BPJS Kesehatan menjamin tak ada lagi gagal bayar Rumah Sakit.https://economy.okezone.com/read/2023/01/30/320/2755963/bpjs-kesehatan-jamin-tak-ada-lagi-gagal-bayar-rumah-sakitidhttps://economy.okezone.com/read/2023/01/30/320/2755963/bpjs-kesehatan-jamin-tak-ada-lagi-gagal-bayar-rumah-sakithttps://economy.okezone.com/read/2023/01/30/320/2755963/bpjs-kesehatan-jamin-tak-ada-lagi-gagal-bayar-rumah-sakitSenin 30 Januari 2023 20:30 WIBIqbal Dwi PurnamaBPJS Kesehatan pastikan tak ada lagi gagal bayar (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/01/30/320/2755963/bpjs-kesehatan-jamin-tak-ada-lagi-gagal-bayar-rumah-sakit-yJ2c4wV3wp.jpegJAKARTA – BPJS Kesehatan menjamin tak ada lagi gagal bayar Rumah Sakit. Untuk itu, rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan diminta meningkatkan mutu dan layanannya terhadap peserta program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menilai masih ada diskriminatif terhadap peserta JKN. Hal ini terjadi karena BPJS kerap telat bayar tagihan rumah sakit. BACA JUGA:Peserta BPJS Kesehatan Tembus 248,7 Juta Orang, Penerimaan Iuran Rp144 Triliun di 2022 "Saat ini tidak ada lagi istilah gagal bayar rumah sakit. Bahkan kami bisa membayar sebagian biaya klaim rumah sakit sebelum diverifikasi untuk menjaga cashflow, sehingga rumah sakit bisa optimal melayani pasien JKN," ujar Ghafur dalam acara Diskusi Publik Outlook 2023: 10 Tahun Program JKN, Senin (30/01/2023). BACA JUGA:BPJS Kesehatan Tambah Alokasi Anggarkan Rp9 Triliun Tahun Ini Ghafur menjelaskan pihaknya juga siap untuk menunaikan tarif bayar ke rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS. Harapannya agar rumah sakit bisa menghapuskan paradigma tentang disparitas layanan peserta BPJS ataupun non BPJS. "Ini belum pernah terjadi dalam sejarah kami. Bahkan, pemerintah juga sudah menaikkan tarif pembayaran layanan kesehatan di Puskesmas dan di rumah sakit untuk memotivasi fasilitas kesehatan meningkatkan mutu pelayanannya,” sambung Ghufron. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMS8yNC8xLzE2MTQwNC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Ghufron menjelaskan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program JKN, saat ini sudah sudah matang menjalankan tugasnya. Sehingga kemandirian lembaga BPJS Kesehatan perlu dijaga agar terhindar dari intervensi pihak manapun. “Sebagai single payer institution, kemandirian lembaga BPJS Kesehatan perlu dijaga bersama, agar terhindar dari intervensi manapun supaya hal-hal baik yang sudah dirasakan manfaatnya bagi Indonesia ini, bisa terus berkelanjutan. Program jaminan sosial ini satu-satunya bentuk gotong royong bangsa yang riil dirasakan masyarakat luas dan terasa sekali negara hadir di dalamnya,” pungkasnya.JAKARTA – BPJS Kesehatan menjamin tak ada lagi gagal bayar Rumah Sakit. Untuk itu, rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan diminta meningkatkan mutu dan layanannya terhadap peserta program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menilai masih ada diskriminatif terhadap peserta JKN. Hal ini terjadi karena BPJS kerap telat bayar tagihan rumah sakit. BACA JUGA:Peserta BPJS Kesehatan Tembus 248,7 Juta Orang, Penerimaan Iuran Rp144 Triliun di 2022 "Saat ini tidak ada lagi istilah gagal bayar rumah sakit. Bahkan kami bisa membayar sebagian biaya klaim rumah sakit sebelum diverifikasi untuk menjaga cashflow, sehingga rumah sakit bisa optimal melayani pasien JKN," ujar Ghafur dalam acara Diskusi Publik Outlook 2023: 10 Tahun Program JKN, Senin (30/01/2023). BACA JUGA:BPJS Kesehatan Tambah Alokasi Anggarkan Rp9 Triliun Tahun Ini Ghafur menjelaskan pihaknya juga siap untuk menunaikan tarif bayar ke rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS. Harapannya agar rumah sakit bisa menghapuskan paradigma tentang disparitas layanan peserta BPJS ataupun non BPJS. "Ini belum pernah terjadi dalam sejarah kami. Bahkan, pemerintah juga sudah menaikkan tarif pembayaran layanan kesehatan di Puskesmas dan di rumah sakit untuk memotivasi fasilitas kesehatan meningkatkan mutu pelayanannya,” sambung Ghufron. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMS8yNC8xLzE2MTQwNC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Ghufron menjelaskan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program JKN, saat ini sudah sudah matang menjalankan tugasnya. Sehingga kemandirian lembaga BPJS Kesehatan perlu dijaga agar terhindar dari intervensi pihak manapun. “Sebagai single payer institution, kemandirian lembaga BPJS Kesehatan perlu dijaga bersama, agar terhindar dari intervensi manapun supaya hal-hal baik yang sudah dirasakan manfaatnya bagi Indonesia ini, bisa terus berkelanjutan. Program jaminan sosial ini satu-satunya bentuk gotong royong bangsa yang riil dirasakan masyarakat luas dan terasa sekali negara hadir di dalamnya,” pungkasnya.