Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa realisasi sementara APBN 2022, mengalami defisit 2,38% dari PDB atau setara Rp464,3 triliun.https://economy.okezone.com/read/2023/01/03/320/2739363/realisasi-sementara-apbn-2022-defisit-2-38-setara-rp464-3-triliunidhttps://economy.okezone.com/read/2023/01/03/320/2739363/realisasi-sementara-apbn-2022-defisit-2-38-setara-rp464-3-triliunhttps://economy.okezone.com/read/2023/01/03/320/2739363/realisasi-sementara-apbn-2022-defisit-2-38-setara-rp464-3-triliunSelasa 03 Januari 2023 14:47 WIBMichelle NataliaMenteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/01/03/320/2739363/realisasi-sementara-apbn-2022-defisit-2-38-setara-rp464-3-triliun-2bJNrMiJQf.jpegJAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa realisasi sementara APBN 2022, mengalami defisit 2,38% dari PDB atau setara Rp464,3 triliun. Hal ini karena realisasinya belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini karena konsolidasi fiskal yang lebih cepat dari ketentuan Undang-Undang (UU) nomor 2 tahun 2020 di bawah 3% PDB pada 2023. BACA JUGA:Bantah Karyawan Gaji Rp5 Juta Kena Pajak 5%, Sri Mulyani: Itu Salah Banget! "Pendapatan negara Rp2.626,4 triliun, atau mencapai 115,9% target Perpres 98/2022, atau tumbuh 30,6%, sejalan pemulihan yang semakin kuat dan dorongan harga komoditas yang relatif masih tinggi, bahkan dibandingkan target awal ini sudah lebih tinggi kemana-mana," ujar Sri dalam konferensi pers Realisasi APBN 2022 di Jakarta, Selasa (3/1/2023). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMS8wMi80LzE1OTk1Ni8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Selain itu, belanja negara dioptimalkan 99,5% pagu untuk pencapaian sasaran pembangunan sekaligus berfungsi sebagai shock absorber. BACA JUGA:Bantah Karyawan Gaji Rp5 Juta Kena Pajak 5%, Sri Mulyani: Itu Salah Banget! "Ini antara lain belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dimanfaatkan untuk menjalankan program prioritas dan penguatan perlindungan kepada masyarakat," tambah Sri.Sementara itu, belanja non K/L utamanya ditujukan untuk subsidi energi dan kompensasi dalam menahan laju inflasi dan melindungi daya beli. Transfer ke daerah untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pelayanan publik daerah. "Defisit dan keseimbangan primer turun signifikan mendekati level anggaran sebelum pandemi disertai pembiayaan anggaran yang lebih efisien," tandas Sri.JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa realisasi sementara APBN 2022, mengalami defisit 2,38% dari PDB atau setara Rp464,3 triliun. Hal ini karena realisasinya belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini karena konsolidasi fiskal yang lebih cepat dari ketentuan Undang-Undang (UU) nomor 2 tahun 2020 di bawah 3% PDB pada 2023. BACA JUGA:Bantah Karyawan Gaji Rp5 Juta Kena Pajak 5%, Sri Mulyani: Itu Salah Banget! "Pendapatan negara Rp2.626,4 triliun, atau mencapai 115,9% target Perpres 98/2022, atau tumbuh 30,6%, sejalan pemulihan yang semakin kuat dan dorongan harga komoditas yang relatif masih tinggi, bahkan dibandingkan target awal ini sudah lebih tinggi kemana-mana," ujar Sri dalam konferensi pers Realisasi APBN 2022 di Jakarta, Selasa (3/1/2023). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMS8wMi80LzE1OTk1Ni8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Selain itu, belanja negara dioptimalkan 99,5% pagu untuk pencapaian sasaran pembangunan sekaligus berfungsi sebagai shock absorber. BACA JUGA:Bantah Karyawan Gaji Rp5 Juta Kena Pajak 5%, Sri Mulyani: Itu Salah Banget! "Ini antara lain belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dimanfaatkan untuk menjalankan program prioritas dan penguatan perlindungan kepada masyarakat," tambah Sri.Sementara itu, belanja non K/L utamanya ditujukan untuk subsidi energi dan kompensasi dalam menahan laju inflasi dan melindungi daya beli. Transfer ke daerah untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pelayanan publik daerah. "Defisit dan keseimbangan primer turun signifikan mendekati level anggaran sebelum pandemi disertai pembiayaan anggaran yang lebih efisien," tandas Sri.