Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp117,83 triliun sepanjang 2022.https://economy.okezone.com/read/2023/01/19/320/2749180/bpkp-selamatkan-uang-negara-rp117-83-triliun-di-2022idhttps://economy.okezone.com/read/2023/01/19/320/2749180/bpkp-selamatkan-uang-negara-rp117-83-triliun-di-2022https://economy.okezone.com/read/2023/01/19/320/2749180/bpkp-selamatkan-uang-negara-rp117-83-triliun-di-2022Kamis 19 Januari 2023 11:26 WIBSuparjo RamalanIlustrasi uang negara. (Foto: Freepik)https://img.okezone.com/content/2023/01/19/320/2749180/bpkp-selamatkan-uang-negara-rp117-83-triliun-di-2022-RaBafBr6np.JPGJAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp117,83 triliun sepanjang 2022. Jumlah tersebut merupakan hasil pengawasan proyek infrastruktur prioritas, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh menyebut dari pengawasan yang dilakukan, efisiensi belanja mencapai Rp76,32 triliun, penyelamatan keuangan negara Rp37,01 triliun, dan Rp4,50 triliun berasal dari optimalisasi penerimaan negara.  BACA JUGA:Gandeng BPKP, Erick Thohir Kawal BUMN hingga Blacklist Pejabat Bermasalah "Hasil pengawasan BPKP dalam kurun waktu 12 bulan (2022) telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)," ungkap Ateh, Kamis (19/1/2023). Adapun rentang pengawasan yang dilakukan BPKP meliputi pengawasan terhadap 86 Kementerian dan Lembaga, 542 pemerintah daerah, dan 74.961 pemerintah desa. Sedangkan dalam sektor pembangunan BPKP melakukan pengawasan di 212 proyek dan program strategis nasional serta 112 proyek pembangunan lainnya. Sementara dalam bidang korporasi BPKP mengawasi 114 BUMN dan anak perusahaannya, 1.154 BUMD, 1.340 BLU/BLUD serta 39.769 BUMDES. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wNi8yNy8xLzE0OTgwMi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>“Tahun 2022 BPKP melakukan sebanyak 18.300 kegiatan pengawasan yang terbagi menjadi 14.413 kegiatan assurance (audit, reviu, evaluasi) dan sisanya 3.887 kegiatan consulting (pembinaan APIP, tata kelola, dan pengelolaan keuangan negara),” ucap dia. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan sepanjang 2022 diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat, serta membantu pemerintah untuk melakukan resilensi berbagai tantangan ke depan. “Untuk tahun 2023 BPKP juga telah menyusun Agenda Prioritas Pengawasan (APP) dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) untuk menjaga akuntabilitas dan tata kelola pemerintah pusat maupun daerah,” pungkasnya.JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp117,83 triliun sepanjang 2022. Jumlah tersebut merupakan hasil pengawasan proyek infrastruktur prioritas, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh menyebut dari pengawasan yang dilakukan, efisiensi belanja mencapai Rp76,32 triliun, penyelamatan keuangan negara Rp37,01 triliun, dan Rp4,50 triliun berasal dari optimalisasi penerimaan negara.  BACA JUGA:Gandeng BPKP, Erick Thohir Kawal BUMN hingga Blacklist Pejabat Bermasalah "Hasil pengawasan BPKP dalam kurun waktu 12 bulan (2022) telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)," ungkap Ateh, Kamis (19/1/2023). Adapun rentang pengawasan yang dilakukan BPKP meliputi pengawasan terhadap 86 Kementerian dan Lembaga, 542 pemerintah daerah, dan 74.961 pemerintah desa. Sedangkan dalam sektor pembangunan BPKP melakukan pengawasan di 212 proyek dan program strategis nasional serta 112 proyek pembangunan lainnya. Sementara dalam bidang korporasi BPKP mengawasi 114 BUMN dan anak perusahaannya, 1.154 BUMD, 1.340 BLU/BLUD serta 39.769 BUMDES. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8wNi8yNy8xLzE0OTgwMi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>“Tahun 2022 BPKP melakukan sebanyak 18.300 kegiatan pengawasan yang terbagi menjadi 14.413 kegiatan assurance (audit, reviu, evaluasi) dan sisanya 3.887 kegiatan consulting (pembinaan APIP, tata kelola, dan pengelolaan keuangan negara),” ucap dia. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan sepanjang 2022 diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat, serta membantu pemerintah untuk melakukan resilensi berbagai tantangan ke depan. “Untuk tahun 2023 BPKP juga telah menyusun Agenda Prioritas Pengawasan (APP) dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) untuk menjaga akuntabilitas dan tata kelola pemerintah pusat maupun daerah,” pungkasnya.