Pembahasan rencana impor KRL bekas dari Jepang berjalan alot.https://economy.okezone.com/read/2023/03/06/320/2776389/impor-kereta-bekas-jepang-harus-segera-dilakukan-menperin-kita-audit-duluidhttps://economy.okezone.com/read/2023/03/06/320/2776389/impor-kereta-bekas-jepang-harus-segera-dilakukan-menperin-kita-audit-duluhttps://economy.okezone.com/read/2023/03/06/320/2776389/impor-kereta-bekas-jepang-harus-segera-dilakukan-menperin-kita-audit-duluSenin 06 Maret 2023 18:13 WIBHeri PurnomoKRL. (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2023/03/06/320/2776389/impor-kereta-bekas-jepang-harus-segera-dilakukan-menperin-kita-audit-dulu-Im5igdOhcy.JPGJAKARTA - Pembahasan rencana impor KRL bekas dari Jepang berjalan alot antara PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mengkritik rencana KCI terhadap impor KRL yang terlalu mendesak. Menurut Agus seharusnya KCI mengajukan penggantian KRL dari jauh-jauh hari. Hal itu dilakukan guna pihaknya dapat menyiapkan keperluan tersebut.  BACA JUGA: DPR Cek Kereta Bekas Jepang yang Ingin Diimpor KCI, Umurnya Hampir 3 Dasawarsa    "Sehingga kami Kementerian Perindustrian sebagai pembina industrinya kami bisa siapkan, dan kami meminta ke depan ini tidak boleh terulang lagi," kata Agus saat ditemui di Kantor Kemenko Marves, Senin (6/3/2023). Meski begitu, Menperin mengakui permintaan impor KRL oleh KCI dilakukan untuk kepentingan pelayanan publik. Oleh karenanya, Menperin masih melihat kekuatan financial maupun enginering dari pihak KCI dan INKA. "Bagaiaman cara kita tahu angka itu. Ya mau tidak mau kita harus audit. Pokoknya harus audit dan itu auditnya harus lembaga independent," katanya. Adapun, Menperin mengatakan bahwa dari hasil audit itulah nantinya akan diambil keputusan apakah tetap dilakukan impor atau tidaknya. "Jadi angka yang keluar dari audit itu akan kami jadikan bahan keputusan. Jadi kalo audit itu megatakan A ya kebijakan kita akan A. Audit kemampuan finansial KCi atau INKA begini ya akan kita sesuaikan begini. Kalo nanti audit armada yang dibuat KCi berapa gerbong dan kita sesuaikan profitnya dan sebagianya," katanya. Menperin juga mau meluruskan pernyataan yang beredar di media massa soal opsi imoor menjadi pilihan dari pihaknya. Dia menegaskan bahwa pilihan impor tersebut adalah pilihan terakhir. "Kalau untuk mengisi atau dalam tanda kutip benar harus ada kereta api yang masa operasional sudah selasi maka kami pemerintah akan mendahulukan memprioritaskan opsi retrofit, karena itu ada penyerapan tenaga kerja, bukan import. Sekali lagi impor itu pilihan terakhir," katanya. KCI pun buka suara terkait polemik antara pihaknya dengan Kememperin soal tidak diizinkannya melakukan impor rangkaian kereta bekas dari Jepang. Berbeda dengan Kemenperin, Vice President Corporate Secretary KCI, Anne Purba mengatakan bahwa impor kereta bekas dari Jepang adalah pilihan utama pihaknya untuk menggantikan 10 rangkaian kereta KRL yang akan dikonversikan tahun ini dan 19 pada tahun 2024. Adapun Anne mengatakan, keputusan pemilihan tersebut didapatkan setelah pihaknya melakukan Forum Group Discussion (FGD) terlebih dulu dengan melibatkan para stakeholders baik dari Kementerian, Pengamat dan komunitas pengguna commuterline. "Hasilnya, impor kereta bukan baru memang menjadi pilihan utama untuk menggantikan kereta-kereta yang dikonservasi," kata Anne dalam keterangan resminya. Anne menjelaskan bahwa ada pilihan lain selain impor kereta bekas dari Jepang, yakni dengan melakukan upgrade teknologi, akan tetapi hal itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan mengimpor kereta. "Hanya saja pilihan tersebut membutuhkan waktu 1-2 tahun untuk pengerjaannya. KAI Commuter juga sudah berdiskusi dengan PT INKA, Jepang dan Spanyol terkait sharing upgrade teknologi ini," katanya. Dia juga menjelaskan bahwa jika rangkaian kereta impor tersebut jadi, kereta itu tidak serta merta langsung digunakan untuk operasional commuterline. Namun, KAI Commuter melakukan upgrade pada gerbong-gerbong kereta yang diimpor itu. Misalnya, mengganti air