Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya saat ini diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menangani masalah.https://economy.okezone.com/read/2023/01/25/320/2752878/jokowi-minta-menteri-basuki-tangani-jalan-rusakidhttps://economy.okezone.com/read/2023/01/25/320/2752878/jokowi-minta-menteri-basuki-tangani-jalan-rusakhttps://economy.okezone.com/read/2023/01/25/320/2752878/jokowi-minta-menteri-basuki-tangani-jalan-rusakRabu 25 Januari 2023 16:28 WIBIqbal Dwi PurnamaPresiden Jokowi (Foto: Tangkapan Layar)https://img.okezone.com/content/2023/01/25/320/2752878/jokowi-minta-menteri-basuki-tangani-jalan-rusak-9M1mIMcRcl.JPGJAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya saat ini diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menangani masalah kemantapan jalan di tingkat kabupaten/kota. Menurut Menteri Basuki, saat ini total jalan kabupaten kota jumlahnya sekitar 480 ribu km. Sedangkan baru 42% jalan yang punya kondisi mantap, sedangkan sisanya masih terdapat kerusakan. BACA JUGA:Bangun Rumah Menteri di IKN, Jokowi Siapkan Rp537,1 Miliar pada 2023 Pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) hingga tahun 2024, kepimpinan Presiden Jokowi menargetkan paling tidak 65% dari 480 ribu km jalan Kabupeten/Kota tersebut harus dalam kondisi mantap. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMS8yNC80LzE2MTQyNC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> "Pak Presiden Jokowi juga menerima laporan banyak jalan-jalan daerah kabupaten maupun kota dan Provinsi yang masih rusak, dalam Ratas (Rapat Terbatas) sudah diusulkan oleh bapak Menteri Bappenas untuk tambahan anggaran perbaikan atau perawatan jalan daerah ini," ujar Menteri Basuki dalam konferensi pers usai Ratas di Istana Negara, Rabu (25/1/2023). Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menambahkan keterbatasan anggaran dari Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi salah satu sebabnya Pemerintah Pusat turun tangan mengurus jalan Kabupeten/kota. BACA JUGA:Di Balik Negara yang Saling Jabat Tangan, Jokowi: Sebetulnya Berebut Investasi dan Teknologi Sebab penanganan jalan yang menggunakan APBN Kementerian PUPR sebetulnya hanya untuk Jalan Nasional, sedangkan penanganan Jalan Provinsi, Kabupaten/Kota merupakan tugas APBD yang ditambah oleh DAK (Dana Alokasi Khusus) setiap tahunnya."Tadi telah diputuskan akan ada Inpres untuk jalan daerah yang ruas-ruasnya jalannya tentu akan diputuskan bersama dan hal ini leading sectornya kementerian PUPR," kata Menteri Suharso. Lebih lanjut Suharso Monoarfa menjelaskan pada tahun 2023 ini, paling tidak akan sudah dimulai untuk menangani jalan sepanjang 9.000 km jalan Kabupeten/Kota, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp32 triliun. "Kita akan memulai dengan membantu sekitar hampir 9 ribu km jalan dari yang diusulkan kira-kira sekitar 32 ribu, tetapi kita tentu readiness kriterianya diuji, dan tahun ini mudah-mudahan kita bisa kerjakan dengan anggaran yang diperlukan sekitar Rp32T," pungkasnya.JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya saat ini diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menangani masalah kemantapan jalan di tingkat kabupaten/kota. Menurut Menteri Basuki, saat ini total jalan kabupaten kota jumlahnya sekitar 480 ribu km. Sedangkan baru 42% jalan yang punya kondisi mantap, sedangkan sisanya masih terdapat kerusakan. BACA JUGA:Bangun Rumah Menteri di IKN, Jokowi Siapkan Rp537,1 Miliar pada 2023 Pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) hingga tahun 2024, kepimpinan Presiden Jokowi menargetkan paling tidak 65% dari 480 ribu km jalan Kabupeten/Kota tersebut harus dalam kondisi mantap. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMS8yNC80LzE2MTQyNC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> "Pak Presiden Jokowi juga menerima laporan banyak jalan-jalan daerah kabupaten maupun kota dan Provinsi yang masih rusak, dalam Ratas (Rapat Terbatas) sudah diusulkan oleh bapak Menteri Bappenas untuk tambahan anggaran perbaikan atau perawatan jalan daerah ini," ujar Menteri Basuki dalam konferensi pers usai Ratas di Istana Negara, Rabu (25/1/2023). Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menambahkan keterbatasan anggaran dari Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi salah satu sebabnya Pemerintah Pusat turun tangan mengurus jalan Kabupeten/kota. BACA JUGA:Di Balik Negara yang Saling Jabat Tangan, Jokowi: Sebetulnya Berebut Investasi dan Teknologi Sebab penanganan jalan yang menggunakan APBN Kementerian PUPR sebetulnya hanya untuk Jalan Nasional, sedangkan penanganan Jalan Provinsi, Kabupaten/Kota merupakan tugas APBD yang ditambah oleh DAK (Dana Alokasi Khusus) setiap tahunnya."Tadi telah diputuskan akan ada Inpres untuk jalan daerah yang ruas-ruasnya jalannya tentu akan diputuskan bersama dan hal ini leading sectornya kementerian PUPR," kata Menteri Suharso. Lebih lanjut Suharso Monoarfa menjelaskan pada tahun 2023 ini, paling tidak akan sudah dimulai untuk menangani jalan sepanjang 9.000 km jalan Kabupeten/Kota, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp32 triliun. "Kita akan memulai dengan membantu sekitar hampir 9 ribu km jalan dari yang diusulkan kira-kira sekitar 32 ribu, tetapi kita tentu readiness kriterianya diuji, dan tahun ini mudah-mudahan kita bisa kerjakan dengan anggaran yang diperlukan sekitar Rp32T," pungkasnya.