Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kebijakan insentif kendaraan listrik sudah berada di tahap finalisasi.https://economy.okezone.com/read/2023/01/27/320/2754358/cairkan-subsidi-kendaraan-listrik-sri-mulyani-bicara-dengan-dpridhttps://economy.okezone.com/read/2023/01/27/320/2754358/cairkan-subsidi-kendaraan-listrik-sri-mulyani-bicara-dengan-dprhttps://economy.okezone.com/read/2023/01/27/320/2754358/cairkan-subsidi-kendaraan-listrik-sri-mulyani-bicara-dengan-dprJum'at 27 Januari 2023 17:03 WIBMichelle NataliaMenteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2023/01/27/320/2754358/cairkan-subsidi-kendaraan-listrik-sri-mulyani-bicara-dengan-dpr-S5xgvd9dle.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kebijakan insentif kendaraan listrik sudah berada di tahap finalisasi. "Finalisasi sedang dilakukan, jadi dalam hal ini seperti yang saya pernah sampaikan juga di beberapa kesempatan. Kalau ada insentif baru, terutama yang berkaitan dengan APBN, maka kami harus bicarakan dengan DPR," ujar Sri dalam kunjungan kerjanya ke Cikarang Dry Port (CDP) pada Jumat (27/1/2023). BACA JUGA:BTN Dapat PMN Rp2,5 Triliun, Sri Mulyani: Saya Titipkan Harapan Masyarakat Dia menuturkan, DPR memiliki hak budget sehingga insentif yang juga mengambil porsi dari APBN masih perlu dibicarakan. "Dalam hal ini, untuk finalisasi antar pihak pemerintah sudah mencapai titik yang hampir final, sudah didesain angkanya nanti berapa, dan siapa yang akan menjadi kuasa pengguna anggaran, karena itu kan ada alokasi untuk subsidinya," jelas Sri. BACA JUGA:Sri Mulyani Ingin Kualitas UMKM Naik dengan KUR Rp415 Triliun  Dia menjelaskan bahwa perbincangan mengenai pos insentif kendaraan listrik dengan DPR adalah sebuah tanggung jawab."Pihak kami sebagai pengelola keuangan negara harus memberi tahukan kepada DPR bahwa ada pos baru ini," pungkas Sri.JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kebijakan insentif kendaraan listrik sudah berada di tahap finalisasi. "Finalisasi sedang dilakukan, jadi dalam hal ini seperti yang saya pernah sampaikan juga di beberapa kesempatan. Kalau ada insentif baru, terutama yang berkaitan dengan APBN, maka kami harus bicarakan dengan DPR," ujar Sri dalam kunjungan kerjanya ke Cikarang Dry Port (CDP) pada Jumat (27/1/2023). BACA JUGA:BTN Dapat PMN Rp2,5 Triliun, Sri Mulyani: Saya Titipkan Harapan Masyarakat Dia menuturkan, DPR memiliki hak budget sehingga insentif yang juga mengambil porsi dari APBN masih perlu dibicarakan. "Dalam hal ini, untuk finalisasi antar pihak pemerintah sudah mencapai titik yang hampir final, sudah didesain angkanya nanti berapa, dan siapa yang akan menjadi kuasa pengguna anggaran, karena itu kan ada alokasi untuk subsidinya," jelas Sri. BACA JUGA:Sri Mulyani Ingin Kualitas UMKM Naik dengan KUR Rp415 Triliun  Dia menjelaskan bahwa perbincangan mengenai pos insentif kendaraan listrik dengan DPR adalah sebuah tanggung jawab."Pihak kami sebagai pengelola keuangan negara harus memberi tahukan kepada DPR bahwa ada pos baru ini," pungkas Sri.