Pemerintah mengajukan utang kepada China Development Bank (CDB) sebesar USD 550 juta atau setara Rp8,3 triliun.https://economy.okezone.com/read/2023/02/18/320/2767193/pinjaman-rp8-3-triliun-dari-china-tercatat-sebagai-utang-kcicidhttps://economy.okezone.com/read/2023/02/18/320/2767193/pinjaman-rp8-3-triliun-dari-china-tercatat-sebagai-utang-kcichttps://economy.okezone.com/read/2023/02/18/320/2767193/pinjaman-rp8-3-triliun-dari-china-tercatat-sebagai-utang-kcicSabtu 18 Februari 2023 11:11 WIBSuparjo RamalanUtang KCIC (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/02/18/320/2767193/pinjaman-rp8-3-triliun-dari-china-tercatat-sebagai-utang-kcic-vHEdPvFvyP.jpgJAKARTA - Pemerintah mengajukan utang kepada China Development Bank (CDB) sebesar USD 550 juta atau setara Rp8,3 triliun. Pinjaman ini akan tercatat sebagai utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan bukan sebagai utang negara. Utang tersebut digunakan untuk menambal pembengkakan biaya atau cost overrun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sebesar Rp18,2 triliun. BACA JUGA:Sikap Jokowi Usai Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Rp18 Triliun "Jadi utang KCIC, konsorsium," ungkap Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga saat ditemui di Kementerian BUMN, Sabtu (17/2/2023). Kementerian BUMN masih bernegosiasi dengan China Development Bank terkait pinjaman (loan) tersebut. Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko mengatakan, pihaknya membutuhkan anggaran sebesar USD 550 juta untuk menambal sebagian pembengkakan biaya KCJB. BACA JUGA:Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Rp18 Triliun, Ini Kata Jokowi "Nah nanti porsi yang kita butuhkan sekitar USD 550 juta pinjamannya sedang kita ajukan ke CDB," ujar Tiko. Selain bersumber dari utang, pembengkakan biaya KCJB juga akan ditambal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2022. Dari skema yang ditetapkan, 75% cost overrun ditutupi menggunakan pinjaman. Sementara, 25% dari total cost overrun berasal dari anggaran konsorsium Indonesia, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), dan konsorsium China Railway International Co. Ltd. Salah satunya, PMN senilai Rp3,2 triliun. Tiko menjelaskan, porsi ekuitas sebesar 25% sebagiannya memang berasal dari PMN. Sebelumnya, direncanakan akan menggunakan anggaran dari PT Wijaya Karya (Persero) atau WIKA dan KAI, selaku anggota PSBI. Lantaran keuangan kedua BUMN itu bermasalah karena Covid-19, maka dialihkan ke PMN. "Jadi porsi ekuitas 25% itu memang kita PMN, tadinya memang tidak PMN, tadinya pakai uang WIKA dan KAI, karena Covid KAI juga bermasalah, kita perkuat KAI-nya," tuturnya.JAKARTA - Pemerintah mengajukan utang kepada China Development Bank (CDB) sebesar USD 550 juta atau setara Rp8,3 triliun. Pinjaman ini akan tercatat sebagai utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan bukan sebagai utang negara. Utang tersebut digunakan untuk menambal pembengkakan biaya atau cost overrun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sebesar Rp18,2 triliun. BACA JUGA:Sikap Jokowi Usai Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Rp18 Triliun "Jadi utang KCIC, konsorsium," ungkap Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga saat ditemui di Kementerian BUMN, Sabtu (17/2/2023). Kementerian BUMN masih bernegosiasi dengan China Development Bank terkait pinjaman (loan) tersebut. Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko mengatakan, pihaknya membutuhkan anggaran sebesar USD 550 juta untuk menambal sebagian pembengkakan biaya KCJB. BACA JUGA:Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Rp18 Triliun, Ini Kata Jokowi "Nah nanti porsi yang kita butuhkan sekitar USD 550 juta pinjamannya sedang kita ajukan ke CDB," ujar Tiko. Selain bersumber dari utang, pembengkakan biaya KCJB juga akan ditambal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2022. Dari skema yang ditetapkan, 75% cost overrun ditutupi menggunakan pinjaman. Sementara, 25% dari total cost overrun berasal dari anggaran konsorsium Indonesia, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), dan konsorsium China Railway International Co. Ltd. Salah satunya, PMN senilai Rp3,2 triliun. Tiko menjelaskan, porsi ekuitas sebesar 25% sebagiannya memang berasal dari PMN. Sebelumnya, direncanakan akan menggunakan anggaran dari PT Wijaya Karya (Persero) atau WIKA dan KAI, selaku anggota PSBI. Lantaran keuangan kedua BUMN itu bermasalah karena Covid-19, maka dialihkan ke PMN. "Jadi porsi ekuitas 25% itu memang kita PMN, tadinya memang tidak PMN, tadinya pakai uang WIKA dan KAI, karena Covid KAI juga bermasalah, kita perkuat KAI-nya," tuturnya.