Terungkap tiga masalah strategis di kawasan perkotaan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur (Jabodetabekpunjur).https://economy.okezone.com/read/2022/12/07/470/2722672/terungkap-ini-3-masalah-di-kawasan-jabodetabekpunjuridhttps://economy.okezone.com/read/2022/12/07/470/2722672/terungkap-ini-3-masalah-di-kawasan-jabodetabekpunjurhttps://economy.okezone.com/read/2022/12/07/470/2722672/terungkap-ini-3-masalah-di-kawasan-jabodetabekpunjurRabu 07 Desember 2022 19:59 WIBAntaraMaslaah perkotaan Jabodetabekpunjur (Foto: okezone)https://img.okezone.com/content/2022/12/07/470/2722672/terungkap-ini-3-masalah-di-kawasan-jabodetabekpunjur-t2xUkEdg1F.jpgJAKARTA – Terungkap tiga masalah strategis di kawasan perkotaan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur (Jabodetabekpunjur). Menteri Agraria Tata Ruang Hadi Tjahjanto menyampaikan masalah yang pertama adalah tata kelola dan kewenangan lintas pemangku kepentingan yang memerlukan harmonisasi dan sinergitas lebih. Kemudian masalah yang kedua, terdapat limitasi resource envelope di tingkat pusat dan daerah. BACA JUGA:Bangun Rumah Perlu Perhitungan Fenomena Pergeseran Tanah, Begini Penjelasannya "Sedangkan kita tahu pula, untuk pemerintah daerah, hanya pemerintah DKI Jakarta yang memiliki kapasitas fiskal yang mantap. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lainnya di Jabodetabekpunjur memiliki keterbatasan fiskal yang cukup signifikan. Untuk menjadi perhatian bagi seluruh kepala daerah, hal ini akan sangat berkaitan dengan politik anggaran pada tiap-tiap daerah itu sendiri," ujar Hadi yang juga Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang (TKPR) Jabodetabekpunjur dilansir dari Antara, Rabu (7/12/2022). BACA JUGA:Lelang Kepulauan Widi Tuai Polemik, Sandiaga Uno: Tak Ada Sekeping Tanah Air Kita Dijual! Kemudian yang ketiga adalah investasi dan intervensi yang belum sepenuhnya selaras antara tiap-tiap pemangku kepentingan di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Atas hambatan tersebut, kata Hadi, terdapat tiga solusi strategis yang dapat dilakukan, pertama adalah butuh suatu rencana aksi untuk tiap-tiap isu strategis yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai collaboration platform. Kedua, dibutuhkan inovasi dan alternatif skema pembiayaan serta penajaman prioritas pemrograman dan penganggaran pada tiap-tiap pemangku kepentingan. Terakhir, membutuhkan sinergitas investasi dan intervensi. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8xMi8wMi8xLzE1Nzk5NC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>"Kita membutuhkan sinergitas investasi dan intervensi. Tiap-tiap pemangku kepentingan biasanya memiliki prioritas dan politiknya sendiri. Namun demikian, khusus untuk isu-isu strategis, marilah kita melangkah seiringan dalam hal investasi dan intervensi, melalui suatu rencana aksi atau masterplan yang kita sepakati bersama-sama," jelasnya. Hadi juga menuturkan agenda Rakor pada hari ini sejatinya adalah merupakan wake up call, bagi seluruh anggota TKPR Jabodetabekpunjur terhadap urgensi penuntasan bottleneck (hambatan/masalah) fundamental. Dia berharap semua stakeholders yang hadir yakni pemerintah kota, pemerintah daerah, perwakilan kementerian dan lembaga (k/l) dapat bersinergi, berkolaborasi dengan tepat atas masalah yang ada. Adapun tujuh isu-isu strategis utama yang merundung kawasan Jabodetabekpunjur adalah isu banjir, transportasi dan kemacetan, persampahan dan sanitasi, permukiman kumuh, pengembangan wilayah pesisir dan pantai utara, mitigasi bencana dan penataan kawasan hulu, serta isu penyediaan air baku dan air minum.JAKARTA – Terungkap tiga masalah strategis di kawasan perkotaan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur (Jabodetabekpunjur). Menteri Agraria Tata Ruang Hadi Tjahjanto menyampaikan masalah yang pertama adalah tata kelola dan kewenangan lintas pemangku kepentingan yang memerlukan harmonisasi dan sinergitas lebih. Kemudian masalah yang kedua, terdapat limitasi resource envelope di tingkat pusat dan daerah. BACA JUGA:Bangun Rumah Perlu Perhitungan Fenomena Pergeseran Tanah, Begini Penjelasannya "Sedangkan kita tahu pula, untuk pemerintah daerah, hanya pemerintah DKI Jakarta yang memiliki kapasitas fiskal yang mantap. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lainnya di Jabodetabekpunjur memiliki keterbatasan fiskal yang cukup signifikan. Untuk menjadi perhatian bagi seluruh kepala daerah, hal ini akan sangat berkaitan dengan politik anggaran pada tiap-tiap daerah itu sendiri," ujar Hadi yang juga Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang (TKPR) Jabodetabekpunjur dilansir dari Antara, Rabu (7/12/2022). BACA JUGA:Lelang Kepulauan Widi Tuai Polemik, Sandiaga Uno: Tak Ada Sekeping Tanah Air Kita Dijual! Kemudian yang ketiga adalah investasi dan intervensi yang belum sepenuhnya selaras antara tiap-tiap pemangku kepentingan di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Atas hambatan tersebut, kata Hadi, terdapat tiga solusi strategis yang dapat dilakukan, pertama adalah butuh suatu rencana aksi untuk tiap-tiap isu strategis yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai collaboration platform. Kedua, dibutuhkan inovasi dan alternatif skema pembiayaan serta penajaman prioritas pemrograman dan penganggaran pada tiap-tiap pemangku kepentingan. Terakhir, membutuhkan sinergitas investasi dan intervensi. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8xMi8wMi8xLzE1Nzk5NC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>"Kita membutuhkan sinergitas investasi dan intervensi. Tiap-tiap pemangku kepentingan biasanya memiliki prioritas dan politiknya sendiri. Namun demikian, khusus untuk isu-isu strategis, marilah kita melangkah seiringan dalam hal investasi dan intervensi, melalui suatu rencana aksi atau masterplan yang kita sepakati bersama-sama," jelasnya. Hadi juga menuturkan agenda Rakor pada hari ini sejatinya adalah merupakan wake up call, bagi seluruh anggota TKPR Jabodetabekpunjur terhadap urgensi penuntasan bottleneck (hambatan/masalah) fundamental. Dia berharap semua stakeholders yang hadir yakni pemerintah kota, pemerintah daerah, perwakilan kementerian dan lembaga (k/l) dapat bersinergi, berkolaborasi dengan tepat atas masalah yang ada. Adapun tujuh isu-isu strategis utama yang merundung kawasan Jabodetabekpunjur adalah isu banjir, transportasi dan kemacetan, persampahan dan sanitasi, permukiman kumuh, pengembangan wilayah pesisir dan pantai utara, mitigasi bencana dan penataan kawasan hulu, serta isu penyediaan air baku dan air minum.