Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga).https://economy.okezone.com/read/2023/02/13/320/2763855/antisipasi-pelecehan-pekerja-menaker-desak-ruu-pprt-segera-disahkanidhttps://economy.okezone.com/read/2023/02/13/320/2763855/antisipasi-pelecehan-pekerja-menaker-desak-ruu-pprt-segera-disahkanhttps://economy.okezone.com/read/2023/02/13/320/2763855/antisipasi-pelecehan-pekerja-menaker-desak-ruu-pprt-segera-disahkanSenin 13 Februari 2023 09:20 WIBIqbal Dwi PurnamaMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. (Foto: Kemnaker)https://img.okezone.com/content/2023/02/13/320/2763855/antisipasi-pelecehan-pekerja-menaker-desak-ruu-pprt-segera-disahkan-Gz8729B17r.jpgJAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga). Adapun nantinya akan memberikan perlindungan kepada pekerja-pekerja di ruang privat. Menaker menilai, saat ini para pekerja-pekerja di ruang privat cukup rentan mendapatkan tindakan-tindakan kekerasan bahkan pelecehan. Sehingga menurutnya para pekerja di ruang privat ini juga perlu diberikan perlindungan.  BACA JUGA:Pemerintah Sambut RUU Pekerja Rumah Tangga Jadi Inisiatif DPR "Sehingga mendesak bagi Pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PPRT ini menjadi Undang-Undang, tidak ada lagi ada (huruf) R-nya," kata Menaker dalam pernyataan tertulisnya, Senin (13/2/2023). Selanjutnya, Ida mengatakan Pemerintah juga sudah siap menyambut RUU PPRT ini menjadi RUU inisiatif DPR RI.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMS8xOC8xLzE2MTA0NS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Pemerintah telah beberapa kali menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang RUU PPRT, baik FGD di internal maupun dengan stakeholder. "Begitu RUU ini selesai menjadi RUU inisiatif DPR, maka pemerintah sudah siap. Posisi pemerintah benar-benar sudah siap karena pemerintah sudah mendiskusikannya," sambungnya. Lebih lanjut Menaker mengatakan bahwa Pemerintah juga sangat siap mendiskusikan jika terdapat isu-isu dalam RUU PPRT yang masih menjadi perdebatan di DPR RI. "Pemerintah sangat siap mendiskusikannya, Pemerintah siap mendengarkan berbagai stakeholder, Pemerintah juga siap mendiskusikannya dengan DPR. Jadi posisi pemerintah adalah siap," jelasnya. Sekedar informasi, sejak masa usulan pembuatan RUU PPRT, hingga saat ini prosesnya terhitung sudah 18 tahun lamanya. Namun hingga saat ini masih berbentuk RUU dan belum juga diundangkan.JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga). Adapun nantinya akan memberikan perlindungan kepada pekerja-pekerja di ruang privat. Menaker menilai, saat ini para pekerja-pekerja di ruang privat cukup rentan mendapatkan tindakan-tindakan kekerasan bahkan pelecehan. Sehingga menurutnya para pekerja di ruang privat ini juga perlu diberikan perlindungan.  BACA JUGA:Pemerintah Sambut RUU Pekerja Rumah Tangga Jadi Inisiatif DPR "Sehingga mendesak bagi Pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PPRT ini menjadi Undang-Undang, tidak ada lagi ada (huruf) R-nya," kata Menaker dalam pernyataan tertulisnya, Senin (13/2/2023). Selanjutnya, Ida mengatakan Pemerintah juga sudah siap menyambut RUU PPRT ini menjadi RUU inisiatif DPR RI.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMS8xOC8xLzE2MTA0NS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Pemerintah telah beberapa kali menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang RUU PPRT, baik FGD di internal maupun dengan stakeholder. "Begitu RUU ini selesai menjadi RUU inisiatif DPR, maka pemerintah sudah siap. Posisi pemerintah benar-benar sudah siap karena pemerintah sudah mendiskusikannya," sambungnya. Lebih lanjut Menaker mengatakan bahwa Pemerintah juga sangat siap mendiskusikan jika terdapat isu-isu dalam RUU PPRT yang masih menjadi perdebatan di DPR RI. "Pemerintah sangat siap mendiskusikannya, Pemerintah siap mendengarkan berbagai stakeholder, Pemerintah juga siap mendiskusikannya dengan DPR. Jadi posisi pemerintah adalah siap," jelasnya. Sekedar informasi, sejak masa usulan pembuatan RUU PPRT, hingga saat ini prosesnya terhitung sudah 18 tahun lamanya. Namun hingga saat ini masih berbentuk RUU dan belum juga diundangkan.