukung penuh demi kepentingan penggunaan energi baru terbarukan,” tandasnya.JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa perkembangan industri logam sudah mulai terasa geliatnya. Industri ini dulu hanya menghasilkan Rp9,8 triliun, kini sudah melonjak hingga Rp37 triliun. Menurut Pengamat Energi Terbarukan Dewanto Indra Krisnadi mengatakan, meningkatnya industri logam tidak lepas dari kebijakan hilirisasi tambang oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini tercermin dari pendapatan industri logam sebelumnya hanya Rp9,8 triliun, dan kini melonjak hingga Rp37 triliun. BACA JUGA:Jokowi Ingin Pengendalian Inflasi Ditangani seperti Pandemi Covid-19    Menurut Dewanto, di satu sisi kebijakan hilirisasi ini membuat Uni Eropa resah karena kepentingannya terganggu dengan kebijakan Presiden Jokowi, tadi di sisi lain membawa keberkahan bagi Indonesia yang sedang bersiap menghadapi era kendaraan listrik mulai 2027 nanti. "Nikel menjadi komponen penting dalam produksi baterai kendaraan listrik, dan sekaligus pendorong perubahan dalam pemanfaatan energi. Intinya hilirisasi tambang ini perlu didukung," kata Dewanto dalam keterangan tertulisnya Senin (5/12/2022). Dikatakan, hilirisasi tambang ini kemudian diperkuat dengan kesepakatan dalam G20 beberapa waktu lalu yang mendorong percepatan transisi energi, dengan kendaraan listrik. Karena itulah, hilirisasi nikel dan sumber daya alam lain di dalam negeri, mampu meningkatkan nilai investasi, dan pastinya akan membuka lapangan kerja dalam negeri dan meningkatkan pendapatan negara. BACA JUGA:Edukasi MotionCredit: Ketahui 3 Fungsi Lembaga Pembiayaan dalam Dukung Ekonomi RI “Begitu investasi masuk tentu ini akan membuka lapangan pekerjaan dan menambah pendapatan. Otomatis seluruh masyarakat akan menikmati hasil ini," ucapnya.Dewanto menjelaskan, kebijakan Presiden Jokowi soal hilirisasi tambang ini sudah mendapatkan perlawanan kuat dari Eropa, termasuk Amerika Serikat. Untuk itu, dukungan penuh harus diberikan ke pemerintah agar kekayaan alam Indonesia tidak diatur oleh pihak luar. Apalagi kebijakan Presiden Jokowi ini demi kepentingan kesejahteraan masyarakat Indonesia. “Langkah hilirisasi tambang baik itu nikel, timah dan lainnya itu menimbulkan multiplayer efek ke semua sektor, termasuk industri pertambangan, masyarakat desa seperti disampaikan Pak Presiden hingga pada perkembangan UMKM," jelasnya. “Saya yakin hilirisasi tambang ini dipastikan menambah penerimaan negara dari sektor pajak dan PNBP, sehingga memperkuat postur APBN. Untuk itu, kebijakan Presiden Jokowi agar hilirisasi tambang perlu didukung penuh demi kepentingan penggunaan energi baru terbarukan,” tandasnya.