Yustinus Prastowo menyatakan bahwa pegawai Kemenkeu yang telat menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).https://economy.okezone.com/read/2023/02/28/320/2773062/hati-hati-pegawai-kemenkeu-jangan-sampai-telat-lapor-harta-kekayaanidhttps://economy.okezone.com/read/2023/02/28/320/2773062/hati-hati-pegawai-kemenkeu-jangan-sampai-telat-lapor-harta-kekayaanhttps://economy.okezone.com/read/2023/02/28/320/2773062/hati-hati-pegawai-kemenkeu-jangan-sampai-telat-lapor-harta-kekayaanSelasa 28 Februari 2023 21:51 WIBHana WahyutiKemenkeu (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/02/28/320/2773062/hati-hati-pegawai-kemenkeu-jangan-sampai-telat-lapor-harta-kekayaan-CsNsRwfsf2.jpgJAKARTA - Juru Bicara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo menyatakan bahwa pegawai Kemenkeu yang telat menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) akan masuk dalam perhatian. "Kalau telat menyampaikan LHKPN, tentu akan masuk dalam perhatian dan menjadi bagian penilaian disiplin pegawai," kata Yustinus saat dihubungi di Jakarta, Selasa (28/2/2023). BACA JUGA:Sri Mulyani: Jangan Sampai Ada yang Katakan Kami Semua Punya Uang dan Rubicon Untuk menghindari hal tersebut, Kemenkeu pun mengimbau secara internal kepada para pegawai wajib LHKPN untuk menyerahkan lebih awal, yakni pada 28 Februari 2023. Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tenggat waktu sampai 31 Maret 2023. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMi8yNy81LzE2MzQ2Ny8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Sejauh ini, ia menuturkan penyerahan LHKPN di lingkungan Kemenkeu selalu mencapai 100%. Pelaporan LHKPN Kemenkeu menjadi perhatian publik belakangan ini, setelah terdapat beberapa pemberitaan media yang memberikan kesan pegawai Kemenkeu tidak patuh lapor harta. BACA JUGA:Sri Mulyani Bicara soal Kenaikan Harta Dirjen Pajak yang Melonjak Jadi Rp14 Miliar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bahkan sempat jengkel dengan pemberitaan tersebut lantaran telah berhasil membuat publik kesal dengan Kemenkeu."Saya jujur kesal dengan pemberitaan mengenai 13 ribu pegawai Kemenkeu belum lapor harta," ungkap Sri Mulyani di Jakarta. Kekesalan Sri Mulyani terjadi karena tenggat waktu penyampaian LHKPN belum selesai, meski terdapat imbauan internal di Kemenkeu untuk menyampaikan LHKPN pada 28 Februari 2023. Dengan demikian, data mengenai pegawai Kemenkeu yang belum melaporkan harta sebenarnya belum rampung. Data 13 ribu atau tepatnya 13.885 pegawai Kemenkeu belum menyampaikan LHKPN merupakan data per 23 Februari 2023. Sementara berdasarkan data terbaru e-LHKPN KPK per 28 Februari 2023 pukul 08.42 WIB, sebanyak 97,49 persen atau 31.375 wajib LHKPN di Kemenkeu sudah melaporkan, sedangkan sebanyak 2,51 persen atau 807 pegawai belum lapor. Pada 2022, terdapat 32.183 wajib LHKPN di kementerian tersebut.JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo menyatakan bahwa pegawai Kemenkeu yang telat menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) akan masuk dalam perhatian. "Kalau telat menyampaikan LHKPN, tentu akan masuk dalam perhatian dan menjadi bagian penilaian disiplin pegawai," kata Yustinus saat dihubungi di Jakarta, Selasa (28/2/2023). BACA JUGA:Sri Mulyani: Jangan Sampai Ada yang Katakan Kami Semua Punya Uang dan Rubicon Untuk menghindari hal tersebut, Kemenkeu pun mengimbau secara internal kepada para pegawai wajib LHKPN untuk menyerahkan lebih awal, yakni pada 28 Februari 2023. Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tenggat waktu sampai 31 Maret 2023. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMi8yNy81LzE2MzQ2Ny8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Sejauh ini, ia menuturkan penyerahan LHKPN di lingkungan Kemenkeu selalu mencapai 100%. Pelaporan LHKPN Kemenkeu menjadi perhatian publik belakangan ini, setelah terdapat beberapa pemberitaan media yang memberikan kesan pegawai Kemenkeu tidak patuh lapor harta. BACA JUGA:Sri Mulyani Bicara soal Kenaikan Harta Dirjen Pajak yang Melonjak Jadi Rp14 Miliar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bahkan sempat jengkel dengan pemberitaan tersebut lantaran telah berhasil membuat publik kesal dengan Kemenkeu."Saya jujur kesal dengan pemberitaan mengenai 13 ribu pegawai Kemenkeu belum lapor harta," ungkap Sri Mulyani di Jakarta. Kekesalan Sri Mulyani terjadi karena tenggat waktu penyampaian LHKPN belum selesai, meski terdapat imbauan internal di Kemenkeu untuk menyampaikan LHKPN pada 28 Februari 2023. Dengan demikian, data mengenai pegawai Kemenkeu yang belum melaporkan harta sebenarnya belum rampung. Data 13 ribu atau tepatnya 13.885 pegawai Kemenkeu belum menyampaikan LHKPN merupakan data per 23 Februari 2023. Sementara berdasarkan data terbaru e-LHKPN KPK per 28 Februari 2023 pukul 08.42 WIB, sebanyak 97,49 persen atau 31.375 wajib LHKPN di Kemenkeu sudah melaporkan, sedangkan sebanyak 2,51 persen atau 807 pegawai belum lapor. Pada 2022, terdapat 32.183 wajib LHKPN di kementerian tersebut.