Luhut Binsar Pandjaitan memberi penjelasan terkait ramainya perbincangan mengenai dirinnya yang tidak senang adanya OTT.https://economy.okezone.com/read/2022/12/28/320/2735559/singgung-kpk-luhut-kita-tak-ingin-negara-ini-jadi-negara-ottidhttps://economy.okezone.com/read/2022/12/28/320/2735559/singgung-kpk-luhut-kita-tak-ingin-negara-ini-jadi-negara-otthttps://economy.okezone.com/read/2022/12/28/320/2735559/singgung-kpk-luhut-kita-tak-ingin-negara-ini-jadi-negara-ottRabu 28 Desember 2022 10:26 WIBHeri PurnomoMenko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2022/12/28/320/2735559/singgung-kpk-luhut-kita-tak-ingin-negara-ini-jadi-negara-ott-rXPNsfG7fW.jpgJAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memberi penjelasan terkait ramainya perbincangan mengenai dirinnya yang tidak senang adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. Menurut Luhut, pemerintah sebenarnya tidak menginginkan Indonesia dikenal sebagai negara dengan OTT terbesar. BACA JUGA:Ucapkan Selamat Natal, Menko Luhut: Sudah Bisa Pulang Kampung dan Berkumpul dengan Keluarga "Sebenarnya kita tidak ingin negara kita ini masih masuk negara yang OTT, kalau kita semua lihat negara-negara maju bermartabat itu hampir tidak ada yang OTT," kata Luhut dalam acara Green Port Awarding 2022 yang dipantau secara virtual, Rabu (28/12/2022). Daripada melakukan OTT, Luhut lebih menekankan untuk membenahi sistem yang ada. Sehingga tindakan korupsi tidak terjadi lagi. "Sekarang kita membangun sistem supaya tidak ada lagi ke depan orang yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan tidak terpuji tadi karena sistemnya bagus," katanya. BACA JUGA:6 Fakta Luhut Ungkap Sistem yang Jadi Sarang Korupsi, Beri Sindiran Gini ke KPK "Semua kita lakukan mengarah kepada digitalisasi. Digitalisasi itu membangun satu sistem untuk tidak bisa kita membuat hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena negara yang bermartat, negara yang maju itu membangun sistem digitalisasi," tambahnya.Dia mencontoh, bahwa saat ini pembayaran melalui vendor sudah tidak lagi dengan pembayaran secara tunai, melainkan sudah menggunakan pembayaran melalui digitalisasi. "Vendor juga dulu masih membayar cash hari ini vendor-vendor sudah tidak membayar cash semua digitalisasi jadi itu akan mengurangi korupsi," katanya. "Jangan kita masih membawa persoalan-persoalan itu istilahnya kampungan yang tidak perlu terjadi. Karena kalau bisa dihindari dan itu kita menghindari dengan digitalisasi," tambahnya.JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memberi penjelasan terkait ramainya perbincangan mengenai dirinnya yang tidak senang adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. Menurut Luhut, pemerintah sebenarnya tidak menginginkan Indonesia dikenal sebagai negara dengan OTT terbesar. BACA JUGA:Ucapkan Selamat Natal, Menko Luhut: Sudah Bisa Pulang Kampung dan Berkumpul dengan Keluarga "Sebenarnya kita tidak ingin negara kita ini masih masuk negara yang OTT, kalau kita semua lihat negara-negara maju bermartabat itu hampir tidak ada yang OTT," kata Luhut dalam acara Green Port Awarding 2022 yang dipantau secara virtual, Rabu (28/12/2022). Daripada melakukan OTT, Luhut lebih menekankan untuk membenahi sistem yang ada. Sehingga tindakan korupsi tidak terjadi lagi. "Sekarang kita membangun sistem supaya tidak ada lagi ke depan orang yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan tidak terpuji tadi karena sistemnya bagus," katanya. BACA JUGA:6 Fakta Luhut Ungkap Sistem yang Jadi Sarang Korupsi, Beri Sindiran Gini ke KPK "Semua kita lakukan mengarah kepada digitalisasi. Digitalisasi itu membangun satu sistem untuk tidak bisa kita membuat hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena negara yang bermartat, negara yang maju itu membangun sistem digitalisasi," tambahnya.Dia mencontoh, bahwa saat ini pembayaran melalui vendor sudah tidak lagi dengan pembayaran secara tunai, melainkan sudah menggunakan pembayaran melalui digitalisasi. "Vendor juga dulu masih membayar cash hari ini vendor-vendor sudah tidak membayar cash semua digitalisasi jadi itu akan mengurangi korupsi," katanya. "Jangan kita masih membawa persoalan-persoalan itu istilahnya kampungan yang tidak perlu terjadi. Karena kalau bisa dihindari dan itu kita menghindari dengan digitalisasi," tambahnya.