Kemenkumham menegaskan pasal dalam UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengancam investor asing.https://economy.okezone.com/read/2022/12/06/320/2721901/kemenkumham-tegaskan-uu-kuhp-tidak-ancam-investoridhttps://economy.okezone.com/read/2022/12/06/320/2721901/kemenkumham-tegaskan-uu-kuhp-tidak-ancam-investorhttps://economy.okezone.com/read/2022/12/06/320/2721901/kemenkumham-tegaskan-uu-kuhp-tidak-ancam-investorSelasa 06 Desember 2022 20:00 WIBFayha Afanin RamadhantiUU KUHP tidak mengancam investor (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/12/06/320/2721901/kemenkumham-tegaskan-uu-kuhp-tidak-ancam-investor-OJcRNPzTnM.jpgJAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menegaskan pasal dalam UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengancam investor asing. Hal ini sekaligus menjawab kekhawatiran Duta Besar Amerika untuk Indonesia Sung Kim mengenai pasal-pasal UU KUHP yang berpotensi membuat investor asing lari. “Tidak benar jika dikatakan bahwa pasal-pasal dalam RKUHP terkait ranah privat atau moralitas yang disahkan oleh DPR berpotensi membuat investor dan wisatawan asing lari dari Indonesia,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Peraturan Perundang Undangan (PLT Dirjen PP) Kemenkumham Dhahana Putra, Selasa (6/12/2022). BACA JUGA:Pimpinan DPR segera Kirimkan KUHP ke Presiden Jokowi Sung Kim menyampaikan kekhawatiran tersebut dalam acara US-Indonesia Investment Summit. Kim menyebut pasal-pasal terkait moralitas akan berpengaruh besar terhadap banyak perusahaan dalam menentukan apakah akan berinvestasi di Indonesia atau tidak. Sebagaimana diketahui, pasal 412 dan 413 UU KUHP yang baru disahkan mengancam pidana bagi setiap orang yang melakukan kohabitasi (hidup bersama tanpa pernikahan) dan perzinahan. Tetapi ancaman itu baru bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan. Adapun mereka yang berhak mengadukan adalah suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Atau orang tua maupun anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. BACA JUGA: Polisi Minta Massa Demo Tolak KUHP di DPR untuk Bubarkan Diri Kekhawatiran Kim ditepis Dhahana. Menurut Dhahana, pengaturan tindak pidana perzinaan dan kohabitasi dimaksudkan untuk menghormati lembaga perkawinan sebagaimana dimaksud UU No. 1 Tahun 1974, sekaligus juga tetap melindungi ruang privat masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 284 KUHP tentang Perzinaan yang masih sah dan berlaku hingga saat ini. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8xMi8wNi8xLzE1ODI0Mi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Wujud perlindungan dari ruang privat masyarakat tersebut adalah dengan diaturnya kedua jenis delik tersebut sebagai delik aduan, artinya tidak akan pernah ada proses hukum tanpa ada pengaduan yang sah dari mereka yang berhak mengadu karena dirugikan secara langsung, yaitu suami atau istri bagi mereka yang terikat perkawinan dan orang tua atau anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan. “Secara a contrario, pengaturan tersebut juga berarti menutup ruang dari masyarakat atau pihak ketiga lainnya untuk melaporkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana tersebut, sekaligus mencegah terjadinya perbuatan main hakim sendiri,” paparnya. Apalagi, lanjut Dhahana, tidak pernah ada norma hukum dalam RKUHP yang mengharuskan pihak yang berhak mengadu untuk menggunakan haknya tersebut. “Itu karena suatu pengaduan juga tidak dapat dipilah-pilah, artinya tidak mungkin dalam pengaduan hanya salah satu pelaku saja yang diproses, sehingga keputusan untuk membuat pengaduan itu juga akan betul-betul dipertimbangkan oleh mereka yang berhak mengadu,” katanya. Dengan demikian, para investor dan wisatawan asing tidak perlu khawatir untuk berinvestasi dan berwisata di Indonesia, karena ruang privat masyarakat tetap dijamin oleh undang-undang, tentunya tanpa mengurangi penghormatan terhadap nilai-nilai keindonesiaan. “So, please come and invest in remarkable Indonesia!,” pungkas Dhahana.JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menegaskan pasal dalam UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengancam investor asing. Hal ini sekaligus menjawab kekhawatiran Duta Besar Amerika untuk Indonesia Sung Kim mengenai pasal-pasal UU KUHP yang berpotensi membuat investor asing lari. “Tidak benar jika dikatakan bahwa pasal-pasal dalam RKUHP terkait ranah privat atau moralitas yang disahkan oleh DPR berpotensi membuat investor dan wisatawan asing lari dari Indonesia,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Peraturan Perundang Undangan (PLT Dirjen PP) Kemenkumham Dhahana Putra, Selasa (6/12/2022). BACA JUGA:Pimpinan DPR segera Kirimkan KUHP ke Presiden Jokowi Sung Kim menyampaikan kekhawatiran tersebut dalam acara US-Indonesia Investment Summit. Kim menyebut pasal-pasal terkait moralitas akan berpengaruh besar terhadap banyak perusahaan dalam menentukan apakah akan berinvestasi di Indonesia atau tidak. Sebagaimana diketahui, pasal 412 dan 413 UU KUHP yang baru disahkan mengancam pidana bagi setiap orang yang melakukan kohabitasi (hidup bersama tanpa pernikahan) dan perzinahan. Tetapi ancaman itu baru bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan. Adapun mereka yang berhak mengadukan adalah suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Atau orang tua maupun anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. BACA JUGA: Polisi Minta Massa Demo Tolak KUHP di DPR untuk Bubarkan Diri Kekhawatiran Kim ditepis Dhahana. Menurut Dhahana, pengaturan tindak pidana perzinaan dan kohabitasi dimaksudkan untuk menghormati lembaga perkawinan sebagaimana dimaksud UU No. 1 Tahun 1974, sekaligus juga tetap melindungi ruang privat masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 284 KUHP tentang Perzinaan yang masih sah dan berlaku hingga saat ini. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8xMi8wNi8xLzE1ODI0Mi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Wujud perlindungan dari ruang privat masyarakat tersebut adalah dengan diaturnya kedua jenis delik tersebut sebagai delik aduan, artinya tidak akan pernah ada proses hukum tanpa ada pengaduan yang sah dari mereka yang berhak mengadu karena dirugikan secara langsung, yaitu suami atau istri bagi mereka yang terikat perkawinan dan orang tua atau anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan. “Secara a contrario, pengaturan tersebut juga berarti menutup ruang dari masyarakat atau pihak ketiga lainnya untuk melaporkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana tersebut, sekaligus mencegah terjadinya perbuatan main hakim sendiri,” paparnya. Apalagi, lanjut Dhahana, tidak pernah ada norma hukum dalam RKUHP yang mengharuskan pihak yang berhak mengadu untuk menggunakan haknya tersebut. “Itu karena suatu pengaduan juga tidak dapat dipilah-pilah, artinya tidak mungkin dalam pengaduan hanya salah satu pelaku saja yang diproses, sehingga keputusan untuk membuat pengaduan itu juga akan betul-betul dipertimbangkan oleh mereka yang berhak mengadu,” katanya. Dengan demikian, para investor dan wisatawan asing tidak perlu khawatir untuk berinvestasi dan berwisata di Indonesia, karena ruang privat masyarakat tetap dijamin oleh undang-undang, tentunya tanpa mengurangi penghormatan terhadap nilai-nilai keindonesiaan. “So, please come and invest in remarkable Indonesia!,” pungkas Dhahana.