conditioner (AC) di dalam kereta, bangku-bangku di setiap kereta dengan barang-barang yang memiliki tingkat TKDN (Tingkat Komponen Dalam) yang tinggi. "Setelah dilakukan pekerjaan di interior dan eksterior kereta ini, dari hitungan KAI Commuter tingkat TKDN setiap trainset kereta menjadi 40%-an, di atas standar yang ada," katanya.JAKARTA - Pembahasan rencana impor KRL bekas dari Jepang berjalan alot antara PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mengkritik rencana KCI terhadap impor KRL yang terlalu mendesak. Menurut Agus seharusnya KCI mengajukan penggantian KRL dari jauh-jauh hari. Hal itu dilakukan guna pihaknya dapat menyiapkan keperluan tersebut.  BACA JUGA: DPR Cek Kereta Bekas Jepang yang Ingin Diimpor KCI, Umurnya Hampir 3 Dasawarsa    "Sehingga kami Kementerian Perindustrian sebagai pembina industrinya kami bisa siapkan, dan kami meminta ke depan ini tidak boleh terulang lagi," kata Agus saat ditemui di Kantor Kemenko Marves, Senin (6/3/2023). Meski begitu, Menperin mengakui permintaan impor KRL oleh KCI dilakukan untuk kepentingan pelayanan publik. Oleh karenanya, Menperin masih melihat kekuatan financial maupun enginering dari pihak KCI dan INKA. "Bagaiaman cara kita tahu angka itu. Ya mau tidak mau kita harus audit. Pokoknya harus audit dan itu auditnya harus lembaga independent," katanya. Adapun, Menperin mengatakan bahwa dari hasil audit itulah nantinya akan diambil keputusan apakah tetap dilakukan impor atau tidaknya. "Jadi angka yang keluar dari audit itu akan kami jadikan bahan keputusan. Jadi kalo audit itu megatakan A ya kebijakan kita akan A. Audit kemampuan finansial KCi atau INKA begini ya akan kita sesuaikan begini. Kalo nanti audit armada yang dibuat KCi berapa gerbong dan kita sesuaikan profitnya dan sebagianya," katanya. Menperin juga mau meluruskan pernyataan yang beredar di media massa soal opsi imoor menjadi pilihan dari pihaknya. Dia menegaskan bahwa pilihan impor tersebut adalah pilihan terakhir. "Kalau untuk mengisi atau dalam tanda kutip benar harus ada kereta api yang masa operasional sudah selasi maka kami pemerintah akan mendahulukan memprioritaskan opsi retrofit, karena itu ada penyerapan tenaga kerja, bukan import. Sekali lagi impor itu pilihan terakhir," katanya. KCI pun buka suara terkait polemik antara pihaknya dengan Kememperin soal tidak diizinkannya melakukan impor rangkaian kereta bekas dari Jepang. Berbeda dengan Kemenperin, Vice President Corporate Secretary KCI, Anne Purba mengatakan bahwa impor kereta bekas dari Jepang adalah pilihan utama pihaknya untuk menggantikan 10 rangkaian kereta KRL yang akan dikonversikan tahun ini dan 19 pada tahun 2024. Adapun Anne mengatakan, keputusan pemilihan tersebut didapatkan setelah pihaknya melakukan Forum Group Discussion (FGD) terlebih dulu dengan melibatkan para stakeholders baik dari Kementerian, Pengamat dan komunitas pengguna commuterline. "Hasilnya, impor kereta bukan baru memang menjadi pilihan utama untuk menggantikan kereta-kereta yang dikonservasi," kata Anne dalam keterangan resminya. Anne menjelaskan bahwa ada pilihan lain selain impor kereta bekas dari Jepang, yakni dengan melakukan upgrade teknologi, akan tetapi hal itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan mengimpor kereta. "Hanya saja pilihan tersebut membutuhkan waktu 1-2 tahun untuk pengerjaannya. KAI Commuter juga sudah berdiskusi dengan PT INKA, Jepang dan Spanyol terkait sharing upgrade teknologi ini," katanya. Dia juga menjelaskan bahwa jika rangkaian kereta impor tersebut jadi, kereta itu tidak serta merta langsung digunakan untuk operasional commuterline. Namun, KAI Commuter melakukan upgrade pada gerbong-gerbong kereta yang diimpor itu. Misalnya, mengganti air conditioner (AC) di dalam kereta, bangku-bangku di setiap kereta dengan barang-barang yang memiliki tingkat TKDN (Tingkat Komponen Dalam) yang tinggi. "Setelah dilakukan pekerjaan di interior dan eksterior kereta ini, dari hitungan KAI Commuter tingkat TKDN setiap trainset kereta menjadi 40%-an, di atas standar yang ada," katanya.