Kemenkeu memberikan tanggapan soal Ombudsman yang melaporkan Sri Mulyani kepada Presiden Joko Widodo.https://economy.okezone.com/read/2023/03/04/320/2774895/tanggapan-kemenkeu-soal-sri-mulyani-dilaporkan-ombudsman-ke-jokowiidhttps://economy.okezone.com/read/2023/03/04/320/2774895/tanggapan-kemenkeu-soal-sri-mulyani-dilaporkan-ombudsman-ke-jokowihttps://economy.okezone.com/read/2023/03/04/320/2774895/tanggapan-kemenkeu-soal-sri-mulyani-dilaporkan-ombudsman-ke-jokowiSabtu 04 Maret 2023 04:08 WIBMutiara OktavianaOmbudsman laporkan Sri Mulyani (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/03/03/320/2774895/tanggapan-kemenkeu-soal-sri-mulyani-dilaporkan-ombudsman-ke-jokowi-USskNeaRbP.jpgJAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan tanggapan soal Ombudsman yang melaporkan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR RI. BACA JUGA: Bertemu Pegiat Anti Korupsi, Sri Mulyani: Bersihkan Kemenkeu dari yang Kotor! Laporan itu terkait belum menjalankannya 9 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Staf Khusus (Stafsus) Menkeu Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengatakan, pihaknya bukan enggan menjalankan kewajiban, namun masih berhati-hati dalam melakukan eksekusi. BACA JUGA: Usai Bubarkan Blasting Rijder DJP, Giliran Moge Milik Sri Mulyani Jadi Sorotan "Kemarin sudah disampaikan pada Ombudsman, Kementerian Keuangan bukan tidak mau membayar, tapi ini bentuk kehati-hatian," kata Prastowo kepada wartawan saat ditemui di Gedung Juanda I Kemenkeu kemarin malam, Kamis, (2/3/2023). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMy8wMi8xLzE2MzY1Ny8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa laporan tersebut masih terus didalami oleh satuan tugas (satgas) yang telah dibentuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam). "Meskipun itu putusan inkrah, kita perlu melakukan pendalaman. Pendalaman ini dilakukan oleh satgas, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam dan mereka belum selesai bekerja, maka kami belum berani eksekusi," ucapnya. Baca Selengkapnya: Sri Mulyani Dilaporkan Ombudsman ke Jokowi, Stafsus Kemenkeu Buka SuaraJAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan tanggapan soal Ombudsman yang melaporkan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR RI. BACA JUGA: Bertemu Pegiat Anti Korupsi, Sri Mulyani: Bersihkan Kemenkeu dari yang Kotor! Laporan itu terkait belum menjalankannya 9 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Staf Khusus (Stafsus) Menkeu Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengatakan, pihaknya bukan enggan menjalankan kewajiban, namun masih berhati-hati dalam melakukan eksekusi. BACA JUGA: Usai Bubarkan Blasting Rijder DJP, Giliran Moge Milik Sri Mulyani Jadi Sorotan "Kemarin sudah disampaikan pada Ombudsman, Kementerian Keuangan bukan tidak mau membayar, tapi ini bentuk kehati-hatian," kata Prastowo kepada wartawan saat ditemui di Gedung Juanda I Kemenkeu kemarin malam, Kamis, (2/3/2023). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMy8wMi8xLzE2MzY1Ny8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa laporan tersebut masih terus didalami oleh satuan tugas (satgas) yang telah dibentuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam). "Meskipun itu putusan inkrah, kita perlu melakukan pendalaman. Pendalaman ini dilakukan oleh satgas, tim yang dibentuk Kemenko Polhukam dan mereka belum selesai bekerja, maka kami belum berani eksekusi," ucapnya. Baca Selengkapnya: Sri Mulyani Dilaporkan Ombudsman ke Jokowi, Stafsus Kemenkeu Buka Suara