Luhut Bisar Panjaitan meminta masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, meskipun  PPKM sudah dicabut.https://economy.okezone.com/read/2023/01/09/320/2742928/ppkm-dicabut-luhut-minta-masyarakat-tetap-waspada-covid-19idhttps://economy.okezone.com/read/2023/01/09/320/2742928/ppkm-dicabut-luhut-minta-masyarakat-tetap-waspada-covid-19https://economy.okezone.com/read/2023/01/09/320/2742928/ppkm-dicabut-luhut-minta-masyarakat-tetap-waspada-covid-19Senin 09 Januari 2023 16:30 WIBHeri PurnomoMenko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/01/09/320/2742928/ppkm-dicabut-luhut-minta-masyarakat-tetap-waspada-covid-19-qHnEiUTaRz.jpgJAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bisar Panjaitan meminta masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, meskipun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah dicabut oleh Presiden Joko Widodo. Luhut mengatakan bahwa hal tersebut guna mengantisipasi adanya varian baru Covid serta kondisi serta kondisi belum dinyatakannya sebagai endemi. BACA JUGA:PPKM Dicabut, Luhut Ingatkan RI Belum Masuk Endemi    "Tapi kita harus waspada, bisa saja varian baru datang. Oleh karena itu kewaspadaan itu jangan pernah hilang. Sebab makanya ppkm dihentikan Presiden.tapi kita belum masuk kepada endemi," kata Luhut saat memberikan sambutan di Ibadah Syukur Awal Tahun Kantor Pusat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang dipantau secara virtual, Senin (9/1/2023). Luhut menjelaskan bahwa pemerintah berani mengambil langkah untuk mencabut PPKM dikarenakan kondisi imunitas masyarakat sudah pada imunitas yang tinggi. Dia juga menjelaskan bahaa langkah yang diambil pemerintah bukanlah asal-asal, melainkan langkah yang sudah yang diambil dari proses pemetaan terhadap kekebalan tubuh masyarakat. BACA JUGA:Luhut: 2024 Selesai, Saya Pensiun "Kenapa Presiden berani memutuskan untuk mencabut PPK? di Indonesia. kami saya sarankan bapak presiden sudah bisa resmi mencabut karena kekebalan antibodi kita sudah 98,5% dan itu hasil tes saintifik, itu bukan soal keberanian." katanya.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh daerah Indonesia. Jokowi mengatakan bahwa keputusan tersebut diatur dalam instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. "Maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022," kata Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bisar Panjaitan meminta masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, meskipun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah dicabut oleh Presiden Joko Widodo. Luhut mengatakan bahwa hal tersebut guna mengantisipasi adanya varian baru Covid serta kondisi serta kondisi belum dinyatakannya sebagai endemi. BACA JUGA:PPKM Dicabut, Luhut Ingatkan RI Belum Masuk Endemi    "Tapi kita harus waspada, bisa saja varian baru datang. Oleh karena itu kewaspadaan itu jangan pernah hilang. Sebab makanya ppkm dihentikan Presiden.tapi kita belum masuk kepada endemi," kata Luhut saat memberikan sambutan di Ibadah Syukur Awal Tahun Kantor Pusat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang dipantau secara virtual, Senin (9/1/2023). Luhut menjelaskan bahwa pemerintah berani mengambil langkah untuk mencabut PPKM dikarenakan kondisi imunitas masyarakat sudah pada imunitas yang tinggi. Dia juga menjelaskan bahaa langkah yang diambil pemerintah bukanlah asal-asal, melainkan langkah yang sudah yang diambil dari proses pemetaan terhadap kekebalan tubuh masyarakat. BACA JUGA:Luhut: 2024 Selesai, Saya Pensiun "Kenapa Presiden berani memutuskan untuk mencabut PPK? di Indonesia. kami saya sarankan bapak presiden sudah bisa resmi mencabut karena kekebalan antibodi kita sudah 98,5% dan itu hasil tes saintifik, itu bukan soal keberanian." katanya.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh daerah Indonesia. Jokowi mengatakan bahwa keputusan tersebut diatur dalam instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. "Maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022," kata Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.