Sri Mulyani melaporkan realisasi belanja negara pada Januari 2023 meningkat 11,2% dibanding periode sama tahun 2022.https://economy.okezone.com/read/2023/02/22/320/2769553/negara-belanja-rp141-4-triliun-pada-januari-2023-untuk-apa-sajaidhttps://economy.okezone.com/read/2023/02/22/320/2769553/negara-belanja-rp141-4-triliun-pada-januari-2023-untuk-apa-sajahttps://economy.okezone.com/read/2023/02/22/320/2769553/negara-belanja-rp141-4-triliun-pada-januari-2023-untuk-apa-sajaRabu 22 Februari 2023 17:35 WIBMutiara OktavianaRealisasi Belanja Negara (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/02/22/320/2769553/negara-belanja-rp141-4-triliun-pada-januari-2023-untuk-apa-saja-OlDjg2B5TN.jpgJAKARTA - Kementerian Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melaporkan realisasi belanja negara pada Januari 2023 meningkat 11,2% dibanding periode sama tahun 2022 (year-on-year/yoy) menjadi Rp141,4 triliun. "Realisasi ini merupakan 4,6 persen dari target APBN yang sebesar Rp3.061,2 triliun," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA Februari 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (22/2/2023). BACA JUGA:Buntut Anak Pejabat Pajak Pamer Kemewahan, Stafsus Sri Mulyani Singgung Korupsi Secara rinci, belanja negara meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp83,2 triliun atau tumbuh 15,2% (yoy) dan transfer ke daerah (TKD) Rp58,2 triliun atau tumbuh 5,9 persen (yoy). Dia menjelaskan realisasi belanja pemerintah pusat yang setara dengan 3,7% dari pagu terdiri dari belanja kementerian/lembaga (k/l) sebesar Rp28,7 triliun atau tumbuh 31,5% (yoy) dan belanja non k/l sebesar Rp54,5 triliun atau tumbuh 5,9% (yoy). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMi8yMi80LzE2MzE1Mi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Belanja k/l terutama untuk percepatan penyaluran bantuan operasional sekolah (BOS), pengadaan peralatan/mesin, gedung/ bangunan, dan sarana prasarana/logistik, pemeliharaan jalan/jaringan/irigasi/barang milik negara (BMN), penyaluran bantuan sosial, dan termasuk kegiatan operasional k/l. BACA JUGA:Pejabat Pajak yang Anaknya Jadi Tersangka Penganiayaan Punya Harta Rp56 Miliar, Beda Rp2 Miliar dari Sri Mulyani Sementara belanja non k/l terutama didorong belanja subsidi non energi sebesar Rp10,7 triliun untuk bunga kredit usaha rakyat (KUR) dan pembayaran program pensiun Rp19,5 triliun atau naik 5,1% (yoy).Di sisi lain, sambung Menkeu, realisasi TKD yang telah mencapai 7,1% dari target APBN didorong tingginya penyaluran dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp10,8 triliun atau tumbuh 8,4% (yoy), terutama dari DBH minerba. Sedangkan, penyaluran dana alokasi umum (DAU) lebih rendah yakni Rp47,4 triliun atau tumbuh 12% (yoy) dikarenakan penyaluran bagian DAU yang ditentukan penggunaannya paling cepat dilaksanakan pada bulan Februari. "Sementara itu, komponen TKD lainnya seperti dana alokasi khusus (DAK) non fisik dan dana desa mulai dilakukan penyaluran pada bulan Februari. Begitu pula dengan DAK Fisik yang paling cepat disalurkan pada bulan Maret," jelasnya.JAKARTA - Kementerian Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melaporkan realisasi belanja negara pada Januari 2023 meningkat 11,2% dibanding periode sama tahun 2022 (year-on-year/yoy) menjadi Rp141,4 triliun. "Realisasi ini merupakan 4,6 persen dari target APBN yang sebesar Rp3.061,2 triliun," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA Februari 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (22/2/2023). BACA JUGA:Buntut Anak Pejabat Pajak Pamer Kemewahan, Stafsus Sri Mulyani Singgung Korupsi Secara rinci, belanja negara meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp83,2 triliun atau tumbuh 15,2% (yoy) dan transfer ke daerah (TKD) Rp58,2 triliun atau tumbuh 5,9 persen (yoy). Dia menjelaskan realisasi belanja pemerintah pusat yang setara dengan 3,7% dari pagu terdiri dari belanja kementerian/lembaga (k/l) sebesar Rp28,7 triliun atau tumbuh 31,5% (yoy) dan belanja non k/l sebesar Rp54,5 triliun atau tumbuh 5,9% (yoy). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMi8yMi80LzE2MzE1Mi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Belanja k/l terutama untuk percepatan penyaluran bantuan operasional sekolah (BOS), pengadaan peralatan/mesin, gedung/ bangunan, dan sarana prasarana/logistik, pemeliharaan jalan/jaringan/irigasi/barang milik negara (BMN), penyaluran bantuan sosial, dan termasuk kegiatan operasional k/l. BACA JUGA:Pejabat Pajak yang Anaknya Jadi Tersangka Penganiayaan Punya Harta Rp56 Miliar, Beda Rp2 Miliar dari Sri Mulyani Sementara belanja non k/l terutama didorong belanja subsidi non energi sebesar Rp10,7 triliun untuk bunga kredit usaha rakyat (KUR) dan pembayaran program pensiun Rp19,5 triliun atau naik 5,1% (yoy).Di sisi lain, sambung Menkeu, realisasi TKD yang telah mencapai 7,1% dari target APBN didorong tingginya penyaluran dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp10,8 triliun atau tumbuh 8,4% (yoy), terutama dari DBH minerba. Sedangkan, penyaluran dana alokasi umum (DAU) lebih rendah yakni Rp47,4 triliun atau tumbuh 12% (yoy) dikarenakan penyaluran bagian DAU yang ditentukan penggunaannya paling cepat dilaksanakan pada bulan Februari. "Sementara itu, komponen TKD lainnya seperti dana alokasi khusus (DAK) non fisik dan dana desa mulai dilakukan penyaluran pada bulan Februari. Begitu pula dengan DAK Fisik yang paling cepat disalurkan pada bulan Maret," jelasnya.