Tarif penumpang KRL ke depannya akan dibedakanhttps://economy.okezone.com/read/2022/12/29/320/2736512/tarif-krl-orang-kaya-jadi-rp10-000-rp15-000idhttps://economy.okezone.com/read/2022/12/29/320/2736512/tarif-krl-orang-kaya-jadi-rp10-000-rp15-000https://economy.okezone.com/read/2022/12/29/320/2736512/tarif-krl-orang-kaya-jadi-rp10-000-rp15-000Kamis 29 Desember 2022 14:50 WIBFayha Afanin RamadhantiRencana Tarif KRL untuk Orang Kaya. (Foto: Okezone.com/KRL)https://img.okezone.com/content/2022/12/29/320/2736512/tarif-krl-orang-kaya-jadi-rp10-000-rp15-000-3XRAAYkZwT.jpgJAKARTA - Tarif penumpang KRL ke depannya akan dibedakan. Tarif KRL yang selama ini Rp3.000 sampai Rp5.000 pun akan disusaikan. Menurut Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal, penumpang dengan kategori mampu akan membayar sesuai dengan harga asli KRL. Artinya maka tarif untuk penumpang mampu bisa mencapai Rp10-15 ribu. Baca Juga: Tarif KRL Orang Kaya Ternyata Ide Menhub Namun Kemenhub masih menimbang-nimbang data apa yang akan menjadi dasar pembeda antarpenumpang karena akan menggunakan data Kementerian Dalam Negeri ataupun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Menyikapai rencana tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta penerapan tarif KRL untuk masyarakat mampu diuji coba lebih dulu. Baca Juga: Rencana Tarif KRL untuk si Kaya dan si Miskin Dikritik PDIP "Implementasinya seperti apa, mungkin perlu diuji coba dulu seperti apa hasilnya, bagaimana kekurangan-kekurangannya, sebab satu ide yang baik itu kadang-kadang juga perlu dicoba implementasinya dipaskan sehingga nanti ada hal-hal yang perlu diperbaiki," kata Wapres. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8xMi8xNS80LzE1ODgzNi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Sebagi informasi, Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan agar subsidi tepat sasaran, diperlukan skema yang tepat. Caranya adalah dengan menerbitkan kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil penumpang KRL termasuk penerapan harga tiket KRL akan dinaikkan khusus untuk masyarakat yang ekonominya tergolong mampu. Selama ini tarif penumpang KRL masih disubsidi oleh pemerintah. PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter mencatat pada 2021 realisasi subsidi tarif pengguna KRL dalam bentuk Public Service Obligation (PSO) mencapai Rp2,14 triliun.JAKARTA - Tarif penumpang KRL ke depannya akan dibedakan. Tarif KRL yang selama ini Rp3.000 sampai Rp5.000 pun akan disusaikan. Menurut Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal, penumpang dengan kategori mampu akan membayar sesuai dengan harga asli KRL. Artinya maka tarif untuk penumpang mampu bisa mencapai Rp10-15 ribu. Baca Juga: Tarif KRL Orang Kaya Ternyata Ide Menhub Namun Kemenhub masih menimbang-nimbang data apa yang akan menjadi dasar pembeda antarpenumpang karena akan menggunakan data Kementerian Dalam Negeri ataupun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Menyikapai rencana tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta penerapan tarif KRL untuk masyarakat mampu diuji coba lebih dulu. Baca Juga: Rencana Tarif KRL untuk si Kaya dan si Miskin Dikritik PDIP "Implementasinya seperti apa, mungkin perlu diuji coba dulu seperti apa hasilnya, bagaimana kekurangan-kekurangannya, sebab satu ide yang baik itu kadang-kadang juga perlu dicoba implementasinya dipaskan sehingga nanti ada hal-hal yang perlu diperbaiki," kata Wapres. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8xMi8xNS80LzE1ODgzNi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Sebagi informasi, Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan agar subsidi tepat sasaran, diperlukan skema yang tepat. Caranya adalah dengan menerbitkan kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil penumpang KRL termasuk penerapan harga tiket KRL akan dinaikkan khusus untuk masyarakat yang ekonominya tergolong mampu. Selama ini tarif penumpang KRL masih disubsidi oleh pemerintah. PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter mencatat pada 2021 realisasi subsidi tarif pengguna KRL dalam bentuk Public Service Obligation (PSO) mencapai Rp2,14 triliun.