Syarat Indonesia bebas dari middle income trap atau jebakan pendapatan menengah.https://economy.okezone.com/read/2023/01/06/320/2741437/syarat-indonesia-bebas-dari-middle-income-trapidhttps://economy.okezone.com/read/2023/01/06/320/2741437/syarat-indonesia-bebas-dari-middle-income-traphttps://economy.okezone.com/read/2023/01/06/320/2741437/syarat-indonesia-bebas-dari-middle-income-trapJum'at 06 Januari 2023 15:06 WIBAdvenia ElisabethSyarat RI keluar dari middle income trap (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2023/01/06/320/2741437/syarat-indonesia-bebas-dari-middle-income-trap-ixkB7pBg5F.jpgJAKARTA – Syarat Indonesia bebas dari middle income trap atau jebakan pendapatan menengah. Ternyata ada cara agar Indonesia bisa terbebas dari jebakan middle income. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didin S Damanhuri mengatakan, di tahun politik ini sebaiknya para pihak bersangkutan tidak perlu menghamburkan uang untuk kampanye. Alias 'mengirit' ongkos politik. BACA JUGA:Periskop 2023: Ekonomi Indonesia di Tengah Ancaman Resesi “Saya kira kalau Indonesia ingin menghindari dari ini, harus melakukan keberanian elit negara ini melakukan economic reform dan political reform,” ujar Didin saat diskusi INDEF, Kamis (5/1/2023). Ia menjelaskan, political reform dapat dilakukan dengan penyederhanaan prosedur kampanye, menghilangkan berbagai modus pemberian mahar politik dan berbagai bentuk korupsi politik dalam setiap penentuan calon pada pemilihan umum (pemilu) baik pilpres, pileg, dan pilkada. Kemudian juga memberikan saksi berat bukan hanya hukum, financial, politik, serta sosial. BACA JUGA:Ini Kekuatan Ekonomi Indonesia di Tengah Ancaman Resesi 2023 Lebih lanjut, Didin mengatakan upaya-upaya tersebut dapat dilakukan melalui revisi Undang-undang (UU) Pemilu, maupun undang-undang lainnya yang dapat menciptakan suburnya oligarki ekonomi dan politik. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMS8wMy8yMC8xNjAwMzgvMC8=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>“Konsekuensinya UU Pemilu, UU Politik dan UU lainnya harus direvisi dan intinya melarang sumbangan kepada parpol dan mereka yang masuk dibiayai oleh APBN. Ini sudah terjadi dan berhasil di Jerman,” katanya. Sementara soal economic reform, beber Didin, dapat dilakukan dengan menekan ongkos ekonomi. Salah satunya dengan menentukan e-procurement yang makin masif di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, sambungnya, pemerintah juga harus memperkuat Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dengan memberikan kewenangan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar melakukan penyadapan untuk operasi tangkap tangan. “Termasuk memperkuat proses peradilannya untuk memberantas pelbagai bentuk mafia kartelisasi (oligopoli-oligopsoni terorganisasi), pemburu rente dan korupsi ekonomi,” tandasnya.JAKARTA – Syarat Indonesia bebas dari middle income trap atau jebakan pendapatan menengah. Ternyata ada cara agar Indonesia bisa terbebas dari jebakan middle income. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didin S Damanhuri mengatakan, di tahun politik ini sebaiknya para pihak bersangkutan tidak perlu menghamburkan uang untuk kampanye. Alias 'mengirit' ongkos politik. BACA JUGA:Periskop 2023: Ekonomi Indonesia di Tengah Ancaman Resesi “Saya kira kalau Indonesia ingin menghindari dari ini, harus melakukan keberanian elit negara ini melakukan economic reform dan political reform,” ujar Didin saat diskusi INDEF, Kamis (5/1/2023). Ia menjelaskan, political reform dapat dilakukan dengan penyederhanaan prosedur kampanye, menghilangkan berbagai modus pemberian mahar politik dan berbagai bentuk korupsi politik dalam setiap penentuan calon pada pemilihan umum (pemilu) baik pilpres, pileg, dan pilkada. Kemudian juga memberikan saksi berat bukan hanya hukum, financial, politik, serta sosial. BACA JUGA:Ini Kekuatan Ekonomi Indonesia di Tengah Ancaman Resesi 2023 Lebih lanjut, Didin mengatakan upaya-upaya tersebut dapat dilakukan melalui revisi Undang-undang (UU) Pemilu, maupun undang-undang lainnya yang dapat menciptakan suburnya oligarki ekonomi dan politik. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMS8wMy8yMC8xNjAwMzgvMC8=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>“Konsekuensinya UU Pemilu, UU Politik dan UU lainnya harus direvisi dan intinya melarang sumbangan kepada parpol dan mereka yang masuk dibiayai oleh APBN. Ini sudah terjadi dan berhasil di Jerman,” katanya. Sementara soal economic reform, beber Didin, dapat dilakukan dengan menekan ongkos ekonomi. Salah satunya dengan menentukan e-procurement yang makin masif di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, sambungnya, pemerintah juga harus memperkuat Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dengan memberikan kewenangan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar melakukan penyadapan untuk operasi tangkap tangan. “Termasuk memperkuat proses peradilannya untuk memberantas pelbagai bentuk mafia kartelisasi (oligopoli-oligopsoni terorganisasi), pemburu rente dan korupsi ekonomi,” tandasnya.