<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Masyarakat Berpenghasilan Rendah Bisa Punya Rumah, PUPR Siapkan Skema Pembiayaan Rent to Own</title><description>Kabar gembira karena Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa mempunyai rumah.</description><link>https://economy.okezone.com/read/2022/12/20/470/2730535/masyarakat-berpenghasilan-rendah-bisa-punya-rumah-pupr-siapkan-skema-pembiayaan-rent-to-own</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2022/12/20/470/2730535/masyarakat-berpenghasilan-rendah-bisa-punya-rumah-pupr-siapkan-skema-pembiayaan-rent-to-own"/><item><title>Masyarakat Berpenghasilan Rendah Bisa Punya Rumah, PUPR Siapkan Skema Pembiayaan Rent to Own</title><link>https://economy.okezone.com/read/2022/12/20/470/2730535/masyarakat-berpenghasilan-rendah-bisa-punya-rumah-pupr-siapkan-skema-pembiayaan-rent-to-own</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2022/12/20/470/2730535/masyarakat-berpenghasilan-rendah-bisa-punya-rumah-pupr-siapkan-skema-pembiayaan-rent-to-own</guid><pubDate>Selasa 20 Desember 2022 10:05 WIB</pubDate><dc:creator>Iqbal Dwi Purnama</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2022/12/20/470/2730535/masyarakat-berpenghasilan-rendah-bisa-punya-rumah-pupr-siapkan-skema-pembiayaan-rent-to-own-fMK8DaPB48.jpeg" expression="full" type="image/jpeg">Masyarakat berpenghasilan rendah bisa punya rumah (Foto: Shutterstock)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2022/12/20/470/2730535/masyarakat-berpenghasilan-rendah-bisa-punya-rumah-pupr-siapkan-skema-pembiayaan-rent-to-own-fMK8DaPB48.jpeg</image><title>Masyarakat berpenghasilan rendah bisa punya rumah (Foto: Shutterstock)</title></images><description>JAKARTA &amp;ndash; Kabar gembira karena Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa mempunyai rumah. Kementerian PUPR menyiapkan skema pembiayaan perumahan untuk kelas MBR.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengatakan beberapa strategi pembiayaan perumahan telah disiapkan pada tahun 2023 untuk menekan angka backlog yang masih berada di angka 12,71 juta.
BACA JUGA:Sri Mulyani Pastikan Tak Ada Kontroversi soal Anggaran Rumah Presiden

Herry mengatakan pada tahun 2023 pihaknya akan fokus menangani akses pembiayaan perumahan untuk kelas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan skema rent to own yang dikombinasikan dengan contractual saving housing sehingga dapat mengakses pembiayaan Tapera.
Menurutnya pada tahun 2023, bantuan pembiayaan perumahan dialokasikan senilai Rp30,38 triliun untuk 230.000 unit rumah melalui program FLPP, SBUM, dan Tapera, termasuk untuk pembayaran SSB yang telah diterbitkan pada tahun sebelumnya.
BACA JUGA:Bisnis Rumah Subsidi Masih Menjanjikan pada 2023 

