Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa APBN dan APBD bekerja sama menjaga ekonomi dan masyarakat.https://economy.okezone.com/read/2023/01/17/320/2747928/singgung-bupati-meranti-ini-penjelasan-sri-mulyani-soal-dana-bagi-hasil-di-daerahidhttps://economy.okezone.com/read/2023/01/17/320/2747928/singgung-bupati-meranti-ini-penjelasan-sri-mulyani-soal-dana-bagi-hasil-di-daerahhttps://economy.okezone.com/read/2023/01/17/320/2747928/singgung-bupati-meranti-ini-penjelasan-sri-mulyani-soal-dana-bagi-hasil-di-daerahSelasa 17 Januari 2023 14:44 WIBMichelle NataliaMenteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/01/17/320/2747928/singgung-bupati-meranti-ini-penjelasan-sri-mulyani-soal-dana-bagi-hasil-di-daerah-vbh0ZzW2ug.jpegJAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa APBN dan APBD bekerja sama menjaga ekonomi dan masyarakat. Di mana untuk Transfer ke Daerah (TKD) yang digunakan untuk mendorong ekonomi masyarakat, tahun 2022 lalu TKD-nya naik 3,9% atau mencapai Rp816 triliun. "Komponen paling besar adalah Dana Bagi Hasil (DBH), ini karena ada juga Bupati yang menanyakan, kenapa harga minyak tinggi saya engga dapat bagi hasil?, kami akan membagi hasilkan sesuai dengan aturan perundang-undangan," ujar Sri dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023 di Sentul, Selasa (17/1/2023). BACA JUGA:Pajak Daerah Tumbuh Jadi Rp209,47 Triliun di 2022, Sri Mulyani: Perekonomian Membaik Tak hanya itu saja, data-data pun juga diperoleh dari Kementerian/Lembaga mengenai berapa yang harus dibagi hasilkan. Jadi, dalam hal ini, dalam penyaluran TKDD, DBH naik cukup besar yaitu 43%. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMS8xNi80LzE2MDkwNS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> "Ini karena harga-harga komoditas yang baik, dan yang dibagi hasilkan meningkat sesuai dengan penerimaan negara, maka DBH-nya juga meningkat. Tentu sesudah ada bagian dimana kita mendapatkan BPKP, data yang valid, dan kemudian kita membagi hasilkan," jelas Sri. BACA JUGA:Sri Mulyani Minta Industri Keuangan Siap Penuhi Kebutuhan Masa Depan Indonesia    Sementara untuk Dana Alokasi Umum (DAU) relatif stabil, hanya saja DAK fisik agak turun dan DAK non fisik turun karena masalah data. Ini terutama perhitungan bantuan operasi sekolah dari tahun 2020 hingga 2021 yang terjadi perbedaan data sehingga penyaluran ditunda sampai dengan datanya settled."Yang ditunda itu yang sudah lebih bayar, sehingga mereka tetap punya biaya operasi sekolah," tandas Sri. Sebelumnya Bupati Meranti Muhammad Adil membuat heboh dengan menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diisi oleh iblis dan setan. Dia juga mengancam untuk angkat senjata dan bergabung dengan Malaysia. Pernyataannya itu didasari soal rincian DBH minyak yang dianggapnya tidak adil. Hal itu karena dia merasa pemerintah pusat disebut mengambil banyak minyak dari Kepulauan Meranti. Pernyataan Adil, viral di media sosial dan menuai beragam kontroversi.JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa APBN dan APBD bekerja sama menjaga ekonomi dan masyarakat. Di mana untuk Transfer ke Daerah (TKD) yang digunakan untuk mendorong ekonomi masyarakat, tahun 2022 lalu TKD-nya naik 3,9% atau mencapai Rp816 triliun. "Komponen paling besar adalah Dana Bagi Hasil (DBH), ini karena ada juga Bupati yang menanyakan, kenapa harga minyak tinggi saya engga dapat bagi hasil?, kami akan membagi hasilkan sesuai dengan aturan perundang-undangan," ujar Sri dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023 di Sentul, Selasa (17/1/2023). BACA JUGA:Pajak Daerah Tumbuh Jadi Rp209,47 Triliun di 2022, Sri Mulyani: Perekonomian Membaik Tak hanya itu saja, data-data pun juga diperoleh dari Kementerian/Lembaga mengenai berapa yang harus dibagi hasilkan. Jadi, dalam hal ini, dalam penyaluran TKDD, DBH naik cukup besar yaitu 43%. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMS8xNi80LzE2MDkwNS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> "Ini karena harga-harga komoditas yang baik, dan yang dibagi hasilkan meningkat sesuai dengan penerimaan negara, maka DBH-nya juga meningkat. Tentu sesudah ada bagian dimana kita mendapatkan BPKP, data yang valid, dan kemudian kita membagi hasilkan," jelas Sri. BACA JUGA:Sri Mulyani Minta Industri Keuangan Siap Penuhi Kebutuhan Masa Depan Indonesia    Sementara untuk Dana Alokasi Umum (DAU) relatif stabil, hanya saja DAK fisik agak turun dan DAK non fisik turun karena masalah data. Ini terutama perhitungan bantuan operasi sekolah dari tahun 2020 hingga 2021 yang terjadi perbedaan data sehingga penyaluran ditunda sampai dengan datanya settled."Yang ditunda itu yang sudah lebih bayar, sehingga mereka tetap punya biaya operasi sekolah," tandas Sri. Sebelumnya Bupati Meranti Muhammad Adil membuat heboh dengan menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diisi oleh iblis dan setan. Dia juga mengancam untuk angkat senjata dan bergabung dengan Malaysia. Pernyataannya itu didasari soal rincian DBH minyak yang dianggapnya tidak adil. Hal itu karena dia merasa pemerintah pusat disebut mengambil banyak minyak dari Kepulauan Meranti. Pernyataan Adil, viral di media sosial dan menuai beragam kontroversi.