Kementerian PUPR melakukan penjajakan pasar untuk 2 Proyek Saluran Irigasi di Sumatera Selatan dan Lombok melalui skema KPBU.https://economy.okezone.com/read/2022/12/21/320/2731354/pupr-tawarkan-investor-garap-proyek-saluran-irigasi-senilai-rp3-24-triliunidhttps://economy.okezone.com/read/2022/12/21/320/2731354/pupr-tawarkan-investor-garap-proyek-saluran-irigasi-senilai-rp3-24-triliunhttps://economy.okezone.com/read/2022/12/21/320/2731354/pupr-tawarkan-investor-garap-proyek-saluran-irigasi-senilai-rp3-24-triliunRabu 21 Desember 2022 12:15 WIBIqbal Dwi PurnamaPUPR tawarkan proyek irigasi (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2022/12/21/320/2731354/pupr-tawarkan-investor-garap-proyek-saluran-irigasi-senilai-rp3-24-triliun-8YqSYfbguD.jpegJAKARTA - Kementerian PUPR melakukan penjajakan pasar untuk 2 Proyek Saluran Irigasi di Sumatera Selatan dan Lombok melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha). Adapun total proyek yang ditawarkan senilai Rp3,24 triliun. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan, proyek KPBU Unsolicited Daerah Irigasi Komering berada di Sumsel, sedangkan proyek Saluran Interkoneksi High Level Diversion (HLD) di Wilayah Sungai di Lombok. BACA JUGA:Masyarakat Berpenghasilan Rendah Bisa Punya Rumah, PUPR Siapkan Skema Pembiayaan Rent to Own Menurutnya kegiatan Market Sounding ini merupakan upaya untuk meningkatkan pembiayaan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan non-pemerintah yang dapat memberikan daya ungkit (leverage) melalui skema KPBU. “Beberapa strategi yang dilakukan pemerintah melalui skema KPBU meliputi Percepatan skema delivery, Pembentukan fund Variable Capital Company (VCC), Pengupayaan staple financing untuk mempercepat pemenuhan pembiayaan (financial close), Penerapan estafet financing, Pengupayaan partisipasi badan usaha sejak tahap inisiasi proyek melalui skema KPBU unsolicited, serta Pengembangan skema KPBU syariah,” kata Herry pada pernyataan tertulisnya, Selasa (20/12/2022). BACA JUGA:Ingin Orang RI Punya Rumah Sendiri, Ini Cara PUPR Kembangkan Pembiayaan Perumahan 2023 Proyek KPBU Unsolicited Daerah Irigasi Komering di Sumsel da Saluran Interkoneksi High Level Diversion (HLD) Wilayah Sungai di Lombok memiliki ruang lingkup revitalisasi/rehabilitasi saluran irigasi, modernisasi irigasi melalui implementasi Smart Water Management, operasi dan pemeliharaan, kajian alokasi air dan Smart Water Management serta penguatan sosial dan kelembagaan. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8xMi8xNi80LzE1ODg4Ny8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Kedua proyek ini masing-masing memiliki CAPEX sebesar Rp1,618 Triliun untuk Proyek KPBU Unsolicited Daerah Irigasi Komering, dan Rp1,623 Triliun untuk Proyek KPBU Unsolicited Saluran Interkoneksi High Level Diversion (HLD) Wilayah Sungai Lombok. Kedua proyek ini juga merupakan pilot project KPBU Syariah Bidang PUPR di Indonesia. Herry berharap pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi melalui skema KPBU dapat menjadi alternatif solusi terhadap permasalahan irigasi yang terjadi di Indonesia untuk mendukung terwujudnya layanan irigasi yang lebih optimal. "Melalui pelaksanaan Market Sounding hari ini diharapkan dapat diperoleh masukan dan tanggapan dari badan usaha dan lembaga pembiayaan, maupun stakeholders lainnya seperti Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, agar dapat menghasilkan Studi Kelayakan yang lebih komprehensif dan dapat menarik minat pasar untuk berinvestasi,” pungkas Herry.JAKARTA - Kementerian PUPR melakukan penjajakan pasar untuk 2 Proyek Saluran Irigasi di Sumatera Selatan dan Lombok melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha). Adapun total proyek yang ditawarkan senilai Rp3,24 triliun. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan, proyek KPBU Unsolicited Daerah Irigasi Komering berada di Sumsel, sedangkan proyek Saluran Interkoneksi High Level Diversion (HLD) di Wilayah Sungai di Lombok. BACA JUGA:Masyarakat Berpenghasilan Rendah Bisa Punya Rumah, PUPR Siapkan Skema Pembiayaan Rent to Own Menurutnya kegiatan Market Sounding ini merupakan upaya untuk meningkatkan pembiayaan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan non-pemerintah yang dapat memberikan daya ungkit (leverage) melalui skema KPBU. “Beberapa strategi yang dilakukan pemerintah melalui skema KPBU meliputi Percepatan skema delivery, Pembentukan fund Variable Capital Company (VCC), Pengupayaan staple financing untuk mempercepat pemenuhan pembiayaan (financial close), Penerapan estafet financing, Pengupayaan partisipasi badan usaha sejak tahap inisiasi proyek melalui skema KPBU unsolicited, serta Pengembangan skema KPBU syariah,” kata Herry pada pernyataan tertulisnya, Selasa (20/12/2022). BACA JUGA:Ingin Orang RI Punya Rumah Sendiri, Ini Cara PUPR Kembangkan Pembiayaan Perumahan 2023 Proyek KPBU Unsolicited Daerah Irigasi Komering di Sumsel da Saluran Interkoneksi High Level Diversion (HLD) Wilayah Sungai di Lombok memiliki ruang lingkup revitalisasi/rehabilitasi saluran irigasi, modernisasi irigasi melalui implementasi Smart Water Management, operasi dan pemeliharaan, kajian alokasi air dan Smart Water Management serta penguatan sosial dan kelembagaan. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8xMi8xNi80LzE1ODg4Ny8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Kedua proyek ini masing-masing memiliki CAPEX sebesar Rp1,618 Triliun untuk Proyek KPBU Unsolicited Daerah Irigasi Komering, dan Rp1,623 Triliun untuk Proyek KPBU Unsolicited Saluran Interkoneksi High Level Diversion (HLD) Wilayah Sungai Lombok. Kedua proyek ini juga merupakan pilot project KPBU Syariah Bidang PUPR di Indonesia. Herry berharap pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi melalui skema KPBU dapat menjadi alternatif solusi terhadap permasalahan irigasi yang terjadi di Indonesia untuk mendukung terwujudnya layanan irigasi yang lebih optimal. "Melalui pelaksanaan Market Sounding hari ini diharapkan dapat diperoleh masukan dan tanggapan dari badan usaha dan lembaga pembiayaan, maupun stakeholders lainnya seperti Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, agar dapat menghasilkan Studi Kelayakan yang lebih komprehensif dan dapat menarik minat pasar untuk berinvestasi,” pungkas Herry.