KPPU telah melaporkan temuan pelanggaran minyak goreng subsidi merek minyakita ke Kemendag dan Kemenperin.https://economy.okezone.com/read/2023/02/20/320/2768239/kppu-laporkan-pelanggaran-minyakita-ke-kemendag-dan-kemenperinidhttps://economy.okezone.com/read/2023/02/20/320/2768239/kppu-laporkan-pelanggaran-minyakita-ke-kemendag-dan-kemenperinhttps://economy.okezone.com/read/2023/02/20/320/2768239/kppu-laporkan-pelanggaran-minyakita-ke-kemendag-dan-kemenperinSenin 20 Februari 2023 16:25 WIBAdvenia ElisabethKPPU bahas pelanggaran minyakita (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/02/20/320/2768239/kppu-laporkan-pelanggaran-minyakita-ke-kemendag-dan-kemenperin-88jQRwx6gU.jpgJAKARTA – KPPU telah melaporkan temuan pelanggaran minyak goreng subsidi merek minyakita ke Kemendag dan Kemenperin. Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamanggala mengatakan, saat ini pihaknya tengah mempelajari dan mendalami data yang diberikan oleh dua kementerian terkait untuk diproses lebih lanjut. BACA JUGA:Pembatasan Pembelian Minyakita 2 Liter/Hari, KPPU: Masih Dikaji "Untuk diskusi dengan kementerian perdagangan dan kementerian perindustrian sudah kami laksanakan sesuai dengan undangan. Dan saat ini kami sedang melakukan pengelolaan jadi informasi-informasi yang kami peroleh itu sedang kami olah dulu," ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (20/2/2023). Namun pihaknya enggan mengungkap informasi apa saja yang didapatkan KPPU dari Kemendag maupun Kemenperin. Menurutnya, informasi tersebut harus dilaporkan dulu kepada DPR. BACA JUGA:Tegas! Kemendag Bakal Tutup Paksa Lapak Online Penjual Minyakita "Tapi mohon maaf saya tidak bisa sharing dulu informasinya karena saya harus melaporkan dulu nanti di rapat komisi supaya nanti bisa dapat arahan baru nanti setelah itu baru bisa saya sharing," tuturnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMi8xOS80LzE2Mjk1My8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Di samping itu, terkait fenomena bundling yang ditemukan oleh KPPU kantor wilayah, Mulyawan mengatakan bahwa pihaknya sudah melaporkan ke Kemendag dan Kemenperin. Dia bilang, kedua kementerian tersebut akan turun tangan menindaklanjuti tindak pelanggarannya. Kendati demikian, sambung Mulyawan, KPPU pusat tetap mengerahkan KPPU kantor wilayah untuk terus mengawasi tindakan-tindakan yang melanggar persaingan usaha. "Teman teman kanwil (kantor wilayah) kita juga terus berkomunikasi misalnya jika ada pelaku saya melakukan bundling bisa langsung ditangani oleh KPPU," terangnya.JAKARTA – KPPU telah melaporkan temuan pelanggaran minyak goreng subsidi merek minyakita ke Kemendag dan Kemenperin. Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamanggala mengatakan, saat ini pihaknya tengah mempelajari dan mendalami data yang diberikan oleh dua kementerian terkait untuk diproses lebih lanjut. BACA JUGA:Pembatasan Pembelian Minyakita 2 Liter/Hari, KPPU: Masih Dikaji "Untuk diskusi dengan kementerian perdagangan dan kementerian perindustrian sudah kami laksanakan sesuai dengan undangan. Dan saat ini kami sedang melakukan pengelolaan jadi informasi-informasi yang kami peroleh itu sedang kami olah dulu," ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (20/2/2023). Namun pihaknya enggan mengungkap informasi apa saja yang didapatkan KPPU dari Kemendag maupun Kemenperin. Menurutnya, informasi tersebut harus dilaporkan dulu kepada DPR. BACA JUGA:Tegas! Kemendag Bakal Tutup Paksa Lapak Online Penjual Minyakita "Tapi mohon maaf saya tidak bisa sharing dulu informasinya karena saya harus melaporkan dulu nanti di rapat komisi supaya nanti bisa dapat arahan baru nanti setelah itu baru bisa saya sharing," tuturnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMi8xOS80LzE2Mjk1My8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Di samping itu, terkait fenomena bundling yang ditemukan oleh KPPU kantor wilayah, Mulyawan mengatakan bahwa pihaknya sudah melaporkan ke Kemendag dan Kemenperin. Dia bilang, kedua kementerian tersebut akan turun tangan menindaklanjuti tindak pelanggarannya. Kendati demikian, sambung Mulyawan, KPPU pusat tetap mengerahkan KPPU kantor wilayah untuk terus mengawasi tindakan-tindakan yang melanggar persaingan usaha. "Teman teman kanwil (kantor wilayah) kita juga terus berkomunikasi misalnya jika ada pelaku saya melakukan bundling bisa langsung ditangani oleh KPPU," terangnya.