Pemerintah Daerah (Pemda) dinilai untuk tidak selalu berpangku tangan alias bergantung pada Pemerintah Pusat.https://economy.okezone.com/read/2023/02/06/320/2759787/erick-thohir-minta-pemda-jangan-lagi-bergantung-pada-pemerintah-pusatidhttps://economy.okezone.com/read/2023/02/06/320/2759787/erick-thohir-minta-pemda-jangan-lagi-bergantung-pada-pemerintah-pusathttps://economy.okezone.com/read/2023/02/06/320/2759787/erick-thohir-minta-pemda-jangan-lagi-bergantung-pada-pemerintah-pusatSenin 06 Februari 2023 12:14 WIBSuparjo RamalanMenteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Okezone.com/KBUMN)https://img.okezone.com/content/2023/02/06/320/2759787/erick-thohir-minta-pemda-jangan-lagi-bergantung-pada-pemerintah-pusat-EpwKpxd7BJ.jpgJAKARTA - Pemerintah Daerah (Pemda) dinilai untuk tidak selalu berpangku tangan alias bergantung pada Pemerintah Pusat. Pasalnya, Pemda punya kemampuan sendiri untuk menjalankan perekonomian di wilayahnya. Menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda. Karena itu, keunikan masing-masing wilayah harus dikembangkan agar bisa memiliki nilai keekonomian. Baca Juga: Sri Mulyani Minta Pemda Percepat Eksekusi APBN 2023 Setiap daerah, kata Erick, mampu mencari dan mengeluarkan potensinya yang berbeda dengan wilayah lain. "Bapak Presiden kemarin sudah bilang, ayo dong masing-masing daerah punya carbon copy, keunikan masing-masing. Jangan berpangku tangan pada pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah juga harus mampu," ungkap Erick, Senin (6/2/2023). Baca Juga: Dana Pemda Ngendap di Bank Masih Ada Rp123,7 Triliun hingga Desember 2022 Erick memastikan sejumlah proyek strategi nasional (PSN) yang digodok pemerintah pusat di daerah mampu berdampak positif bagi ekonomi daerah. Salah satunya, kehadiran kawasan industri di Kalimantan Barat (Kalbar). Keberadaan kawasan itu nilainya mampu memperkuat ekosistem dari infrastruktur hingga sumber daya potensial yang dimiliki Kalbar, termasuk hilirisasi sumber daya alam (SDA).Setiap pembangunan, kanjut dia, memerlukan proses dan konsistensi. Erick mencontohkan pengembangan nikel sejak 2017 yang baru terlihat pada 5 tahun kemudian. Erick pun menekankan pentingnya keberlanjutan dalam setiap pembangunan yang dampaknya akan dirasakan seluruh masyarakat. "Ini lah yang saya bilang, melanjutkan kesejahteraan untuk masyarakat indonesia harus terus terjadi, tapi terkadang, ganti pemimpin, ganti kebijakan, ini yang terjadi. Makanya kita harus ganti kultur, menghargai kebijakan yang ada, jangan semuanya salah," ucapnya.JAKARTA - Pemerintah Daerah (Pemda) dinilai untuk tidak selalu berpangku tangan alias bergantung pada Pemerintah Pusat. Pasalnya, Pemda punya kemampuan sendiri untuk menjalankan perekonomian di wilayahnya. Menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda. Karena itu, keunikan masing-masing wilayah harus dikembangkan agar bisa memiliki nilai keekonomian. Baca Juga: Sri Mulyani Minta Pemda Percepat Eksekusi APBN 2023 Setiap daerah, kata Erick, mampu mencari dan mengeluarkan potensinya yang berbeda dengan wilayah lain. "Bapak Presiden kemarin sudah bilang, ayo dong masing-masing daerah punya carbon copy, keunikan masing-masing. Jangan berpangku tangan pada pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah juga harus mampu," ungkap Erick, Senin (6/2/2023). Baca Juga: Dana Pemda Ngendap di Bank Masih Ada Rp123,7 Triliun hingga Desember 2022 Erick memastikan sejumlah proyek strategi nasional (PSN) yang digodok pemerintah pusat di daerah mampu berdampak positif bagi ekonomi daerah. Salah satunya, kehadiran kawasan industri di Kalimantan Barat (Kalbar). Keberadaan kawasan itu nilainya mampu memperkuat ekosistem dari infrastruktur hingga sumber daya potensial yang dimiliki Kalbar, termasuk hilirisasi sumber daya alam (SDA).Setiap pembangunan, kanjut dia, memerlukan proses dan konsistensi. Erick mencontohkan pengembangan nikel sejak 2017 yang baru terlihat pada 5 tahun kemudian. Erick pun menekankan pentingnya keberlanjutan dalam setiap pembangunan yang dampaknya akan dirasakan seluruh masyarakat. "Ini lah yang saya bilang, melanjutkan kesejahteraan untuk masyarakat indonesia harus terus terjadi, tapi terkadang, ganti pemimpin, ganti kebijakan, ini yang terjadi. Makanya kita harus ganti kultur, menghargai kebijakan yang ada, jangan semuanya salah," ucapnya.