Kawasan tersebut hampir tidak berjarak, antara permukiman warga dengan objek vital negarahttps://economy.okezone.com/read/2023/03/07/320/2776848/kawasan-terdampak-kebakaran-depo-bbm-plumpang-tak-ideal-jadi-pemukiman-wargaidhttps://economy.okezone.com/read/2023/03/07/320/2776848/kawasan-terdampak-kebakaran-depo-bbm-plumpang-tak-ideal-jadi-pemukiman-wargahttps://economy.okezone.com/read/2023/03/07/320/2776848/kawasan-terdampak-kebakaran-depo-bbm-plumpang-tak-ideal-jadi-pemukiman-wargaSelasa 07 Maret 2023 14:24 WIBIqbal Dwi PurnamaKawasan Tanah Merah Tidak Ideal Dekat TBBM Plumpang. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2023/03/07/320/2776848/kawasan-terdampak-kebakaran-depo-bbm-plumpang-tak-ideal-jadi-pemukiman-warga-EUZmUjE7ee.jpgJAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan bahwa kawasan Tanah Merah khususnya yang terdampak kebakaran Depo Pertamina di Plumpang tidak ideal untuk didirikan permukiman. Pasalnya, kawasan tersebut hampir tidak berjarak, antara permukiman warga dengan objek vital negara. Seharusnya ada perlakuan khusus untuk dijaga sehingga risiko yang terjadi di dalam objek vital tidak berdampak ke masyarakat. BACA JUGA: Komisi VI DPR Segera Panggil Pertamina soal Kebakaran Depo BBM Plumpang "Kalau objek vital, paling tidak jarak 500-1.000 meter, karena dibeberapa negara lain seperti itu," kata Direktur Jendral Tata Ruang Kementerian ATR Gabriel Triwibawa, usai Rakernas Kementerian ATR/BPN, Selasa (7/2/2023). Menurutnya, antara Depo Pertamina maupun permukiman warga yang telah terbakar harus dipindahkan. Karena ini menyangkut aspek keselamatan warganya. BACA JUGA: Polisi Angkut Motor dan Mobil dari Lokasi Kebakaran Depo Pertamina "Idealnya seperti itu, dan impact banyak sekali mislanya harus melakukan pemindahan, relokasi dan sebagainya, ini mesti dicarikan lokasi yang memadai dengan berjarak 500 meter atau yang lain dengan mekanisme seusai dengan ketentuan," sambungnya.Selain itu, Gabriel juga menilai bahwa permukiman di kawasan Tanah Merah itu dulunya tidak berpenghuni. Sebab pengaturannya masih ketat terkait larangan untuk bermukim di sekitar objek vital negara tersebut. "Objek vital itu memnag seharusnya dilakukan pengamanan, kelihatannya hunian sudah ada lama di sana, kemudian kalau tidak salah sejak 2003 itu ada pembangunan (hunian) di Plumpang, tapi saya memang belum ada data akuratnya," lanjut Gabriel. "Semua zona objek vital nasional itu masuk dalam zona pertahanan Nasional dan harus ada bufernya," pungkasnya.JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan bahwa kawasan Tanah Merah khususnya yang terdampak kebakaran Depo Pertamina di Plumpang tidak ideal untuk didirikan permukiman. Pasalnya, kawasan tersebut hampir tidak berjarak, antara permukiman warga dengan objek vital negara. Seharusnya ada perlakuan khusus untuk dijaga sehingga risiko yang terjadi di dalam objek vital tidak berdampak ke masyarakat. BACA JUGA: Komisi VI DPR Segera Panggil Pertamina soal Kebakaran Depo BBM Plumpang "Kalau objek vital, paling tidak jarak 500-1.000 meter, karena dibeberapa negara lain seperti itu," kata Direktur Jendral Tata Ruang Kementerian ATR Gabriel Triwibawa, usai Rakernas Kementerian ATR/BPN, Selasa (7/2/2023). Menurutnya, antara Depo Pertamina maupun permukiman warga yang telah terbakar harus dipindahkan. Karena ini menyangkut aspek keselamatan warganya. BACA JUGA: Polisi Angkut Motor dan Mobil dari Lokasi Kebakaran Depo Pertamina "Idealnya seperti itu, dan impact banyak sekali mislanya harus melakukan pemindahan, relokasi dan sebagainya, ini mesti dicarikan lokasi yang memadai dengan berjarak 500 meter atau yang lain dengan mekanisme seusai dengan ketentuan," sambungnya.Selain itu, Gabriel juga menilai bahwa permukiman di kawasan Tanah Merah itu dulunya tidak berpenghuni. Sebab pengaturannya masih ketat terkait larangan untuk bermukim di sekitar objek vital negara tersebut. "Objek vital itu memnag seharusnya dilakukan pengamanan, kelihatannya hunian sudah ada lama di sana, kemudian kalau tidak salah sejak 2003 itu ada pembangunan (hunian) di Plumpang, tapi saya memang belum ada data akuratnya," lanjut Gabriel. "Semua zona objek vital nasional itu masuk dalam zona pertahanan Nasional dan harus ada bufernya," pungkasnya.