Jokowi menyatakan bahwa agar para bawahannya jangan sampai membuat perhitungan yang keliru.https://economy.okezone.com/read/2022/12/06/320/2721683/pesan-jokowi-jangan-sampai-krisis-pangan-menular-jadi-masalah-sosialidhttps://economy.okezone.com/read/2022/12/06/320/2721683/pesan-jokowi-jangan-sampai-krisis-pangan-menular-jadi-masalah-sosialhttps://economy.okezone.com/read/2022/12/06/320/2721683/pesan-jokowi-jangan-sampai-krisis-pangan-menular-jadi-masalah-sosialSelasa 06 Desember 2022 15:35 WIBAntaraPresiden Jokowi (Foto: Setkab)https://img.okezone.com/content/2022/12/06/320/2721683/pesan-jokowi-jangan-sampai-krisis-pangan-menular-jadi-masalah-sosial-CtmfGqXlpK.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan agar para bawahannya jangan sampai membuat perhitungan yang keliru. "Sehingga kita tidak menyiapkan reserve cadangan pada suatu titik cadangan yang nanti (malah) kita habis, dilihat pedagang, dan akhirnya harga beras pasti akan naik. Ini supply dan demand pasti akan menyimpulkan itu," ujarnya, Selasa (6/12/2022). BACA JUGA:Jokowi ke Para Menteri: Kendalikan Inflasi, Dorong Investasi Dengan memahami bahwa situasi dunia masih tidak baik-baik saja, maka Presiden meminta agar seluruh kebijakan terkait dengan hajat hidup orang banyak betul-betul dikalkulasi. "Betul-betul dihitung. Kuncinya sekali lagi kolaborasi antara kementerian dan lembaga. Jangan terjebak pada ego sektoral. Lakukan konsolidasi data, konsolidasi 'policy' dan konsolidasi dari pelaksanaan implementasi," tambah Presiden. Sedangkan terkait dengan strategi besar di tengah situasi ekonomi dunia yg sedang bergejolak, Presiden mengingatkan soal peningkatan konsumsi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. BACA JUGA:Usai Nikel, Presiden Jokowi Segera Umumkan Larangan Ekspor Bauksit "Terutama yang berkaitan dengan belanja-belanja dari pemerintah, belanja APBN, belanja APBD, dan belanja BUMN harus diikuti dikontrol agar bisa menaikkan konsumsi masyarakat," ungkap Presiden.Presiden Jokowi mewajibkan pembelian produk-produk dalam negeri. "Pembelian produk-produk dalam negeri itu wajib. Tidak bisa ditawar lagi," tegas Presiden. Tidak ketinggalan adalah agar kementerian mulai belanja barang sejak awal tahun seperti yang biasa dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), katanya. "Kemudian di awal-awal tahun ini biasanya yang memulai, yang mendahului pasti kementerian PU. Saya minta kementerian lain melakukan hal yg sama. Belanja modal, belanja sosial, segera direalisasikan di awal-awal tahun dan dikawal secara detail jangan terjebak pada rutinitas," jelas Presiden.JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan agar para bawahannya jangan sampai membuat perhitungan yang keliru. "Sehingga kita tidak menyiapkan reserve cadangan pada suatu titik cadangan yang nanti (malah) kita habis, dilihat pedagang, dan akhirnya harga beras pasti akan naik. Ini supply dan demand pasti akan menyimpulkan itu," ujarnya, Selasa (6/12/2022). BACA JUGA:Jokowi ke Para Menteri: Kendalikan Inflasi, Dorong Investasi Dengan memahami bahwa situasi dunia masih tidak baik-baik saja, maka Presiden meminta agar seluruh kebijakan terkait dengan hajat hidup orang banyak betul-betul dikalkulasi. "Betul-betul dihitung. Kuncinya sekali lagi kolaborasi antara kementerian dan lembaga. Jangan terjebak pada ego sektoral. Lakukan konsolidasi data, konsolidasi 'policy' dan konsolidasi dari pelaksanaan implementasi," tambah Presiden. Sedangkan terkait dengan strategi besar di tengah situasi ekonomi dunia yg sedang bergejolak, Presiden mengingatkan soal peningkatan konsumsi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. BACA JUGA:Usai Nikel, Presiden Jokowi Segera Umumkan Larangan Ekspor Bauksit "Terutama yang berkaitan dengan belanja-belanja dari pemerintah, belanja APBN, belanja APBD, dan belanja BUMN harus diikuti dikontrol agar bisa menaikkan konsumsi masyarakat," ungkap Presiden.Presiden Jokowi mewajibkan pembelian produk-produk dalam negeri. "Pembelian produk-produk dalam negeri itu wajib. Tidak bisa ditawar lagi," tegas Presiden. Tidak ketinggalan adalah agar kementerian mulai belanja barang sejak awal tahun seperti yang biasa dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), katanya. "Kemudian di awal-awal tahun ini biasanya yang memulai, yang mendahului pasti kementerian PU. Saya minta kementerian lain melakukan hal yg sama. Belanja modal, belanja sosial, segera direalisasikan di awal-awal tahun dan dikawal secara detail jangan terjebak pada rutinitas," jelas Presiden.