Ada isu soal Kementerian Perdagangan (Kemendag) bakal mewajibkan ekspor crude palm oil (CPO) melalui bursa berjangka.https://economy.okezone.com/read/2023/03/03/278/2774581/ri-bakal-ekspor-cpo-lewat-bursa-berjangka-bagaimana-dampak-ke-emitenidhttps://economy.okezone.com/read/2023/03/03/278/2774581/ri-bakal-ekspor-cpo-lewat-bursa-berjangka-bagaimana-dampak-ke-emitenhttps://economy.okezone.com/read/2023/03/03/278/2774581/ri-bakal-ekspor-cpo-lewat-bursa-berjangka-bagaimana-dampak-ke-emitenJum'at 03 Maret 2023 09:55 WIBAnggie AriestaSawit. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/03/03/278/2774581/ri-bakal-ekspor-cpo-lewat-bursa-berjangka-bagaimana-dampak-ke-emiten-JBxKau4fQy.jpgJAKARTA - Ada isu soal Kementerian Perdagangan (Kemendag) bakal mewajibkan ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah melalui bursa berjangka. Vice President Infovesta Wawan hendrayana mengatakan utamanya memang kebutuhan CPO ini sedang naik, sejalan dengan pembukaan aktivitas masyarakat di dunia. "Jadi secara katalis ini positif sekali disamping bahwa kalau kita lihat pendapatan emiten CPO pun itu mengalami peningkatan yang signifikan dalam laporan keuangan terakhir," ujar Wawan dalam segmen Market Buzz Power Breakfast IDX, Jumat (3/3/2023). "Untuk (dampak) negatif, tidak, karena yang mendorong penguatan emiten CPO adalah harga CPO itu sendiri, di mana pertengahan tahun lalu terjadi koreksi yang cukup dalam tetapi di 2023 ini belum mengalami kenaikan terus," tambahnya. Untuk ketentuan CPO melalui bursa berjangka, Wawan menyambut positif karena bagi Indonesia akan memiliki harga referensi sendiri.  BACA JUGA:Izin Ekspor CPO Bakal Lewat Bursa Berjangka Bagaimanapun, menurut Wawan Indonesia adalah eksportir terbesar CPO di dunia.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMS8xMC80LzE2MDQ2MS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>"Tentu saja disisi lain ini juga akan mendorong perkembangan industri bursa berjangka kita karena sekarang wajib CPO lewat situ, jadi sebagai pendalaman pada sektor derivatif terutama untuk perdagangan komoditas ini menjadi resilien," bebernya. Ke depannya, lanjut Wawan, selain CPO juga diharapkan komoditas lain wajib melalui bursa berjangka. Sehingga kalau itu terjadi, industri bursa berjangka yang selama ini belum terlalu berkembang diharapkan bisa mendapatkan angin segar bagi kebijakan pemerintah ini. JAKARTA - Ada isu soal Kementerian Perdagangan (Kemendag) bakal mewajibkan ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah melalui bursa berjangka. Vice President Infovesta Wawan hendrayana mengatakan utamanya memang kebutuhan CPO ini sedang naik, sejalan dengan pembukaan aktivitas masyarakat di dunia. "Jadi secara katalis ini positif sekali disamping bahwa kalau kita lihat pendapatan emiten CPO pun itu mengalami peningkatan yang signifikan dalam laporan keuangan terakhir," ujar Wawan dalam segmen Market Buzz Power Breakfast IDX, Jumat (3/3/2023). "Untuk (dampak) negatif, tidak, karena yang mendorong penguatan emiten CPO adalah harga CPO itu sendiri, di mana pertengahan tahun lalu terjadi koreksi yang cukup dalam tetapi di 2023 ini belum mengalami kenaikan terus," tambahnya. Untuk ketentuan CPO melalui bursa berjangka, Wawan menyambut positif karena bagi Indonesia akan memiliki harga referensi sendiri.  BACA JUGA:Izin Ekspor CPO Bakal Lewat Bursa Berjangka Bagaimanapun, menurut Wawan Indonesia adalah eksportir terbesar CPO di dunia.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMS8xMC80LzE2MDQ2MS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>"Tentu saja disisi lain ini juga akan mendorong perkembangan industri bursa berjangka kita karena sekarang wajib CPO lewat situ, jadi sebagai pendalaman pada sektor derivatif terutama untuk perdagangan komoditas ini menjadi resilien," bebernya. Ke depannya, lanjut Wawan, selain CPO juga diharapkan komoditas lain wajib melalui bursa berjangka. Sehingga kalau itu terjadi, industri bursa berjangka yang selama ini belum terlalu berkembang diharapkan bisa mendapatkan angin segar bagi kebijakan pemerintah ini.