Presiden Jokowi menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0% pada 2024.https://economy.okezone.com/read/2023/02/20/320/2768233/jokowi-targetkan-kemiskinan-ekstrem-0-pada-2024idhttps://economy.okezone.com/read/2023/02/20/320/2768233/jokowi-targetkan-kemiskinan-ekstrem-0-pada-2024https://economy.okezone.com/read/2023/02/20/320/2768233/jokowi-targetkan-kemiskinan-ekstrem-0-pada-2024Senin 20 Februari 2023 16:19 WIBMichelle NataliaTarget kemiskinan ekstrem 0% (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/02/20/320/2768233/jokowi-targetkan-kemiskinan-ekstrem-0-pada-2024-lNeMPUgE4I.jpgJAKARTA - Presiden Jokowi menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0% pada 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dibutuhkan pendanaan untuk mencapai target tersebut. "Pertama, penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0% akan diupayakan pada tahun 2024. Ini berarti keseluruhan total kemiskinan akan menurun, dan juga dari kebutuhan untuk pendanaannya akan dilakukan prioritas untuk tahun ini dan tahun depan," ujar Sri dalam konferensi pers yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (20/2/2023). BACA JUGA:Jokowi Bahas Rencana Penyusunan APBN 2024, Sri Mulyani: Kita Matangkan Lebih Awal Kedua, pihaknya juga akan perlu meningkatkan alokasi dalam rangka penurunan stunting, sesuai juga arahan Jokowi kepada para kepala daerah untuk penurunan stunting menuju 3%. "Ini tentunya akan menimbulkan implikasi terhadap anggaran yang harus disediakan pada tahun ini dan tahun depan. Jadi dua hal ini, kemiskinan ekstrem di tahun 2024 yang harus 0% dan kemiskinan headline adalah di 6,5%-7,5%," ungkap Sri. BACA JUGA:Pemerintahan Jokowi Berakhir di 2024, Sri Mulyani Ungkap Kebijakan yang Jadi Prioritas Angka stunting diharapkan untuk turun ke 3,8%. Menurut Sri, ini perlu upaya effort tambahan yang keras dan alokasi anggaran yang disediakan untuk tahun ini dan tahun depan. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMi8xMS80LzE2MjQ3Ni8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>"Untuk itu, dari sisi investasi, pemerintah juga perlu meningkatkan dukungan agar investasi meningkat secara signifikan pada tahun ini dan tahun depan. Ini dilakukan melalui berbagai perubahan regulasi yang sudah dicapai sehingga fokusnya di tahun 2024 adalah pelaksanaan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, UU P2SK, UU HPP, dan UU HKPD," jelas Sri. Pihaknya juga akan menggunakan insentif fiskal dalam bentuk tax holiday, super deduction untuk research, untuk vokasi, dan juga tax allowance di dalam rangka untuk mendukung berbagai transformasi industri terutama yang berbasis sumber daya alam (SDA), yang memperkuat ekosistem industri otomotif yang berbasiskan elektrik dan baterai. Ini menjadi salah satu upaya yang akan dilakukan tahun ini dan tahun depan. "Pemerintah juga akan terus memfokuskan pada infrastruktur karena ini akan meningkatkan produktivitas dan daya saing dari perekonomian kita," pungkas Sri.JAKARTA - Presiden Jokowi menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0% pada 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dibutuhkan pendanaan untuk mencapai target tersebut. "Pertama, penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0% akan diupayakan pada tahun 2024. Ini berarti keseluruhan total kemiskinan akan menurun, dan juga dari kebutuhan untuk pendanaannya akan dilakukan prioritas untuk tahun ini dan tahun depan," ujar Sri dalam konferensi pers yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (20/2/2023). BACA JUGA:Jokowi Bahas Rencana Penyusunan APBN 2024, Sri Mulyani: Kita Matangkan Lebih Awal Kedua, pihaknya juga akan perlu meningkatkan alokasi dalam rangka penurunan stunting, sesuai juga arahan Jokowi kepada para kepala daerah untuk penurunan stunting menuju 3%. "Ini tentunya akan menimbulkan implikasi terhadap anggaran yang harus disediakan pada tahun ini dan tahun depan. Jadi dua hal ini, kemiskinan ekstrem di tahun 2024 yang harus 0% dan kemiskinan headline adalah di 6,5%-7,5%," ungkap Sri. BACA JUGA:Pemerintahan Jokowi Berakhir di 2024, Sri Mulyani Ungkap Kebijakan yang Jadi Prioritas Angka stunting diharapkan untuk turun ke 3,8%. Menurut Sri, ini perlu upaya effort tambahan yang keras dan alokasi anggaran yang disediakan untuk tahun ini dan tahun depan. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMi8xMS80LzE2MjQ3Ni8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>"Untuk itu, dari sisi investasi, pemerintah juga perlu meningkatkan dukungan agar investasi meningkat secara signifikan pada tahun ini dan tahun depan. Ini dilakukan melalui berbagai perubahan regulasi yang sudah dicapai sehingga fokusnya di tahun 2024 adalah pelaksanaan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, UU P2SK, UU HPP, dan UU HKPD," jelas Sri. Pihaknya juga akan menggunakan insentif fiskal dalam bentuk tax holiday, super deduction untuk research, untuk vokasi, dan juga tax allowance di dalam rangka untuk mendukung berbagai transformasi industri terutama yang berbasis sumber daya alam (SDA), yang memperkuat ekosistem industri otomotif yang berbasiskan elektrik dan baterai. Ini menjadi salah satu upaya yang akan dilakukan tahun ini dan tahun depan. "Pemerintah juga akan terus memfokuskan pada infrastruktur karena ini akan meningkatkan produktivitas dan daya saing dari perekonomian kita," pungkas Sri.