Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.https://economy.okezone.com/read/2023/01/03/320/2739642/ini-skema-pesangon-hingga-uang-penggantian-hak-di-perppu-ciptakeridhttps://economy.okezone.com/read/2023/01/03/320/2739642/ini-skema-pesangon-hingga-uang-penggantian-hak-di-perppu-ciptakerhttps://economy.okezone.com/read/2023/01/03/320/2739642/ini-skema-pesangon-hingga-uang-penggantian-hak-di-perppu-ciptakerSelasa 03 Januari 2023 21:01 WIBNoviana Zahra FirdausiSkema Pesangon di Perppu Ciptaker (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/01/03/320/2739642/ini-skema-pesangon-hingga-uang-penggantian-hak-di-perppu-ciptaker-56Db7bhEQf.jpgJAKARTA - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perpu ini menggantikan UU Cipta Kerja karena alasan sebagai antisipasi kondisi resesi global hingga ancaman stagflasi. Dalam beleid Perpu 2/2022 Pasal 156 mengatur uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang bisa diterima karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). BACA JUGA:Pesangon PHK Maksimal 9 Kali Gaji, Cek Aturannya di Perppu Ciptaker "Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima," bunyi Ayat 1, Selasa (3/1/2023). Selanjutnya di Ayat 2 disebutkan, ketentuan uang pesangon yang dapat diterima mulai dari 1 bulan upah sampai dengan maksimal 9 bulan upah. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMS8wMy8yMC8xNjAwMzgvMC8=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Ketentuannya uang pesangon sebagai berikut: - Masa kerja kurang dari 1 tahun = 1 bulan upah - Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun = 2 bulan upah - Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun = 3 bulan upah - Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun = 4 bulan upah BACA JUGA:Perppu Cipta Kerja, Pengoplos BBM Pertalite Bakal Kena Pidana - Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun = 5 bulan upah- Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun = 6 bulan upah - Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun = 7 bulan upah - Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun = 8 bulan upah - Masa kerja 8 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun = 9 bulan upah. Sementara uang penghargaan masa kerja dapat diberikan kepada karyawan yang kena PHK apabila karyawan tersebut minimal memiliki masa kerja 3 tahun. Ketentuan uang penghargaan masa kerja dalam Ayat 3 antara lain: - Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun = 2 bulan upah - Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun = 3 bulan upah - Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun = 4 bulan upah - Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun = 5 bulan upah - Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun = 6 bulan upah - Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun = 7 bulan upah - Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun = 8 bulan upah - Masa kerja 24 tahun atau lebih = 10 bulan upah. Sedangkan uang penggantian hak, ketentuannya dalam Ayat 4 sebagai berikut: - Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur - Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. "Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, terdiri atas upah pokok; dan tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya," bunyi Pasal 157 Perpu 2/2022. Jika penghasilan pekerja dibayarkan atas dasar perhitungan harian, upah sebulan sama dengan 30 dikalikan upah sehari.JAKARTA - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perpu ini menggantikan UU Cipta Kerja karena alasan sebagai antisipasi kondisi resesi global hingga ancaman stagflasi. Dalam beleid Perpu 2/2022 Pasal 156 mengatur uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang bisa diterima karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). BACA JUGA:Pesangon PHK Maksimal 9 Kali Gaji, Cek Aturannya di Perppu Ciptaker "Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima," bunyi Ayat 1, Selasa (3/1/2023). Selanjutnya di Ayat 2 disebutkan, ketentuan uang pesangon yang dapat diterima mulai dari 1 bulan upah sampai dengan maksimal 9 bulan upah. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMS8wMy8yMC8xNjAwMzgvMC8=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Ketentuannya uang pesangon sebagai berikut: - Masa kerja kurang dari 1 tahun = 1 bulan upah - Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun = 2 bulan upah - Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun = 3 bulan upah - Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun = 4 bulan upah BACA JUGA:Perppu Cipta Kerja, Pengoplos BBM Pertalite Bakal Kena Pidana - Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun = 5 bulan upah- Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun = 6 bulan upah - Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun = 7 bulan upah - Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun = 8 bulan upah - Masa kerja 8 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun = 9 bulan upah. Sementara uang penghargaan masa kerja dapat diberikan kepada karyawan yang kena PHK apabila karyawan tersebut minimal memiliki masa kerja 3 tahun. Ketentuan uang penghargaan masa kerja dalam Ayat 3 antara lain: - Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun = 2 bulan upah - Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun = 3 bulan upah - Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun = 4 bulan upah - Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun = 5 bulan upah - Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun = 6 bulan upah - Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun = 7 bulan upah - Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun = 8 bulan upah - Masa kerja 24 tahun atau lebih = 10 bulan upah. Sedangkan uang penggantian hak, ketentuannya dalam Ayat 4 sebagai berikut: - Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur - Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. "Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, terdiri atas upah pokok; dan tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya," bunyi Pasal 157 Perpu 2/2022. Jika penghasilan pekerja dibayarkan atas dasar perhitungan harian, upah sebulan sama dengan 30 dikalikan upah sehari.