&quot;Alokasi anggaran tersebut adalah tertinggi dalam sejarah penyaluran program bantuan dan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah,&quot; ujar Harry dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/12/2022).
Sedangkan untuk masyarakat perkotaan yang belum mempunyai rumah, pada tahun 2023 Kemeterian PUPR mempunyai opsi untuk tinggal di hunian vertikal. Mengingat keterbatasan lahan yang ada di perkotaan.
&amp;lt;div class=&quot;vicon&quot;&amp;gt;&amp;lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;340&quot; src=&quot;https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8xMS8wNy80LzE1NjM5OS8wLw==&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&quot;Masyarakat perkotaan yang diarahkan ke hunian vertikal dengan skema  staircasing shared ownership (SSO), dan generasi milenial, melalui skema  KPR dengan jangka waktu lebih panjang yang disesuaikan dengan housing  career,&amp;rdquo; sambung Herry.
Herry berharap, optimalisasi peran BP Tapera sebagai pengelola dana  penyaluran KPR FLPP dan KPR Tapera dapat menjadi bagian dari solusi  dalam mengatasi permasalahan perumahan di Indonesia.
Terlebih pada tahun 2023, Pemerintah mengalokasikan dana FLPP sebesar  Rp25,18 triliun untuk memfasilitasi KPR FLPP sebanyak 220.000 unit  rumah, dan alokasi dana Tapera sebesar Rp0,85 triliun untuk  memfasilitasi KPR Tapera sebanyak 10.000 unit.
Dirjen Herry menambahkan bahwa saat ini angka backlog perumahan  memang masih tergolong cukup tinggi. Bahkan setiap tahunnya bertambah  sekitar 600 - 800 ribu rumah tangga baru yang tentunya membutuhkan  hunian.
&quot;Kementerian PUPR secara bertahap, menargetkan peningkatan akses  masyarakat terhadap rumah layak huni dengan menyediakan berbagai program  strategis,&quot; pungkasnya.</description><content:encoded>JAKARTA &amp;ndash; Kabar gembira karena Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa mempunyai rumah. Kementerian PUPR menyiapkan skema pembiayaan perumahan untuk kelas MBR.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengatakan beberapa strategi pembiayaan perumahan telah disiapkan pada tahun 2023 untuk menekan angka backlog yang masih berada di angka 12,71 juta.
BACA JUGA:Sri Mulyani Pastikan Tak Ada Kontroversi soal Anggaran Rumah Presiden

Herry mengatakan pada tahun 2023 pihaknya akan fokus menangani akses pembiayaan perumahan untuk kelas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan skema rent to own yang dikombinasikan dengan contractual saving housing sehingga dapat mengakses pembiayaan Tapera.
Menurutnya pada tahun 2023, bantuan pembiayaan perumahan dialokasikan senilai Rp30,38 triliun untuk 230.000 unit rumah melalui program FLPP, SBUM, dan Tapera, termasuk untuk pembayaran SSB yang telah diterbitkan pada tahun sebelumnya.
BACA JUGA:Bisnis Rumah Subsidi Masih Menjanjikan pada 2023 

&quot;Alokasi anggaran tersebut adalah tertinggi dalam sejarah penyaluran program bantuan dan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah,&quot; ujar Harry dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/12/2022).
Sedangkan untuk masyarakat perkotaan yang belum mempunyai rumah, pada tahun 2023 Kemeterian PUPR mempunyai opsi untuk tinggal di hunian vertikal. Mengingat keterbatasan lahan yang ada di perkotaan.
&amp;lt;div class=&quot;vicon&quot;&amp;gt;&amp;lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;340&quot; src=&quot;https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8xMS8wNy80LzE1NjM5OS8wLw==&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&quot;Masyarakat perkotaan yang diarahkan ke hunian vertikal dengan skema  staircasing shared ownership (SSO), dan generasi milenial, melalui skema  KPR dengan jangka waktu lebih panjang yang disesuaikan dengan housing  career,&amp;rdquo; sambung Herry.
Herry berharap, optimalisasi peran BP Tapera sebagai pengelola dana  penyaluran KPR FLPP dan KPR Tapera dapat menjadi bagian dari solusi  dalam mengatasi permasalahan perumahan di Indonesia.
Terlebih pada tahun 2023, Pemerintah mengalokasikan dana FLPP sebesar  Rp25,18 triliun untuk memfasilitasi KPR FLPP sebanyak 220.000 unit  rumah, dan alokasi dana Tapera sebesar Rp0,85 triliun untuk  memfasilitasi KPR Tapera sebanyak 10.000 unit.
Dirjen Herry menambahkan bahwa saat ini angka backlog perumahan  memang masih tergolong cukup tinggi. Bahkan setiap tahunnya bertambah  sekitar 600 - 800 ribu rumah tangga baru yang tentunya membutuhkan  hunian.
&quot;Kementerian PUPR secara bertahap, menargetkan peningkatan akses  masyarakat terhadap rumah layak huni dengan menyediakan berbagai program  strategis,&quot; pungkasnya.</content:encoded></item></channel></rss>
