Kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) harus dibarengi dengan perbaikan transportasi publik.https://economy.okezone.com/read/2023/02/13/320/2764367/jalan-berbayar-bisa-kurangi-kemacetan-jakarta-pengamat-erp-barang-lamaidhttps://economy.okezone.com/read/2023/02/13/320/2764367/jalan-berbayar-bisa-kurangi-kemacetan-jakarta-pengamat-erp-barang-lamahttps://economy.okezone.com/read/2023/02/13/320/2764367/jalan-berbayar-bisa-kurangi-kemacetan-jakarta-pengamat-erp-barang-lamaSenin 13 Februari 2023 20:40 WIBIqbal Dwi PurnamaKebijakan jalan berbayar di Jakarta (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/02/13/320/2764367/jalan-berbayar-bisa-kurangi-kemacetan-jakarta-pengamat-erp-barang-lama-i1Jz2GYZ3s.jpgJAKARTA – Kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) harus dibarengi dengan perbaikan transportasi publik. Kebijakan ERP ini diharapkan mengurangi kemacetan di Jakarta. Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan jika hanya diterapkan jalan berbayar, tetapi tata kelola transportasi tidak dibenahi maka akan kemacetan di DKI juga tidak akan berkurang. Mengingat jumlah kendaraan pribadi di DKI Jakarta juga sudah cukup banyak. BACA JUGA:3 Negara yang Sukses Terapkan ERP atau Jalan Berbayar "ERP ini barang lama, saya sudah bahas ini 14 tahun lalu, tetapi tidak jadi terus, tapi sekarang ERP itu bukan satu-satunya yang bisa mengurangi kemacetan," ujar Agus saat dihubungi MNC Portal, Senin (13/2/2023). Dia menambahkan, pemerintah perlu menerapkan kebijakan lainnya yang tujuannya mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum. Sehingga kantong-kantong parkir di sentra transportasi umum sangat diperlukan. BACA JUGA:Jalan Berbayar Jakarta Mulai Berlaku Tahun Ini? "Setiap stasiun besar transportasi umumnya, harus ada parking ride, sehingga orang tidak masuk ke area ERP dan masuk ke kendaraan umum, dan mobil bisa di parkir," sambung Agus. Catatan lain menurut Agus jika mau menerapkan ERP secara efektif adalah dengan meninggikan tarif parkir di pusat-pusat kota agar masyarakat berpikir dua kali jika membawa kendaraan. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMi8wNy8xLzE2MjIyMi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>"Jadi ERP harus diterapkan dengan parkir di daerah ERP mahal, misalnya sejam Rp200 ribu supaya orang tidak bawa mobil, dan naik kendaraan umum," kata Agus. Selain itu menurut Agus pajak progresif untuk kendaraan juga harus ditegaskan. Tujuannya untuk mengurangi kepemilikan kendaraan bermotor di masyarakat yang saat ini Jumlahnya sudah cukup banyak. Bahkan penerapan ganjil-genap pun terbukti kurang efektif dalam mengurangi kemacetan. "ERP ini barang lama, saya sudah bahas ini 14 tahun lalu, tetapi tidak jadi terus, tapi sekarang ERP itu bukan satu-satunya yang bisa mengurangi kemacetan," pungkasnya.JAKARTA – Kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) harus dibarengi dengan perbaikan transportasi publik. Kebijakan ERP ini diharapkan mengurangi kemacetan di Jakarta. Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan jika hanya diterapkan jalan berbayar, tetapi tata kelola transportasi tidak dibenahi maka akan kemacetan di DKI juga tidak akan berkurang. Mengingat jumlah kendaraan pribadi di DKI Jakarta juga sudah cukup banyak. BACA JUGA:3 Negara yang Sukses Terapkan ERP atau Jalan Berbayar "ERP ini barang lama, saya sudah bahas ini 14 tahun lalu, tetapi tidak jadi terus, tapi sekarang ERP itu bukan satu-satunya yang bisa mengurangi kemacetan," ujar Agus saat dihubungi MNC Portal, Senin (13/2/2023). Dia menambahkan, pemerintah perlu menerapkan kebijakan lainnya yang tujuannya mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum. Sehingga kantong-kantong parkir di sentra transportasi umum sangat diperlukan. BACA JUGA:Jalan Berbayar Jakarta Mulai Berlaku Tahun Ini? "Setiap stasiun besar transportasi umumnya, harus ada parking ride, sehingga orang tidak masuk ke area ERP dan masuk ke kendaraan umum, dan mobil bisa di parkir," sambung Agus. Catatan lain menurut Agus jika mau menerapkan ERP secara efektif adalah dengan meninggikan tarif parkir di pusat-pusat kota agar masyarakat berpikir dua kali jika membawa kendaraan. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMi8wNy8xLzE2MjIyMi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>"Jadi ERP harus diterapkan dengan parkir di daerah ERP mahal, misalnya sejam Rp200 ribu supaya orang tidak bawa mobil, dan naik kendaraan umum," kata Agus. Selain itu menurut Agus pajak progresif untuk kendaraan juga harus ditegaskan. Tujuannya untuk mengurangi kepemilikan kendaraan bermotor di masyarakat yang saat ini Jumlahnya sudah cukup banyak. Bahkan penerapan ganjil-genap pun terbukti kurang efektif dalam mengurangi kemacetan. "ERP ini barang lama, saya sudah bahas ini 14 tahun lalu, tetapi tidak jadi terus, tapi sekarang ERP itu bukan satu-satunya yang bisa mengurangi kemacetan," pungkasnya.