Airlangga Hartarto menyatakan ada beberapa alasan penting Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggilnya untuk mengumumkan Perpu.https://economy.okezone.com/read/2022/12/30/320/2737181/ini-alasan-jokowi-teken-perppu-cipta-kerjaidhttps://economy.okezone.com/read/2022/12/30/320/2737181/ini-alasan-jokowi-teken-perppu-cipta-kerjahttps://economy.okezone.com/read/2022/12/30/320/2737181/ini-alasan-jokowi-teken-perppu-cipta-kerjaJum'at 30 Desember 2022 14:06 WIBMichelle NataliaPresiden Jokowi (Foto: Setkab)https://img.okezone.com/content/2022/12/30/320/2737181/ini-alasan-jokowi-teken-perppu-cipta-kerja-gz4EnApmmJ.jpgJAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan ada beberapa alasan penting Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggilnya untuk mengumumkan Peraturan Pengganti (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. "Pertama, ada kebutuhan mendesak. Pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik yang berkaitan dengan ekonomi Indonesia yang tengah menghadapi ancaman resesi, peningkatan inflasi, maupun stagflasi," ucap Airlangga dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Jumat (30/12/2022). BACA JUGA:Jokowi Teken Perppu UU Cipta Kerja, Target Investasi Jadi Rp1.400 Triliun di 2023 Kini, sebut dia, sudah ada lebih dari 30 negara berkembang yang sudah menjadi pasien IMF. Tak hanya itu, yang mengantre menjadi pasien pun juga berjumlah 30 negara. "Ini bukti nyata kondisi krisis saat ini sangat riil untuk emerging development countries," ucap Airlangga. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8xMi8yOC80LzE1OTY3OC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Tak hanya itu saja, pemerintah Indonesia masih harus menghadapi dampak konflik perang Rusia-Ukraina yang tidak kunjung selesai. Pasalnya, konflik berkelanjutan ini berdampak pada krisis pangan, energi, keuangan, dan bahkan iklim. Dia menyebut, putusan MK terkait dengan Undang-undang Cipta Kerja ini sangat mempengaruhi perilaku dunia usaha baik di dalam maupun di luar negeri. BACA JUGA:Bertemu Menlu Malaysia, Jokowi Bahas Perlindungan Pekerjaan Migran RI “Mereka hampir seluruhnya masih menunggu keberlanjutan dari UU Cipta Kerja," tambahnya.Belum lagi, Airlangga melanjutkan, tahun depan Indonesia sudah melakukan normalisasi terhadap defisit anggaran kurang dari 3%. "Upaya ini akan mengandalkan sisi investasi. Maka dari itu, diharapkan Perpu Cipta Kerja akan memberikan kepastian hukum bagi investor," ucapnya. Maka dari itu, target angka investasi pun naik untuk tahun depan daripada target awal yang telah ditetapkan. "Tahun depan kita harus menaikkan tambahan Rp200 triliun jadi Rp1.400 triliun. Ini bukan angka yang biasa. Karena sebelumnya target investasi di APBN Rp900 triliun," pungkas Airlangga.JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan ada beberapa alasan penting Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggilnya untuk mengumumkan Peraturan Pengganti (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. "Pertama, ada kebutuhan mendesak. Pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik yang berkaitan dengan ekonomi Indonesia yang tengah menghadapi ancaman resesi, peningkatan inflasi, maupun stagflasi," ucap Airlangga dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Jumat (30/12/2022). BACA JUGA:Jokowi Teken Perppu UU Cipta Kerja, Target Investasi Jadi Rp1.400 Triliun di 2023 Kini, sebut dia, sudah ada lebih dari 30 negara berkembang yang sudah menjadi pasien IMF. Tak hanya itu, yang mengantre menjadi pasien pun juga berjumlah 30 negara. "Ini bukti nyata kondisi krisis saat ini sangat riil untuk emerging development countries," ucap Airlangga. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8xMi8yOC80LzE1OTY3OC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Tak hanya itu saja, pemerintah Indonesia masih harus menghadapi dampak konflik perang Rusia-Ukraina yang tidak kunjung selesai. Pasalnya, konflik berkelanjutan ini berdampak pada krisis pangan, energi, keuangan, dan bahkan iklim. Dia menyebut, putusan MK terkait dengan Undang-undang Cipta Kerja ini sangat mempengaruhi perilaku dunia usaha baik di dalam maupun di luar negeri. BACA JUGA:Bertemu Menlu Malaysia, Jokowi Bahas Perlindungan Pekerjaan Migran RI “Mereka hampir seluruhnya masih menunggu keberlanjutan dari UU Cipta Kerja," tambahnya.Belum lagi, Airlangga melanjutkan, tahun depan Indonesia sudah melakukan normalisasi terhadap defisit anggaran kurang dari 3%. "Upaya ini akan mengandalkan sisi investasi. Maka dari itu, diharapkan Perpu Cipta Kerja akan memberikan kepastian hukum bagi investor," ucapnya. Maka dari itu, target angka investasi pun naik untuk tahun depan daripada target awal yang telah ditetapkan. "Tahun depan kita harus menaikkan tambahan Rp200 triliun jadi Rp1.400 triliun. Ini bukan angka yang biasa. Karena sebelumnya target investasi di APBN Rp900 triliun," pungkas Airlangga.