Pemerintah menargetkan kebutuhan rumah layak atau zero backlog tercapai pada 2045.https://economy.okezone.com/read/2023/01/26/470/2753562/atasi-backlog-rumah-btn-usulkan-skema-baru-kpridhttps://economy.okezone.com/read/2023/01/26/470/2753562/atasi-backlog-rumah-btn-usulkan-skema-baru-kprhttps://economy.okezone.com/read/2023/01/26/470/2753562/atasi-backlog-rumah-btn-usulkan-skema-baru-kprKamis 26 Januari 2023 14:55 WIBClara AmeliaBTN tawarkan skema baru KPR untuk atasi backlog rumah (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2023/01/26/470/2753562/atasi-backlog-rumah-btn-usulkan-skema-baru-kpr-7Bvkns5LGE.jpegJAKARTA – Pemerintah menargetkan kebutuhan rumah layak atau zero backlog tercapai pada 2045. Untuk mendukung hal tersebut, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengusulkan enam skema baru Kredit Pemilikan Rumah (KPR). BACA JUGA:PUPR Ungkap Ada Backlog Anggaran Rp21 Triliun untuk Jalan dan Jembatan RI, Kok Bisa? Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan perseroan mengusulkan skema baru Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) dengan masa tenor subsidi selama 10 tahun dan bunga 5%. Kemudian, untuk tahun berikutnya diberlakukan penyesuaian skema mengikuti perbaikan ekonomi debitur KPR Subsidi. BACA JUGA:Backlog Rumah 12,75 Juta, Pondok Indah Mertua Jadi Pilihan Utama Selain itu, terdapat lima usulan lainnya, di antaranya skema baru KPR SSB akan diberikan dengan tenor subsidi hanya 10 tahun dan mengalami penyesuaian seiring perbaikan ekonomi debitur dengan bunga sebesar 7%. Kemudian, untuk skema KPR Rent to Own (RTO), masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Informal dapat menikmati fasilitas sewa selama enam bulan sebelum mendapatkan KPR. Sedangkan, skema Staircasing Shared Ownership (SSO) menawarkan skema kepemilikan secara bertahap untuk rumah subsidi, yang mana tahap pertama yaitu sewa dan KPR, lalu tahap kedua yakni KPR. Selanjutnya, usulan penetapan standarisasi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan usulan mengalihkan dana Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) untuk pembayaran biaya pajak pembeli (BPHTB). “Kami berharap, secara bertahap implementasi usulan ini dapat mengurangi penggunaan dana negara untuk perumahan rakyat, namun manfaat yang diterima masyarakat Indonesia semakin besar,” ujar Hirwandi dilansir dari Antara, Kamis (26/1/2023). Dalam kesempatan ini, Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan dibutuhkan tambahan pasokan hunian mencapai lebih dari 14 juta unit untuk mencapai target ekosistem perumahan pada tahun 2045. Bersamaan dengan itu, Bank BTN melakukan penandatangan komitmen bersama dengan para anggota Ekosistem Pembiayaan Perumahan. Melalui penandatanganan tersebut, para pihak bersepakat untuk aktif berkoordinasi dalam rangka pengembangan perumahan dan aktif melakukan kajian dan rekomendasi kebijakan untuk penguatan pasar pembiayaan perumahan.JAKARTA – Pemerintah menargetkan kebutuhan rumah layak atau zero backlog tercapai pada 2045. Untuk mendukung hal tersebut, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengusulkan enam skema baru Kredit Pemilikan Rumah (KPR). BACA JUGA:PUPR Ungkap Ada Backlog Anggaran Rp21 Triliun untuk Jalan dan Jembatan RI, Kok Bisa? Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan perseroan mengusulkan skema baru Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) dengan masa tenor subsidi selama 10 tahun dan bunga 5%. Kemudian, untuk tahun berikutnya diberlakukan penyesuaian skema mengikuti perbaikan ekonomi debitur KPR Subsidi. BACA JUGA:Backlog Rumah 12,75 Juta, Pondok Indah Mertua Jadi Pilihan Utama Selain itu, terdapat lima usulan lainnya, di antaranya skema baru KPR SSB akan diberikan dengan tenor subsidi hanya 10 tahun dan mengalami penyesuaian seiring perbaikan ekonomi debitur dengan bunga sebesar 7%. Kemudian, untuk skema KPR Rent to Own (RTO), masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Informal dapat menikmati fasilitas sewa selama enam bulan sebelum mendapatkan KPR. Sedangkan, skema Staircasing Shared Ownership (SSO) menawarkan skema kepemilikan secara bertahap untuk rumah subsidi, yang mana tahap pertama yaitu sewa dan KPR, lalu tahap kedua yakni KPR. Selanjutnya, usulan penetapan standarisasi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan usulan mengalihkan dana Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) untuk pembayaran biaya pajak pembeli (BPHTB). “Kami berharap, secara bertahap implementasi usulan ini dapat mengurangi penggunaan dana negara untuk perumahan rakyat, namun manfaat yang diterima masyarakat Indonesia semakin besar,” ujar Hirwandi dilansir dari Antara, Kamis (26/1/2023). Dalam kesempatan ini, Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan dibutuhkan tambahan pasokan hunian mencapai lebih dari 14 juta unit untuk mencapai target ekosistem perumahan pada tahun 2045. Bersamaan dengan itu, Bank BTN melakukan penandatangan komitmen bersama dengan para anggota Ekosistem Pembiayaan Perumahan. Melalui penandatanganan tersebut, para pihak bersepakat untuk aktif berkoordinasi dalam rangka pengembangan perumahan dan aktif melakukan kajian dan rekomendasi kebijakan untuk penguatan pasar pembiayaan perumahan.