Holding Perkebunan Nusantara mendukung pembentukan bursa berjangka dalam negeri sebagai harga acuan crude palm oil.https://economy.okezone.com/read/2023/03/02/320/2774307/ri-bakal-punya-bursa-berjangka-cpo-ini-keuntungannyaidhttps://economy.okezone.com/read/2023/03/02/320/2774307/ri-bakal-punya-bursa-berjangka-cpo-ini-keuntungannyahttps://economy.okezone.com/read/2023/03/02/320/2774307/ri-bakal-punya-bursa-berjangka-cpo-ini-keuntungannyaKamis 02 Maret 2023 18:40 WIBMutiara OktavianaRI Bakal Punya Bursa Berjangka CPO (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/03/02/320/2774307/ri-bakal-punya-bursa-berjangka-cpo-ini-keuntungannya-IZmrv5HP3T.jpgJAKARTA - Holding Perkebunan Nusantara mendukung pembentukan bursa berjangka dalam negeri sebagai harga acuan crude palm oil (CPO) Indonesia yang tengah dicanangkan Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan. Direktur Pemasaran Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Dwi Sutoro Indonesia sebagai produsen terbesar CPO dunia, sudah semestinya memiliki harga acuan sendiri. “Karena menggunakan CPO international price sebagai acuan harga CPO domestik, sering tidak membuat keseimbangan penawaran dan permintaan di dalam negeri, sehingga mengakibatkan ketidakstabilan harga CPO dalam negeri,” katanya di Jakarta, Kamis (2/3/2023). BACA JUGA:Izin Ekspor CPO Bakal Lewat Bursa Berjangka  Menurut Dwi, bursa CPO yang ideal adalah bursa yang memiliki fungsi lengkap, yakni sebagai price discovery, price reference, dan hedging, dari sebuah proses yang fair, efisien, transparan, dan terpercaya. “Tentunya, ide membangun tata niaga komoditi CPO Indonesia melalui pengembangan bursa CPO Indonesia ini harus kita dukung dan diskusikan sebagai tahapan untuk membuat Indonesia menjadi barometer sawit dunia,” ujarnya. Lebih lanjut Dwi menyampaikan, bahwa pembentukan tata niaga sawit, setidaknya harus mencakup empat aspek, antara lain aspek keadilan, efisiensi, nilai tambah, dan keberlanjutan. “Keterlibatan pemerintah, BUMN, dan swasta, diharapkan bisa menciptakan sinergi yang positif dalam mendesain tata niaga sawit Indonesia yang adil, efisien, transparan, dan terpercaya,” ungkapnya.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMS8zMS80LzE2MTgzMi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdalifah Mahmud, menyampaikan, bahwa mewujudkan Indonesia sebagai barometer harga sawit dunia bukan sebatas cita-cita lagi. “Tetapi insyaallah akan segera tercapai,” ujarnya. Saat ini, kata Musdalifah, Indonesia merupakan negara yang berkontribusi sebesar 55% terhadap minyak sawit dunia dan 42% minyak nabati dunia. Oleh karena itu, dia optimistis, jika Indonesia bisa segera menjadi barometer harga sawit dunia. “Apalagi, dengan adanya konsistensi penerapan B35, stabilitas harga sawit juga semakin terjaga,” ujarnya.JAKARTA - Holding Perkebunan Nusantara mendukung pembentukan bursa berjangka dalam negeri sebagai harga acuan crude palm oil (CPO) Indonesia yang tengah dicanangkan Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan. Direktur Pemasaran Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Dwi Sutoro Indonesia sebagai produsen terbesar CPO dunia, sudah semestinya memiliki harga acuan sendiri. “Karena menggunakan CPO international price sebagai acuan harga CPO domestik, sering tidak membuat keseimbangan penawaran dan permintaan di dalam negeri, sehingga mengakibatkan ketidakstabilan harga CPO dalam negeri,” katanya di Jakarta, Kamis (2/3/2023). BACA JUGA:Izin Ekspor CPO Bakal Lewat Bursa Berjangka  Menurut Dwi, bursa CPO yang ideal adalah bursa yang memiliki fungsi lengkap, yakni sebagai price discovery, price reference, dan hedging, dari sebuah proses yang fair, efisien, transparan, dan terpercaya. “Tentunya, ide membangun tata niaga komoditi CPO Indonesia melalui pengembangan bursa CPO Indonesia ini harus kita dukung dan diskusikan sebagai tahapan untuk membuat Indonesia menjadi barometer sawit dunia,” ujarnya. Lebih lanjut Dwi menyampaikan, bahwa pembentukan tata niaga sawit, setidaknya harus mencakup empat aspek, antara lain aspek keadilan, efisiensi, nilai tambah, dan keberlanjutan. “Keterlibatan pemerintah, BUMN, dan swasta, diharapkan bisa menciptakan sinergi yang positif dalam mendesain tata niaga sawit Indonesia yang adil, efisien, transparan, dan terpercaya,” ungkapnya.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMS8zMS80LzE2MTgzMi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdalifah Mahmud, menyampaikan, bahwa mewujudkan Indonesia sebagai barometer harga sawit dunia bukan sebatas cita-cita lagi. “Tetapi insyaallah akan segera tercapai,” ujarnya. Saat ini, kata Musdalifah, Indonesia merupakan negara yang berkontribusi sebesar 55% terhadap minyak sawit dunia dan 42% minyak nabati dunia. Oleh karena itu, dia optimistis, jika Indonesia bisa segera menjadi barometer harga sawit dunia. “Apalagi, dengan adanya konsistensi penerapan B35, stabilitas harga sawit juga semakin terjaga,” ujarnya.