Masyarakat disarankan beralih ke pupuk organik di tengah terbatasnya alokasi pupuk subsidi.https://economy.okezone.com/read/2023/02/02/320/2757665/alokasi-pupuk-subsidi-terbatas-masyarakat-bisa-beralih-ke-organikidhttps://economy.okezone.com/read/2023/02/02/320/2757665/alokasi-pupuk-subsidi-terbatas-masyarakat-bisa-beralih-ke-organikhttps://economy.okezone.com/read/2023/02/02/320/2757665/alokasi-pupuk-subsidi-terbatas-masyarakat-bisa-beralih-ke-organikKamis 02 Februari 2023 11:47 WIBNoviana Zahra FirdausiMasyarakat disarankan manfaatkan pupuk organik (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/02/02/320/2757665/alokasi-pupuk-subsidi-terbatas-masyarakat-bisa-beralih-ke-organik-16kSKX7vsT.jpgJAKARTA – Masyarakat disarankan beralih ke pupuk organik di tengah terbatasnya alokasi pupuk subsidi. Pupuk organik bisa dimanfaatkan sebagai pengganti pupuk anorganik atau kimia bersubsidi. Subtitusi pupuk bersubsidi bisa dilakukan karena Indonesia memiliki sumber daya yang mengandung unsur hara nitrogen, fosfor, dan kalium untuk diolah menjadi pupuk cair maupun padat. BACA JUGA:Harga Pupuk Naik 242% Gegara Perang Rusia-Ukraina Ekonom Core Indonesia Eliza Mardian mengatakan, perlu juga dilakukan improvisasi yang menggabungkan pupuk kimia dan pupuk organik untuk memangkas ketergantungan pada pupuk bersubsidi. BACA JUGA:Teken Perjanjian dengan Serikat Pekerja, Ini Pesan Menaker ke Pupuk Kaltim "Pupuk organik ini memang bagus buat hara. Pupuk kimia dan pupuk organik ini bisa dikombinasikan agar optimal dalam pemupukan," katanya, Kamis (2/2/2023). Lebih lanjut dia menambahkan, untuk menuju penggunaan pupuk organik pemerintah perlu menyusun roadmap atau peta jalan dan strategi implementasinya sehingga tidak membuat penurunan pendapatan petani, ketika melakukan transisi ke pupuk organik. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8xMC8xMy80LzE1NDgzNC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Menurutnya, produksi pupuk perlu diterapkan dengan sistem pembagian kerja dalam lingkungan kelompok tani dan mempertimbangkan banyak aspek, mulai dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. "Intinya perlu rancangan strategi yang komprehensif. Petani memang sangat membutuhkan bantuan pemerintah dalam menyediakan sarana produksi yg harganya terjangkau," ujarnya. Subsidi pemerintah untuk pupuk secara rata-rata mencapai Rp25,3 triliun per tahun yang dialokasikam untuk 8 juta ton pupuk. Faktanya, pengajuan kebutuhan petani jauh di atas angka tersebut, bahkan mencapai 24 juta ton. Sementara itu, pengamat pertanian Tjipta Lesmana menambahkan, di tengah situasi perekonomian global yang kian sulit, khususnya ekonomi Amerika Serikat dan ekonomi China serta perang Rusia dan Ukraina, rekonstruksi subsidi pupuk perlu dimatangkan. Apalagi, subsidi pupuk masih menimbulkan masalah lain, khususnya bagi beban negara. Setiap tahun, muncul piutang subsidi alias utang pemerintah kepada pabrik pupuk. Piutang ini muncul karena harga pupuk yang disubsidi memang selalu mengalami kenaikan akibat harga bahan baku yang naik, kenaikan harga BBM, inflasi dan lain-lain. "Terkait dengan masalah subsidi pupuk, pemerintah harus tekan. Salah satunya dengan mendorong pertanian organik dan mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia," ujarnya.JAKARTA – Masyarakat disarankan beralih ke pupuk organik di tengah terbatasnya alokasi pupuk subsidi. Pupuk organik bisa dimanfaatkan sebagai pengganti pupuk anorganik atau kimia bersubsidi. Subtitusi pupuk bersubsidi bisa dilakukan karena Indonesia memiliki sumber daya yang mengandung unsur hara nitrogen, fosfor, dan kalium untuk diolah menjadi pupuk cair maupun padat. BACA JUGA:Harga Pupuk Naik 242% Gegara Perang Rusia-Ukraina Ekonom Core Indonesia Eliza Mardian mengatakan, perlu juga dilakukan improvisasi yang menggabungkan pupuk kimia dan pupuk organik untuk memangkas ketergantungan pada pupuk bersubsidi. BACA JUGA:Teken Perjanjian dengan Serikat Pekerja, Ini Pesan Menaker ke Pupuk Kaltim "Pupuk organik ini memang bagus buat hara. Pupuk kimia dan pupuk organik ini bisa dikombinasikan agar optimal dalam pemupukan," katanya, Kamis (2/2/2023). Lebih lanjut dia menambahkan, untuk menuju penggunaan pupuk organik pemerintah perlu menyusun roadmap atau peta jalan dan strategi implementasinya sehingga tidak membuat penurunan pendapatan petani, ketika melakukan transisi ke pupuk organik. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMi8xMC8xMy80LzE1NDgzNC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Menurutnya, produksi pupuk perlu diterapkan dengan sistem pembagian kerja dalam lingkungan kelompok tani dan mempertimbangkan banyak aspek, mulai dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. "Intinya perlu rancangan strategi yang komprehensif. Petani memang sangat membutuhkan bantuan pemerintah dalam menyediakan sarana produksi yg harganya terjangkau," ujarnya. Subsidi pemerintah untuk pupuk secara rata-rata mencapai Rp25,3 triliun per tahun yang dialokasikam untuk 8 juta ton pupuk. Faktanya, pengajuan kebutuhan petani jauh di atas angka tersebut, bahkan mencapai 24 juta ton. Sementara itu, pengamat pertanian Tjipta Lesmana menambahkan, di tengah situasi perekonomian global yang kian sulit, khususnya ekonomi Amerika Serikat dan ekonomi China serta perang Rusia dan Ukraina, rekonstruksi subsidi pupuk perlu dimatangkan. Apalagi, subsidi pupuk masih menimbulkan masalah lain, khususnya bagi beban negara. Setiap tahun, muncul piutang subsidi alias utang pemerintah kepada pabrik pupuk. Piutang ini muncul karena harga pupuk yang disubsidi memang selalu mengalami kenaikan akibat harga bahan baku yang naik, kenaikan harga BBM, inflasi dan lain-lain. "Terkait dengan masalah subsidi pupuk, pemerintah harus tekan. Salah satunya dengan mendorong pertanian organik dan mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia," ujarnya.